Kata Demokrat soal Isu Gibran Temui Prabowo Bahas Mundur dari Wapres

law-justice.co - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat, Herman Khaeron buka suara merespons soal isu Wakil Presiden RI Gibran Rakabumingraka yang menghadap Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengajukan pengunduran diri.

Isu pertemuan tersebut muncul tepat sebelum pelaksanaan pembukaan Sidang Paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa 10 November 2026.

"Saya tidak mendengar ini dan tentu hari ini adalah pembukaan paripurna untuk masa sidang di bulan November-Desember ini," kata Herman kepada wartawan, Selasa.

Herman menjelaskan, agenda terjadwal pada hari ini yaitu pembukaan masa sidang. Namun, pelaksanaannya nanti akan tetap mengikuti alur sidang yang berkembang.

Di sisi lain, Partai Demokrat belum menentukan sikap perihal hak menyatakan pendapat (HMP) dan hak angket para anggota kadernya. Ia mengakui bahwa ini merupakan permasalahan serius sehingga memerlukan kajian lebih lanjut.

"Namun belum ada keputusan, ya kita tunggu saja sampai nanti tentu pimpinan tertinggi kami, ketua umum, dan majelis tinggi tentu menentukan apa langkah-langkah selanjutnya," ungkapnya.

Disebutkan, Partai Demokrat dijadwalkan untuk menggelar rapat fraksi pada siang nanti untuk membahas lebih lanjut perihal HMP dan hak angket khususnya mengenai putusan MK dan MA.

"Jadi saya kira tunggu saja nanti sampai rapat Bamus, apalah mengagendakan sesuatu ya kita lihat nanti. Karena ini kan menjadi agenda bersama," jelasnya.

Perlu diketahui, Mahkamah Agung (MA) secara resmi mengabulkan gugatan kasasi terkait keabsahan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Melalui Putusan Nomor 742.K/TUN/2026 yang diketok pada Jumat (30/10/2026), majelis hakim yang diketuai Prof. Yulius membatalkan putusan PTUN Jakarta sebelumnya dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan mengabulkan seluruh gugatan penggugat.