Laporan Terima Gratifikasi Bank Jateng

Ini Bantahan Ganjar Soal Laporan IPW ke KPK

Selasa, 05/03/2024 15:58 WIB
Persatuan Purnawirawan (PP) Polri menyatakan kesiapannya untuk memenangkan pasangan nomor urut tiga, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Pilpres 2024. Strategi untuk memenangkan Ganjar-Mahfud di antaranya yaitu Bimastral. Ganjar menyatakan komitmennya untuk memberikan kesejahteraan bagi keluarga besar TNI-Polri, di antaranya dengan kenaikan gaji termasuk pensiunan, kuliah gratis bagi anak TNI dan Polri hingga perbaikan fasilitas rumah hingga asrama TNI dan Polri. (Foto: TPN Ganjar-mahfud)

Persatuan Purnawirawan (PP) Polri menyatakan kesiapannya untuk memenangkan pasangan nomor urut tiga, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Pilpres 2024. Strategi untuk memenangkan Ganjar-Mahfud di antaranya yaitu Bimastral. Ganjar menyatakan komitmennya untuk memberikan kesejahteraan bagi keluarga besar TNI-Polri, di antaranya dengan kenaikan gaji termasuk pensiunan, kuliah gratis bagi anak TNI dan Polri hingga perbaikan fasilitas rumah hingga asrama TNI dan Polri. (Foto: TPN Ganjar-mahfud)

Jakarta, law-justice.co - Bekas gubernur Jawa Tengah sekaligus capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membantah terlibat dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Tengah.

Laporan dugaan gratifikasi tersebut sebelumnya dilayangkan Indonesia Police Watch (IPW) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa 5 Maret 2024.

"Saya tidak pernah menerima pemberian/gratifikasi dari yang dia tuduhkan," kata Ganjar saat dihubungi lewat pesan singkat, Selasa 5 Maret 2024.

Sementara, Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud, Chico Hakim juga menilai laporan tersebut sarat muatan politis. Menurut dia, laporan tersebut juga terkesan dipaksakan karena tidak sesuai dengan tugas dan fungsi IPW.

Chico menganggap laporan itu sebagai serangan balik atas sikap Ganjar sebagai orang pertama yang mendorong wacana hak angket dugaan kecurangan Pemilu di DPR.

"Dan ini terlihat dalam tanda kutip sangat kebetulan ketika Pak Ganjar orang pertama yang melontarkan untuk menggulirkan hak angket, kemudian terjadilah laporan seperti ini," katanya melansir dari CNN Indonesia.

Sementara itu, Ganjar enggan berspekulasi soal motif laporan tersebut. Dia meminta agar hal itu ditanyakan langsung kepada pelapor.

"Coba tanya pelapor," ucap Ganjar.***

(Gisella Putri\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar