Sudah Komunikasi dengan PDIP, Denny Indrayana Dorong Pemakzulan Gibran

law-justice.co - Pakar Hukum Tata Negara, Denny Indrayana mengakui sudah membangun komunikasi dengan elite PDI Perjuangan (PDIP) terkait usulan pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming.

Pernyataan itu disampaikan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) itu saat dikonfirmasi soal partai politik lain yang telah didekati selain Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dia mengeklaim, PDIP merespons positif usulan tersebut.

"Saya komunikasi dengan teman-teman PDIP, eh mereka kelihatannya sedang berproses secara internal," kata Denny, dikutip Jumat (30/10/2026).

Kendati demikian, hingga saat ini dirinya belum melakukan pertemuan secara formal dengan partai berlambang banteng tersebut.

"Kalau pertemuan terbukanya belum, belum ada," ujarnya.

Denny enggan mengungkap siapa elite PDIP yang sudah berbicara secara informal dengan dirinya. Dia juga tak bisa membeberkan lebih jauh bagaimana sikap PDIP terhadap opsi pemakzulan ini.

"Lebih bagus teman-teman PDIP yang jawab itulah (sikapnya). Saya sih optimis saja," kata dia.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengakui telah bertemu Sekjen PKS

M Kholid untuk membahas aspirasi masyarakat tentang usulan hak angket ijazah Wapres Gibran Rakabuming Raka.

"Ya, kami memang bertemu, kami berdialog," kata Hasto saat ditemui di kawasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Rabu (28/10/2026).

Hasto menilai, langkah koreksi harus dilakukan ketika realitas wapres terdelegitimasi akibat syarat usia dan pendidikan.

"Yang paling penting adalah sebelum suatu proses politik ini dijalankan, realitas bahwa ketika seorang wakil presiden terdeligitimasi kepemimpinannya akibat syarat usia dan syarat ijazah, ternyata lahir dari intervensi kekuasaan, ini yang harus kita koreksi bersama-sama," ujar Hasto.