Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta Buntut Kasus Penyadapan Prabowo

law-justice.co - Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri resmi menjatuhkan sanksi pemecatan tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Irjen Pol Ahrie Sonta terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan keputusan tersebut diambil Majelis KKEP Polri usai menggelar sidang selama 11 jam sejak pukul 09.00 WIB, Selasa (10/11).

Isir mengatakan di dalam sidang, Ahrie Sonta dinilai terbukti melakukan pelanggaran kode etik dalam kasus penyadapan ilegal tersebut.

Dalam sidang etik ini, Isir mengatakan turut dihadirkan sejumlah saksi yang telah diperiksa  Bareskrim sebelumnya.

Sidang itu dipimpin Kalemdiklat Polri Komjen Rudi Darmoko sebagai Ketua Tim KKEP. Kemudian Wakil Ketua Tim KKEP Irjen Pol Roma Hutajulu.

Sementara bertugas sebagai anggota KKEP yakni Irjen Jayadi, Irjen M Zulkarnain, Irjen Rahmat Setiadi.

Sebelumnya, Ahrie menjadi satu dari empat perwira tinggi Polri yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penyadapan Presiden Prabowo.

Selain Ahrie, tiga perwira tinggi lainnya juga dijerat status tersangka, yakni eks Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Eks Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso dan eks Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.

Selain pada Prabowo, para tersangka diduga melakukan penyadapan terhadap tokoh politik lainnya. Ada juga dugaan penyadapan ilegal terhadap jurnalis hingga pengusaha.

Penyadapan tanpa prosedur hukum tersebut diduga berlangsung sepanjang kurun waktu 2025 hingga 2026.

Penyadapan dilakukan tanpa dasar penegakan hukum yang sah, dan para tersangka diduga sempat berupaya menghapus rekam jejak log digital pada Oktober 2026 untuk mengaburkan perbuatannya.

Dalam kasus ini, para tersangka dijerat Pasal 258 KUHP dan atau Pasal 332 KUHP Ayat 1 dan 2 dan atau Pasal 32 Ayat 1 UU ITE. Selain Slamet, ketiga tersangka saat ini telah ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri.

Menurut temuan awal polisi, selain Prabowo, terdapat korban penyadapan lain dari Listyo dan anak buahnya. Beberapa di antaranya para menteri, tokoh politik, pengusaha, media, hingga tokoh masyarakat.

Sementara itu, Istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengategorikan tindak pidana tersebut sebagai bentuk makar. Pun sejumlah menteri hingga dari sejumlah anggota DPR menilai kasus itu diduga masuk kategori makar.