Hasto: Hak Menyatakan Pendapat DPR Paling Rasional di Kasus Gibran

law-justice.co - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto menganggap bahwa hak menyatakan pendapat (HMP) adalah pilihan paling rasional bagi DPR untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) soal polemik pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming.

Hasto mengaku pihaknya telah banyak menerima usulan dari berbagai kelompok masyarakat agar PDIP ikut mengajukan hak menyatakan pendapat di DPR.

"Sehingga banyak yang kemudian mengusulkan bahwa hak menyatakan pendapat itu merupakan pilihan yang paling rasional saat ini," ujar Hasto di Sekolah Partai, Jakarta, Senin (9/11).

Hasto mengatakan aspirasi untuk menggunakan hak menyatakan pendapat di DPR terus didengar PDIP. Menurut Hasto, pihaknya juga telah berkomunikasi dengan berbagai pihak soal itu.

"Nah sehingga ini menjadi satu instrumen yang sangat penting terhadap pelaksanaan hak-hak yang ada di DPR," kata dia.

Hak menyatakan DPR diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 dan dipertegas melalui Pasal 79 ayat (1) serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3.

Pasal 79 ayat (4) UU MD3 menyatakan, DPR dapat menggunakan Hak Menyatakan Pendapat atas tiga hal, salah satunya dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden, baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden.

Hak menyatakan pendapat bisa diproses setelah diusulkan minimal 25 anggota DPR. Namun, untuk disahkan menjadi sikap resmi, hak menyatakan pendapat harus disetujui dalam Rapat Paripurna DPR yang dihadiri oleh minimal 2/3 dari jumlah anggota.

Terpisah, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengaku akan segera memproses usulan untuk menindaklanjuti putusan MA yang membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran.

Dasco mengatakan bahwa usulan tersebut baru akan diproses pada Selasa (10/11) usai DPR memasuki masa sidang pascareses.

Dasco mengakui pihaknya telah banyak menerima usulan dari sejumlah pihak untuk memproses atau menindaklanjuti polemik ijazah Gibran. Usulan datang dari organisasi masyarakat sipil hingga anggota DPR lintas fraksi.

Namun, karena DPR masih dalam masa reses, pembahasan baru dilakukan secara informal. Menurut dia, proses secara resmi baru akan dimulai dalam masa sidang DPR yang akan dibuka besok.

"Nah, oleh karena itu, kami mungkin menunggu setelah besok masa sidang untuk apa yang terjadi pada saat ini nanti pada waktunya akan disikapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia," kata Dasco.

Putusan kasasi MA pada Jumat (30/11), telah menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran, yang menjadi syarat pencalonannya di Pilpres 2024, tidak sah.

Putusan tersebut menegaskan temuan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya yang mengaku tak menemukan dokumen bukti tanda kelulusan setara SMA Gibran di Singapura dan Australia.

Sementara dalam petitum gugatannya, Subhan Palal mengajukan 4 poin. Pertama, meminta hakim mengabulkan gugatan dari penggugat untuk seluruhnya.

Kedua, menyatakan Surat Keterangan Nomor: 9149/D.D1/KS/2019, yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 06 Agustus 2019 oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tersebut tidak sah dan batal demi hukum.

Ketiga, memerintahkan agar Surat Keterangan tersebut ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan. Keempat, menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara. MA dalam putusan kasasi mengabulkan semua petitum.

"Kabul Kasasi, Batal Putusan Judex Facti, Adilis Sendiri: Kabul Gugatan Penggugat Seluruhnya," tulis amar putusan kasasi dari MA.