Pemakzulan Gibran: Keabsahan Syarat Pencalonan Dipersoalkan Pengadilan

[INTRO]

Apakah seseorang dapat terus mempertahankan jabatan konstitusional apabila dokumen yang digunakan untuk membuktikan pemenuhan persyaratan pencalonannya dinyatakan tidak sah oleh pengadilan? Pertanyaan ini mengemuka setelah Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Persoalannya telah melampaui polemik ijazah dan surat penyetaraan pendidikan. Kini muncul pertanyaan hukum tata negara yang lebih mendasar: apakah cacat persyaratan sejak pencalonan dapat menjadi dasar pemberhentian Wakil Presiden menurut Pasal 7A UUD 1945?

Konstitusi tidak secara eksplisit mengatur pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden karena persyaratan pencalonannya kemudian dinyatakan tidak sah. Namun, ketiadaan pengaturan khusus tidak berarti bahwa persoalan tersebut kebal terhadap pemeriksaan konstitusional. Sebaliknya, keadaan ini menuntut penafsiran hukum yang mampu menjelaskan hubungan antara keabsahan pencalonan, legitimasi hasil pemilihan umum, dan keberlanjutan jabatan. Persyaratan yang ditentukan undang-undang tidak boleh kehilangan maknanya hanya karena seseorang telah memenangkan pemilihan dan dilantik.

Dua Putusan Pengadilan, Satu Persoalan Konstitusional

Pada 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi memutus Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 mengenai perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024. MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena mereka tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing). Namun, dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menyatakan tidak menemukan atau mendapatkan bukti meyakinkan yang menunjukkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat sebagaimana dipersyaratkan UU Pemilu.

Putusan tersebut harus dibaca dengan membedakan amar dan pertimbangan hukum. MK tidak membatalkan kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden karena permohonan tidak memenuhi persyaratan prosedural untuk diperiksa lebih lanjut. Akan tetapi, putusan yang tidak menerima permohonan karena persoalan kedudukan hukum tidak dapat ditafsirkan sebagai pengesahan terhadap seluruh dokumen persyaratan pencalonan.

Sebaliknya, pertimbangan mengenai tidak ditemukannya bukti yang meyakinkan juga bukan amar yang secara definitif menetapkan Gibran tidak memenuhi persyaratan pendidikan. Temuan tersebut merupakan persoalan pembuktian yang belum memperoleh penyelesaian melalui mekanisme pemberhentian pejabat negara.

Perkembangan berikutnya terjadi pada 30 Oktober 2026 ketika Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 mengabulkan kasasi dalam sengketa Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 mengenai penyetaraan pendidikan Gibran. Berdasarkan amar yang dipublikasikan melalui kepaniteraan MA, Mahkamah membatalkan putusan pengadilan sebelumnya dan mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Gugatan tersebut mempersoalkan keabsahan surat penyetaraan pendidikan yang berkaitan dengan pembuktian persyaratan pendidikan Gibran.

Kedua putusan tersebut memiliki objek dan akibat hukum yang berbeda, tetapi bertemu pada persoalan yang sama: keabsahan dasar pembuktian persyaratan pendidikan ketika Gibran mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden. Pasal 169 huruf r UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mensyaratkan calon Presiden dan Wakil Presiden berpendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat.

Persyaratan ini harus dipenuhi pada saat pencalonan. Oleh karena itu, pembatalan dokumen administratif yang berkaitan dengan pembuktian persyaratan tersebut menimbulkan persoalan hukum yang tidak selesai hanya dengan menunjuk pada fakta bahwa pemilihan umum telah berlangsung.

Persoalan yang harus dijawab bukan apakah putusan MA secara otomatis memberhentikan Gibran, sebab pengadilan tata usaha negara tidak mempunyai kewenangan demikian. Persoalannya adalah apakah akibat hukum pembatalan dokumen penyetaraan tersebut dapat menjadi dasar pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratan pencalonan, dan selanjutnya apakah ketidakabsahan persyaratan yang terbukti dapat memengaruhi keberlanjutan jabatan Wakil Presiden. Dua pertanyaan inilah yang membawa perkara administratif ke wilayah hukum tata negara.

