Dulu Ada yang Tak Setuju Bansos, Tapi Ternyata Enak Juga Ya!

Jakarta, law-justice.co - Calon Presiden Nomor Urut 03, Ganjar Pranowo menyebut sebelumnya ada pihak yang tidak setuju dengan bagi-bagi bantuan sosial (bansos), tapi akhirnya menggunakannya untuk kepentingan politik.

Namun, dia tak mengungkapkan secara jelas siapa pihak yang dia maksud.

"Dulu ada yang enggak setuju. Bansos ini enggak mendidik dan sebagainya. Tapi dalam konteks politik enggak. Enak juga ternyata ya," kata Ganjar dalam wawancara di Political Show CNN Indonesia, Kamis (28/3).

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu yakin bansos memang digunakan sebagai amunisi pemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu di Pilpres 2024.

Buktinya, kata Ganjar, saat ini bansos tak lagi masif diberikan meski terjadi bencana.

"Emang sekarang terjadi pembagian yang masif? Hari ini? Di tengah banjir dan bencana? Ada?" ucapnya.

Politisi PDIP itu pun mengutip hasil survei Litbang Kompas dan LSI yang menyebut bansos secara efektif memang bisa memengaruhi pemilih di pilpres. Menurut dia, data itu cukup untuk mengonfirmasi bansos sengaja digunakan untuk kepentingan politik.

Ganjar memahami penggunaan bansos memang sulit dibuktikan sebagai pelanggaran hukum. Namun, hal itu jelas bisa dinilai sebagai pelanggaran etika.

Dia berharap MK bisa mempertimbangkan dan melihat dengan jernih masalah penggunaan bansos tersebut.

"Jadi sebenarnya saya tidak akan mengatakan, oh ini curang, ini kamu kekuasaannya menggunakan. Enggak, ini benar apa enggak yang saya sebutkan tadi. Hanya itu saja. Katakan, oh iya sih itu benar, oh iya itu mempengaruhi," kata Ganjar.

Ganjar Pranowo-Mahfud MD melayangkan gugatan hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Demikian pula dengan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Mereka menyinggung kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Mereka menyatakan ada nepotisme hingga politisasi bansos yang dilakukan Jokowi.

Karena itu, mereka menyimpulkan ada penyalahgunaan kekuasaan yang terkoordinasi untuk memenangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 dalam satu putaran.

Keduanya pun menuntut agar Pilpres 2024 diulang kembali. Tim Anies-Muhaimin meminta pemilu diulang tanpa Gibran, sementara Tim Ganjar-Mahfud meminta pilpres diulang dengan mendiskualifikasi Prabowo-Gibran.

Pihak Istana dalam hal ini telah buka suara. Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Shanti Purwono mengingatkan segala dugaan atau tuduhan harus dibuktikan dengan alat bukti kuat di dalam persidangan.