Jaksa Mohon Hakim Tolak Perlawanan Eks Wamen Imipas Silmy Karim
Wakil Menteri yang dimaksud dualah Silmy Karim, yang menjabat sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. Pemeriksaan awal Silmy dilakukan oleh KPK pada Senin,(6/8/2026) di Gzedung Merah Putih KPK, Jakarta. Robinsar Nainggolan
"(Memohon majelis hakim) menyatakan perlawanan atau eksepsi yang dilakukan oleh Terdakwa dan tim advokat Terdakwa Silmy Karim dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima," ujar jaksa saat membacakan tanggapan perlawanan Silmy di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Jaksa mengatakan surat dakwaan terhadap Silmy telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 75 ayat 2 dan 3 KUHAP. Jaksa menuturkan surat dakwaan juga telah menguraikan dugaan tindak pidana, peran dan besaran nilai yang diterima Silmy.
"Menyatakan surat dakwaan nomor 92/Tut.01.02, saya ulangi, 04/2024, saya ulangi, /24/10/2026 tanggal 7 Oktober 2026, saya ulangi tanggal 7 Oktober 2026, telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP dan secara hukum surat dakwaan sah untuk dijadikan sebagai dasar memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa Silmy Karim," ujar jaksa.
Majelis hakim telah menentukan jadwal putusan sela perkara Silmy. Sidang putusan sela Silmy akan digelar pada Kamis (12/11).
"Menyatakan sidang pemeriksaan perkara pidana dengan terdakwa Silmy Karim dilanjutkan berdasarkan surat dakwaan penuntut umum nomor 92/Tut.01.04/24/10/2026 tanggal 7 Oktober 2026," pinta jaksa.
Dalam perkara ini, Silmy didakwa memeras pemohon dokumen keimigrasian terkait izin tinggal WNA total senilai Rp 168,9 miliar. Jaksa mengatakan Silmy menerima bagian Rp 1,2 miliar.
Jaksa mengatakan pemerasan dilakukan Silmy bersama-sama mantan Plt Dirjen Imigrasi 2024-2025 Saffar Muhammad Godam, mantan Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Jaya Saputra, mantan Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Tessar Bayu Setyaji, mantan Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal Bagus Bramantyo, mantan Ketua Tim Alih Status ITAS Juniadi Sri Priambudi, serta mantan Staf Subdit Izin Tinggal Gusti Benardiansyah.
"Memaksa seseorang yaitu memaksa dengan cara mempersulit atau memperlambat proses penerbitan atau tidak menerbitkan dokumen kepada pemohon surat atau dokumen keimigrasian, berupa izin tinggal kunjungan, izin tinggal kunjungan dalam keadaan terpaksa, izin tinggal kunjungan dalam keadaan darurat, izin tinggal terbatas atau Itas, izin tinggal tetap atau Itap, dan termasuk perubahan administrasi alih status, altus," kata jaksa KPK saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (29/10).
Jaksa mengatakan perbuatan ini juga memperkaya orang lain, yakni memperkaya mantan Plt Dirjen Imigrasi 2024-2025 Saffar Muhammad Godam senilai Rp 500 juta. Lalu, memperkaya mantan Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Jaya Saputra senilai Rp 6.532.584.769.
Kemudian, memperkaya mantan Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Tessar Bayu Setyaji senilai Rp 2.881.871.025, mantan Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal Bagus Bramantyo senilai Rp 4.245.542.862. Lalu, memperkaya mantan Ketua Tim Alih Status ITAS Juniadi Sri Priambudi senilai Rp 16.307.366.374 dan mantan Staf Subdit Izin Tinggal Gusti Benardiansyah senilai Rp 50.965.111.560.
"Serta para pemohon dokumen keimigrasian atau pemohon alih status lainnya, agar bersedia memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi diri sendiri di luar dari kehendaknya, yaitu memberikan uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 168.972.869.901," jelas jaksa.
Selain itu, Silmy juga didakwa menerima gratifikasi senilai Rp 33.941.119.000 (33,9 miliar). Jaksa mengatakan gratifikasi itu terdiri atas uang sejumlah Rp 2,5 miliar dan saham pada beberapa perusahaan sekuritas atas nama Silmy sebesar Rp 31,3 miliar.
Jaksa mendakwa Silmy Karim melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 12B juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 20 huruf c juncto Pasal 127 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Komentar