Apakah Pelantikan Menyembuhkan Cacat Persyaratan?

Dalam hukum tata negara, pelantikan merupakan tindakan konstitusional yang menandai dimulainya pelaksanaan jabatan. Namun, pelantikan tidak dapat begitu saja dianggap sebagai tindakan yang mengesahkan seluruh cacat hukum dalam proses sebelumnya. Prinsip legalitas menghendaki bahwa setiap tahapan penyelenggaraan negara, termasuk pencalonan dan penetapan pejabat hasil pemilihan umum, dilaksanakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan hukum. Apabila undang-undang menetapkan suatu persyaratan sebagai syarat wajib pencalonan, pemenuhannya harus dapat dibuktikan secara sah. Kemenangan dalam pemilihan umum tidak dengan sendirinya menghapus kewajiban tersebut.

Di sisi lain, hasil pemilihan umum dan pelantikan menciptakan kepastian hukum serta legitimasi konstitusional. Karena itu, cacat dalam proses pencalonan tidak dapat secara otomatis dianggap membatalkan jabatan tanpa melalui mekanisme yang disediakan konstitusi. Persoalannya terletak pada hubungan antara keabsahan pencalonan dan keberlanjutan jabatan. Apabila seseorang ternyata tidak memenuhi persyaratan yang diwajibkan ketika mencalonkan diri, apakah ia tetap dapat mempertahankan jabatan hanya karena proses pemilihan umum telah selesai?

Dalam teori penafsiran hukum, Aharon Barak melalui Purposive Interpretation in Law (2005) menjelaskan bahwa makna norma harus dipahami dengan memperhatikan bahasa, tujuan, dan kedudukannya dalam keseluruhan sistem hukum. Pendekatan tersebut relevan untuk memeriksa hubungan antara persyaratan pencalonan dan alasan pemberhentian pejabat negara. Dengan pendekatan ini, keabsahan jabatan tidak cukup dinilai dari terpenuhinya prosedur pemilihan dan pelantikan, tetapi juga harus mempertimbangkan tujuan konstitusional dari persyaratan yang ditetapkan undang-undang.

Tujuan persyaratan pencalonan adalah memastikan bahwa hanya mereka yang memenuhi kualifikasi hukum dapat menduduki jabatan tertentu. Apabila pelantikan dianggap menyembuhkan seluruh cacat persyaratan sebelumnya, kewajiban memenuhi persyaratan berpotensi kehilangan daya mengikatnya. Sebaliknya, kepastian masa jabatan juga harus dilindungi agar sengketa administratif tidak serta-merta menggugurkan mandat pemilihan umum. Penyelesaiannya bukan dengan mengabaikan salah satu prinsip tersebut, melainkan dengan menentukan akibat hukumnya melalui mekanisme konstitusional yang berwenang.

Menafsirkan Pasal 7A UUD 1945

Pasal 7A UUD 1945 menentukan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Frasa tidak lagi memenuhi syarat merupakan persoalan penafsiran yang paling menentukan.

Secara gramatikal, frasa tersebut dapat dipahami sebagai keadaan ketika seseorang semula memenuhi persyaratan, kemudian kehilangan persyaratan itu selama menjabat. Berdasarkan penafsiran harfiah yang ketat, ketidakabsahan persyaratan sejak awal pencalonan tidak serta-merta termasuk dalam rumusan tersebut.

Namun, penafsiran konstitusi tidak dapat berhenti pada makna gramatikal. Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Ketentuan ini memberikan dasar konstitusional bagi pembentuk undang-undang untuk menetapkan persyaratan pencalonan, termasuk persyaratan pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf r UU Pemilu. Dengan demikian, persyaratan pendidikan bukan sekadar ketentuan administratif yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari pengaturan yang memperoleh landasan melalui delegasi konstitusi.

Dari sudut penafsiran sistematis dan teleologis, dapat dibangun argumentasi bahwa frasa tidak lagi memenuhi syarat harus dibaca dalam hubungannya dengan tujuan konstitusional persyaratan jabatan. Apabila seseorang sejak awal tidak memenuhi persyaratan yang diwajibkan, pelantikan tidak seharusnya menciptakan anggapan hukum yang tidak dapat dibantah bahwa persyaratan tersebut telah terpenuhi.

