Surat Amnesty untuk Presiden: Bebaskan 22 Aktivis Papua!

Kamis, 03/10/2019 21:15 WIB

Presiden Joko Widodo didesak oleh Amnesty International Indonesia untuk memberi perintah polisi agar menghentikan proses hukum yang menjerat puluhan aktivis Papua dengan menggunakan pasal makar.


Luhut Ungkap Jokowi Tak Bisa Terbitkan Perppu KPK

Rabu, 02/10/2019 15:46 WIB

Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Maritim beranggapan Presiden Joko Widodo tak bisa serta-merta menerbitkan Peraturan Presiden Pengganti Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (Perppu KPK).


JK Berharap Jokowi Datang Sendiri Ke Sidang Umum PBB Tahun Depan

Senin, 30/09/2019 05:30 WIB

Wakil Presiden Jusuf Kalla berharap Presiden Joko Widodo bersedia untuk menghadiri sendiri Sidang Umum PBB di periode kedua pemerintahannya.


Komentar JK saat Ditanya Kemana Jokowi di Sidang Umum PBB

Minggu, 29/09/2019 05:55 WIB

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengaku banyak yang menanyakan soal kenapa Presiden Joko Widodo selalu absen dalam Sidang Umum PBB.


Pemetaan Tak Maksimal, Alokasi Subsidi Belum Tepat Sasaran

Senin, 09/09/2019 14:02 WIB

Beban pemerintahan Kabinet Kerja periode 2014-2019 yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo, terutama di bidang ekonomi sebenarnya tidaklah terlalu berat.


Jokowi Tak Serius Tangani Masalah Papua

Jum'at, 23/08/2019 10:56 WIB

Presiden Joko Widodo dinilai oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon tidak serius dalam menangani permasalahan yang terjadi di Papua belakangan ini


Wacana Jokowi Pindah Ibu Kota Mungkin Seperti Mobil Esemka, Gagal

Jum'at, 23/08/2019 10:02 WIB

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon mengkritik wacana pemindahan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan.


Menteri ATR Sebar Hoaks, Jokowi Bantah Ibu Kota Pindah ke Kaltim

Jum'at, 23/08/2019 07:28 WIB

Presiden Joko Widodo membantah isu yang berkembang saat ini yang menyebutkan ibu kota negara pindah ke Kalimantan Timur.


Wacana Mubazir, Perlu Ada Gerakan Menolak Pemindahan Ibu Kota

Rabu, 21/08/2019 11:29 WIB

Harus ada gerakan untuk menolak pemindahan Ibu Kota usulan dari pemerintah Presiden Joko Widodo yang disinyalir mengakomodir kepentingan kelompok dan pihak tertentu.