Gibran Disebut Menghadap Prabowo di Kompleks Widya Chandra, Bahas Apa?

law-justice.co - Wakil Presiden Republik Indonesia (RI), Gibran Rakabuming Raka disebut menghadap Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Widya Chandra, Jakarta.

Pertemuan tersebut memunculkan spekulasi baru mengenai kemungkinan Gibran mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden, di tengah menguatnya desakan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR.

Informasi pertemuan itu diperoleh dari sumber istimewa seperti melansir Afu.id yang memberikan keterangan eksklusif di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Sumber tersebut menyebut Gibran menemui Prabowo di kompleks kediaman dinas tersebut.

“Mas Gibran menghadap Pak Prabowo di Widya Chandra. Setelah pulang dari sana, siap-siap bereskan berkas dan lainnya,” ungkap sumber tersebut.

Keterangan mengenai persiapan membereskan berkas setelah pertemuan itu memunculkan dugaan bahwa Gibran tengah menyiapkan langkah penting. Namun, belum ada konfirmasi resmi bahwa pertemuan tersebut berkaitan dengan rencana pengunduran dirinya.

Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari Gibran maupun pihak Istana mengenai agenda pertemuan tersebut ataupun kemungkinan pengunduran diri wakil presiden.

Isu pengunduran diri Gibran berkembang setelah polemik dokumen pendidikan yang menjadi persyaratan pencalonannya sebagai wakil presiden kembali mencuat.

Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran turut memicu desakan agar DPR menindaklanjuti persoalan tersebut melalui mekanisme konstitusional.

Sejumlah anggota DPR lintas fraksi mulai mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat.

Ahmad Doli Kurnia dari Partai Golkar secara terbuka menyebut HMP sebagai jalur yang relevan untuk merespons putusan MA. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto juga menilai mekanisme tersebut sebagai pilihan rasional.

Sebelumnya, sumber eksklusif Afu.id menyebut kemungkinan Gibran mundur telah menjadi pembicaraan di lingkungan politik. Bahkan, muncul informasi bahwa Gibran berpotensi mengambil keputusan tersebut apabila proses politik di DPR bergerak menuju pembahasan pemberhentian.

Namun, pengunduran diri dan pemakzulan merupakan dua mekanisme berbeda. Jika Gibran mengundurkan diri, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur MPR harus menggelar sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden pengganti dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Sementara itu, pemakzulan harus melalui tahapan DPR, pemeriksaan Mahkamah Konstitusi, dan keputusan MPR sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945.

Di Kompleks Parlemen, DPR telah membuka Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 melalui Rapat Paripurna pada Selasa (10/11/2026).

Pembukaan masa sidang menjadi momentum yang ditunggu setelah muncul desakan agar persoalan Gibran dibahas melalui mekanisme resmi parlemen.

Namun, pembahasan HMP belum langsung diputuskan dalam rapat paripurna tersebut.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya menyatakan pimpinan DPR belum menggelar rapat pimpinan maupun rapat Badan Musyawarah untuk membahas langkah terkait polemik Gibran. DPR juga masih menunggu salinan lengkap putusan Mahkamah Agung.

Anggota DPR dari PDIP, Andreas Hugo Pareira, menyatakan komunikasi antaranggota dewan masih berlangsung. Namun, menurut dia, pengajuan HMP belum akan dilakukan secara langsung karena prosesnya masih panjang.

Ketua DPR Puan Maharani juga meminta semua pihak tidak berspekulasi mengenai kemungkinan Gibran mengundurkan diri.

“Kita jangan berandai-andai. Kita lebih baik menyikapinya dengan tenang, jangan memicu keresahan di masyarakat,” kata Puan seusai pembukaan rapat paripurna.