Permintaan Batalkan Keputusan Rombak Pejabat, Ini Respon Suahasil

law-justice.co - Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menanggapi soal permintaan Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama agar membatalkan perombakan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dibatalkan. Perombakan ini dilakukan oleh Purbaya Yudhi Sadewa yang saat itu menjabat sebagai Menteri Keuangan pada Kamis (10/9).

Suahasil mengatakan permintaan tersebut masih dalam tahap pembahasan.

"Sudah itu, lagi dibicarakan kayaknya," beber Suahasil saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (18/9/2026).

Saat ditanya mengenai kemungkinan perombakan pejabat era sebelumnya ini benar-benar akan dibatalkan serta soal adanya nama-nama `ajaib` tersebut, Suahasil enggan berkomentar banyak dan meminta untuk menunggu kepastian keputusan final.

"Nanti aja, kalau sudah jadi," jelas ia.

Sementara itu, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan perombakan yang terjadi merupakan rotasi biasa. Saat ini, pihaknya akan membahas secara internal terkait rotasi tersebut.

"Rotasi biasa. Rotasinya biasa. Ini mau saya rapatin, saya enggak bisa ngomong, baru mau rapat," jelas Bimo.

Ketika ditanyai mengenai sosok dibalik nama ajaib tersebut, Bimo meresponsnya dengan bergurau. "Ajaib, ajaib, ajaib, ajaib," sahut ia.

Sebelumnya, Bimo menyebut terdapat nama-nama `ajaib` yang masuk usai perombakan tersebut. Perombakan ratusan pejabat Kementerian Keuangan dilakukan Purbaya pada Kamis 10 September 2026. Mayoritas perombakan menyasar Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea Cukai dan Ditjen Pajak.

Perombakan terjadi pada pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, dan Pejabat pada Unit Organisasi Non Eselon Kemenkeu.

"Itu kan usulan kita, rotasi itu. Cuma memang ada beberapa yang nama-nama `ajaib` yang tidak ikut proses assessment talent management," ujar Bimo saat ditemui usai acara International Tax Conference di kantor pusat DJP, Jakarta Selatan, Rabu (16/9).

Alhasil, Bimo mengaku, bersama Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama, telah meminta perombakan dibatalkan.

"Kemudian itu yang membuat saya dan Dirjen Bea Cukai meminta untuk ditunda dahulu, dibatalkan, karena sinyalnya nggak bagus bagi pasukan yang lain, yang ikut susah payah ikut assessment, ikut ujian, ikut talent management," tegas Bimo.