Tak Undang Jokowi di Rakernas Jadi Sinyal Kuat PDIP Beroposisi
PDI Perjuangan (PDIP) memperingati Hari Ulang Tahun yang ke-50 di kawasan JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat (10/1/2023). Peringatan HUT ini akan dilakukan sebagai bagian konsolidasi partai dalam rangka pemenangan Pemilu 2024 mendatang. Acara HUT ke-50 PDI Perjuangan tak mengundang partai politik lain. Robinsar Nainggolan
Jakarta, law-justice.co - Direktur Eksekutif Citra Institute, Yusak Farchan menganggap bahwa tidak diundangnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V sebagai sinyal kuat PDIP bakal menjadi oposisi di pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Dia menilai, dari daftar undangan yang diungkap ke publik memperlihatkan PDIP nampaknya sudah bersikap, mengenai arah politik pada pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Meskipun baru akan diputuskan di Rakernas, tapi PDIP tampak sudah melemparkan sinyal kuat untuk beroposisi," ujarnya seperti melansir rmol.id, Kamis (23/5).
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pamulang (FISIP UNPAM) itu memandang, PDIP telah menjadikan Prabowo-Gibran sebagai representasi dari Jokowi yang dinilai telah membelot dari partai politik (parpol) berlogo banteng moncong putih itu.
"Sehingga, tidak diundangnya Jokowi di Rakernas PDIP merupakan sinyal kuat bahwa PDIP akan beroposisi terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran," tuturnya.
Oleh karena Jokowi dianggap PDIP telah berkongsi dengan Prabowo, maka kemungkinan besar hasil Rakernas akan memutuskan sikap menjadi oposisi.
"Suasana kebatinan PDIP sedang tidak happy karena sikap politik Jokowi yang mendukung Prabowo. Dengan situasi kebatinan seperti itu, PDIP tentu tidak akan nyaman jika bergabung sekarang," tambah Yusak.
Komentar