Penafsiran yang sebaliknya berpotensi menghasilkan keadaan yang tidak konsisten: seseorang yang kehilangan persyaratan selama menjabat dapat diberhentikan, sedangkan seseorang yang terbukti tidak pernah memenuhi persyaratan justru terlindungi hanya karena ketidakabsahannya baru diketahui setelah pelantikan.

Akan tetapi, konstruksi tersebut tidak bebas dari keberatan hukum. Pasal 7A memang menggunakan rumusan tidak lagi memenuhi syarat, bukan tidak pernah memenuhi syarat. Selain itu, Pasal 10 ayat (3) huruf e UU Mahkamah Konstitusi menghubungkan alasan tidak lagi memenuhi syarat dengan ketentuan Pasal 6 UUD 1945. Karena itu, perlu ditentukan apakah cakupan alasan pemberhentian juga meliputi persyaratan yang ditetapkan undang-undang berdasarkan delegasi Pasal 6 ayat (2), serta apakah ketidakabsahan yang telah ada sejak pencalonan dapat diperlakukan sebagai keadaan yang relevan terhadap keberlanjutan jabatan.

Menurut penafsiran sistematis yang diajukan dalam tulisan ini, ketidakabsahan persyaratan sejak awal patut dipandang sebagai persoalan yang dapat diuji dalam kerangka Pasal 7A. Alasannya bukan karena pembatalan dokumen administratif secara otomatis mengakhiri jabatan, melainkan karena persyaratan konstitusional tidak boleh kehilangan daya mengikatnya akibat berakhirnya tahapan pemilihan umum. Namun, penafsiran tersebut harus memperoleh pengujian dan penetapan dari Mahkamah Konstitusi melalui mekanisme pemberhentian yang ditentukan UUD 1945. Di sinilah letak perbedaan mendasar antara argumentasi bahwa terdapat dasar untuk mengajukan pemakzulan dan kesimpulan bahwa alasan pemakzulan telah terbukti.

Hak Menyatakan Pendapat sebagai Jalan Konstitusional

Pasal 7B UUD 1945 menyediakan mekanisme untuk menyelesaikan persoalan tersebut. DPR mempunyai kewenangan mengajukan pendapat bahwa Presiden atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan kepada Mahkamah Konstitusi. Dalam menjalankan kewenangan tersebut, Hak Menyatakan Pendapat merupakan instrumen DPR yang relevan. Penggunaannya harus mengikuti prosedur peraturan perundang-undangan, termasuk persyaratan dukungan politik dan pembuktian hukum yang menjadi dasar pengajuan pendapat.

Konstitusi menetapkan bahwa permintaan DPR kepada MK harus didukung sekurang-kurangnya dua pertiga anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna, dengan kehadiran sekurang-kurangnya dua pertiga dari seluruh anggota DPR. Persyaratan ini menunjukkan bahwa pemakzulan tidak dapat dijalankan hanya berdasarkan kehendak sebagian kecil anggota DPR. Akan tetapi, dukungan politik yang besar juga tidak dapat menggantikan pembuktian hukum. DPR harus mampu merumuskan secara jelas hubungan antara putusan pengadilan, keabsahan persyaratan pencalonan, dan alasan pemberhentian sebagaimana ditentukan Pasal 7A.

Dalam perkara Gibran, pendapat DPR dapat diarahkan pada pemeriksaan apakah dokumen yang menjadi dasar pembuktian persyaratan pendidikan pada masa pencalonan telah memenuhi ketentuan hukum dan apakah akibat pembatalan dokumen tersebut relevan terhadap keberlanjutan jabatan Wakil Presiden. Pemeriksaan demikian berbeda dari perkara perselisihan hasil pemilihan umum yang sebelumnya diputus MK. Perbedaan objek, dasar kewenangan, dan mekanisme pengajuan menyebabkan putusan yang menyatakan permohonan sebelumnya tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum tidak dengan sendirinya menutup pemeriksaan melalui Pasal 7B.

