M Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan

Soal Pemilu 2024: Usut KKN Jokowi dengan Alibaba

Senin, 19/02/2024 13:55 WIB
Presiden Joko Widodo (Foto: CNN)

Presiden Joko Widodo (Foto: CNN)

Jakarta, law-justice.co - Pada tahun 2017 Jokowi mendapat kepastian bahwa Jack Ma CEO grup Alibaba menerima untuk menjadi penasehat steering committee roadmap e-commerce Indonesia.

Adalah Menkominfo Rudiantara bersama Menko Perekonomian Darmin Nasution bertemu Jack Ma di Beijing. Sebelumnya Jack Ma dan Jokowi telah melakukan pembicaraan di Hangzhou.

Saat itu pakar perusahaan digital Anthony Leong yang juga fungsionaris HIPMI meminta pemerintah mewaspadai kemungkinan ancaman ekosistem industri star up lokal bakal dikuasai Alibaba.

Ia minta agar Jack Ma betul hanya penasehat. Hingga kini belum terdengar ada pencabutan status Jack Ma sebagai penasehat tersebut.

Berita mengejutkan saat ini berkaitan dengan Pemilu 2024 yang secara diam-diam terbongkar server KPU terkoneksi dengan Alibaba Cloud di Singapura. KPU ternyata tidak menggunakan server sendiri.

Data Pemilu Indonesia ternyata berada di tangan perusahaan China. Dua masalah besar dalam hal ini yaitu soal keamanan negara dan bisnis dengan Alibaba.

Persoalan keamanan menyangkut data rakyat Indonesia yang berada di tangan asing. Hal ini telah diatur dalam UU No 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Menurut Pasal 50 UU ini pengecualian transfer data pribadi antara lain “kepentingan pertahanan dan keamanan” nasional” serta “kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara”. Data Pemilu KPU jelas memenuhi keduanya.

Bahkan transfer data ke pihak asing jika tidak memiliki perlindungan data pribadi setara atau lebih tinggi dari UU PDP di Indonesia harus mendapat persetujuan dari subyek data pribadi.

Dengan dasar hukum seperti ini jelas KPU telah melanggar UU PDP tersebut. “Menjual” data pribadi rakyat Indonesia kepada asing.

Dari sisi “jual beli” atau aspek komersialnya penetapan Alibaba cloud sebagai server sistem reakpitulasi elektronik Pemilu 2024 juga dipertanyakan. Trilyunan rupiah digelontorkan ke perusahaan China tanpa tender.

Perusahaan lokal telah dirugikan oleh otoritas negara yang menunjuk perusahaan China. Perlu diusut Korupsi dan Kolusi dengan Alibaba Group mengingat Jack Ma adalah penasehat e-commerce Indonesia.

Kedaulatan Indonesia dalam ancaman China. Dugaan KKN Jokowi dengan perusahaan China harus diusut.
Aroma penghianatan negara mulai tercium.

 

(Tim Liputan News\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar