Respon Suahasil soal Batalkan Perombakan Pejabat Kemenkeu Purbaya

law-justice.co - Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara memberikan respon soal peluang perombakan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang dilakukan oleh eks menkeu Purbaya Yudhi Sadewa dibatalkan.

Suahasil mengatakan masih mempelajari proses dan keputusan yang telah dilakukan sebelumnya, termasuk pelantikan sejumlah pejabat. Ia juga menunggu masukan dari seluruh unit eselon I Kemenkeu sebelum menentukan langkah selanjutnya.

"Kita mendiskusikan ya, melihat proses maupun yang sedang terjadi, yang sudah terjadi, proses maupun aktivitas dari yang sudah terjadi," ujar Suahasil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (16/9).

Menurut Suahasil, penunjukan pejabat di Kemenkeu melibatkan sejumlah tahapan dan dilakukan secara lintas unit. Hal itu diperlukan karena terdapat posisi yang membutuhkan koordinasi antarunit eselon I.

"Ini saya masih sekarang mencoba menunggu dari teman-teman seluruh unit eselon I. Karena kan yang namanya penunjukan pejabat itu ada jenjang-jenjangnya dan kemudian juga dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh unit," katanya.

Dia juga mengatakan evaluasi tersebut diperlukan untuk memastikan susunan pejabat di Kemenkeu dapat memperkuat koordinasi dan sinergi antarunit.

"Karena kadang-kadang kita memerlukan struktur pejabat yang sifatnya itu lintas unit eselon I karena itu memperkuat sinergi, memperkuat koordinasi. Jadi ini yang kita sedang pastikan, dan akan kita pastikan bahwa sinergi dari Kementerian Keuangan itu terjadi dengan baik," imbuh Suahasil.

Suahasil belum memastikan pembatalan perombakan tersebut. Ia mengatakan Kemenkeu masih akan melihat keseluruhan proses yang telah dilakukan, termasuk pelantikan yang berlangsung secara hybrid pada pekan lalu.

"Kita nanti melihat dulu ya, apa yang sudah dilakukan kemarin. Karena kan kalau seperti pelantikan itu ada juga pelantikan yang hybrid. Nah, ada yang waktu itu datang. Sehingga ini nanti jadi kombinasi yang keseluruhan," jelasnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengusulkan agar mutasi pegawai yang dilakukan beberapa waktu lalu dibatalkan. Usulan tersebut muncul setelah ditemukan sejumlah nama yang menurut Bimo tidak mengikuti proses assessment dan talent management.

"Itu kan usulan kita, rotasi, cuma memang ada beberapa yang nama-nama ajaib yang tidak ikut proses assessment, talent management, kemudian itu yang membuat saya dan Dirjen Bea Cukai (Djaka Budi Utama) meminta untuk ditunda dahulu, dibatalkan," ujar Bimo di kantornya, Rabu (16/9), melansir CNBC Indonesia.

Perombakan tersebut dilakukan pada 10 September 2026 ketika Purbaya masih menjabat bendahara negara. Perubahan posisi terjadi pada ratusan pegawai, dengan perombakan terbesar berada di DJP dan DJBC.

Beberapa hari kemudian, Presiden Prabowo Subianto mencopot Purbaya dari posisi menkeu dan menunjuk Suahasil sebagai penggantinya.

Bimo menilai perombakan sebelumnya menimbulkan kegaduhan internal karena terdapat pegawai yang masuk dalam rotasi tanpa mengikuti tahapan yang selama ini digunakan dalam manajemen talenta.

"Karena sinyalnya enggak bagus bagi pasukan yang lain, yang sudah ikut susah payah, ikut assessment, ikut ujian, ikut talent management," kata Bimo.

Usulan pembatalan tersebut kemudian disampaikan kepada Suahasil. Bimo mengatakan dirinya mendapat sinyal positif dari menkeu baru tersebut terkait penerapan talent management dan reformasi birokrasi.

"Iya, Pak Suahasil menegaskan komitmennya untuk melaksanakan talent management, melaksanakan birokrasi reform dengan sebaik-baiknya," pungkas Bimo.