Charles L. Black Jr. dalam Impeachment: A Handbook (1974) dan Michael J. Gerhardt dalam The Federal Impeachment Process (2019) menjelaskan karakter pemakzulan sebagai proses konstitusional yang mempertemukan pertimbangan hukum dan keputusan politik. Meskipun kedua karya tersebut membahas sistem Amerika Serikat, kerangka konseptualnya membantu menjelaskan mengapa pemberhentian pejabat tinggi negara tidak cukup ditentukan oleh dukungan politik ataupun putusan pengadilan yang berada di luar mekanisme pemakzulan. Dalam sistem Indonesia, DPR mengajukan pendapat, MK memeriksa dan memutus pendapat tersebut, sedangkan keputusan akhir pemberhentian berada pada MPR sesuai prosedur dan persyaratan konstitusional.

Dengan demikian, penggunaan Hak Menyatakan Pendapat tidak identik dengan keputusan memberhentikan Gibran. Instrumen tersebut merupakan jalan untuk meminta penilaian konstitusional terhadap persoalan yang telah berkembang melalui proses peradilan. Justru melalui mekanisme itulah dapat ditentukan apakah ketidakabsahan persyaratan pencalonan merupakan alasan yang memenuhi ketentuan Pasal 7A, tanpa menjadikan keputusan politik DPR sebagai pengganti putusan MK.

Supremasi Konstitusi dan Tanggung Jawab DPR

Perkembangan perkara pendidikan Gibran menghadirkan persoalan yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengandalkan berakhirnya tahapan pemilihan umum. Putusan MK telah mencatat persoalan pembuktian pendidikan, sedangkan putusan kasasi MA berkaitan dengan keabsahan surat penyetaraan yang disengketakan. Kedua perkembangan tersebut memberikan dasar untuk memeriksa kembali hubungan antara persyaratan pencalonan dan keberlanjutan jabatan. Namun, penilaian akhir mengenai terpenuhi atau tidaknya alasan pemberhentian tetap merupakan kewenangan MK dalam mekanisme Pasal 7B.

Di sinilah tanggung jawab konstitusional DPR memperoleh relevansinya. DPR mempunyai kewenangan untuk membawa persoalan tersebut ke pemeriksaan konstitusional apabila terdapat dasar hukum dan pembuktian yang memadai. Kewenangan tersebut tidak boleh dipahami sebagai hak untuk memberhentikan Wakil Presiden secara sepihak, tetapi juga tidak boleh dianggap kehilangan relevansi hanya karena pejabat yang bersangkutan telah dilantik. Konstitusi memberikan DPR peran untuk mengajukan pendapat, bukan untuk menggantikan fungsi pembuktian dan penilaian hukum oleh MK.

Pada akhirnya, perkara Gibran mempertemukan dua prinsip yang sama-sama penting dalam negara hukum: legitimasi elektoral dan legalitas konstitusional. Mandat pemilihan umum memberikan hak untuk menjalankan jabatan, tetapi mandat tersebut tidak menghapus kewajiban memenuhi persyaratan yang ditentukan hukum. Sebaliknya, persoalan keabsahan persyaratan tidak dapat dijadikan dasar pemberhentian tanpa melalui prosedur konstitusional yang melindungi kepastian jabatan.

Persyaratan pencalonan tidak boleh kehilangan daya mengikatnya hanya karena seseorang telah dilantik. Jika ketidakabsahan persyaratan tersebut terbukti, akibatnya terhadap keberlanjutan jabatan harus dapat diuji secara konstitusional. Pasal 7A dan 7B menyediakan kerangka untuk melakukan pengujian itu, dengan DPR sebagai pengusul pendapat, MK sebagai penguji alasan pemberhentian, dan MPR sebagai pengambil keputusan akhir.

Supremasi konstitusi menuntut agar tidak ada jabatan negara yang kebal terhadap pemeriksaan hukum. Pada saat yang sama, supremasi konstitusi juga menuntut agar pemberhentian pejabat negara tidak dilakukan tanpa dasar dan prosedur yang sah. Persoalan Gibran harus diselesaikan dalam kerangka kedua prinsip tersebut.