Investor Asing Ramai Borong Saham Emiten Nasional hingga Rp 20 Triliun

Jakarta, law-justice.co - Pasar saham Indonesia per 16 Februari 2024 tercatat masih mengalami penguatan di tengah perlambatan ekonomi global. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Korban OJK Inarno Djajadi menjelaskan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 0,86% sejak awal tahun ke 7.335.

Kondisi ini pun ikut ditopang dengan dukungan investasi asing yang menanamkan modalnya di Bursa Efek Indonesia (BEI). "Investor asing membukukan net buy Rp 20,05 triliun," kata Inarno, dalam Konferensi Pers Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2024 di The St. Regis Jakarta, Selasa 20 Februari 2024.

Selain itu, nilai kapitalisasi pasar modal RI mencapai Rp 11.600 triliun, didorong oleh aktivitas investor ritel. Kemudian juga nilai Asset Under Management (AUM) pengelolaan investasi tercatat sebesar Rp 800 trilun, turun 2,96% ytd. Selanjutnya, nilai aktiva bersih reksadana atau NAB, juga tercatat sebesar Rp 477,28 triliun atau turun 4,82% ytd.

"Kalau kita lihat kepada fundraise-nya, antusiasme pendanaan lewat pasar modal di tahun ini juga terlihat pada penghimpunan dana itu Rp 12,34 triliun di tahun ini," jelasnya.

"Selain itu kalau kita lihat di pipeline, penawaran umum msh ada sebanyak 86, dengan perkiraan nilai indikatif Rp 50 triliun. Dengan rencana IPO oleh emitan baru sebanyak 59 perusahaan," tambahnya dikutip dari Detik.

Sementara dari sisi bursa karbon, per 16 Februari 2024 telah tercatat 48 pengguna jasa yang telah memperoleh izin, dengan total volume mencapai 501 ribu ton CO2 ekuivalen dengan akumulasi nilai mencapai Rp 31,36 miliar. Akumulasi tersebut terbagi di pasar reguler sebanyak 31,39%, pasar negosiasi 9,69%, dan pasar lelang 58,92%.

"Untuk merealisasikan potensi perdagangan karbon, OJK akan meningkatkan sinergi dengan pemerintah dalam mengupayakan terciptanya ekosistem yang diperlukan. OJK terus memperkuat infrastruktur pasar modal melalui penerbitan beberapa kebijakan prioritas," jelasnya.

Adapun kebijakan yang dimaksud antara lain penyempurnaan aturan terkait dengan penyediaan liquidity provider saham, serta penyempurnaan aturan transaksi margin dan short-selling. Dengan demikian, diharapkan dapat berperan dalam meningkatkan likuiditas dan meningkatkan transaksi di pasar saham.

Kemudian dalam waktu dekat, OJK juga akan merilis ketentuan penerbitan dan laporan obligasi daerah dan/atau sukuk daerah yang menyelaraskan peraturan perundang-undangan terkini. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas keterbukaan informasi, pengawasan, dan kemudahan dalam penerbitannya.

"Inisiatif ini diharapkan dapat memfasilitasi pemda dalam menerbitkan obligasi daerah atau sukuk daerah," ujar dia.***