Respons Menteri Bahlil Soal Kembalinya Tiktok di Indonesia

law-justice.co - Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Bahlil Lahadalia mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima dokumen rencana investasi Tiktok Shop (Tiktok) untuk perusahaan e-commerce nasional tersebut.

Bahlil mengatakan, sejauh ini belum menandatangani dokumen apa pun terkait rencana investasi tersebut. Soal Tiktok, saya belum terima dan belum lihat ada aplikasinya, kata Bahlil di Indonesia Maju Media Center, Jakarta, Senin, 4 November 2023.

Lebih lanjut Bahlil mengatakan, jika dimintakan izin investasi, ia akan dilibatkan dalam pengajuan tersebut. Namun karena sejauh ini ia belum melihat adanya dokumen terkait rencana investasi tersebut, ia menilai pihak Tiktok belum mengeluarkan permohonan.

“Biasanya kalau ada yang saya tandatangani, saya belum tanda tangan jadi sekarang belum ada,” ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah menutup toko Tiktok sejak Oktober lalu karena dilarang UU 31 Tahun 2023 Menteri Perdagangan. Setelah ditutup, Tiktok akan kembali hadir di Indonesia yang banyak dibicarakan. TikTok dikabarkan mulai mendekati beberapa perusahaan e-commerce nasional untuk mengambil alih gelombang udara mereka. Salah satu yang maju adalah Gojek Tokopedia. Selain itu, ada juga nama Blibli dan Bukalapak yang ditemui Tiktok.

Menteri Hubungan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki mengetahui bahwa TikTok akan bekerja sama dengan e-commerce Tanah Air untuk kembali beroperasi di Indonesia. Rumor umum adalah TikTok akan bekerja sama dengan GoTo.

"[Kalau TikTok masuk ke e-commerce besar Indonesia?] Tak masalah, karena misalnya Tokopedia atau Bukalapak, saya tidak tahu yang mana. Karena keduanya sudah tercatat di bursa, mereka membeli saham. di pasar modal, jadi pemerintah tidak mau. Saya ikut di sini karena itu perusahaan milik pemerintah,” ujarnya di JCC Jakarta, Selasa, 28 November 2023.

Lanjutnya, timnya baru saja bertemu dengan Tokopedia. Teten menegaskan, pemerintah berkepentingan untuk tidak membiarkan praktik predatory pricing seperti ini berdampak pada UMKM.

Platform digital eksternal seperti Tiktok juga akan menghormati perkembangan perekonomian nasional. Pemerintah juga ingin ekonomi digital mulai menerapkan model bisnis berkelanjutan.

“Kalau uang dibiarkan habis, itu bukan model bisnis yang berkelanjutan, sehingga perlu diatur. “Yang diatur adalah larangan konsumsi daging, larangan penjualan produk e-commerce dengan COGS (harga pokok produksi),” pungkas Teten.***