Pakai Kata Geser Agar Warga Rempang Pindah, Bahlil Mirip Pejabat Orba

Jakarta, law-justice.co - Pengamat Politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga menganggap bahwa Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia seperti pejabat zaman Orde Baru (Orba) yang gemar melakukan penghalusan diksi.

Kata dia, hal itu tercermin dalam pernyataan Bahlil yang akan menggeser warga Pulau Rempang, Kepulauan Riau ke Tanjung Banon yang berjarak 3 kilometer dari lokasi semula.

“Kebiasaan penghalusan istilah itu lazim dilakukan pejabat di zaman Orba. Saat itu pejabat terbiasa menghaluskan istilah untuk mengaburkan substansi persoalan,” katanya seperti melansir rmol.id.

Menurutnya, Bahlil hendak kabur dari persoalan yang terjadi di Pulau Rempang dengan mengganti diksi yang lebih halus agar dapat diterima masyarakat.

“Bahlil tampaknya ingin mengaburkan persoalan sesungguhnya,” kata Jamiluddin.

Dengan diksi penggeseran, kata Jamiluddin, Bahlil seperti mempertegas pernyataannya bahwa warga setempat mau dipindahkan dari pemukimannya saat ini.

“Bahlil ingin memberi kesan seolah warga Rempang mau digeser. Warga setempat hanya tidak mau digusur atau direlokasi,” demikian Jamiluddin.

Punya Mental Orde Baru, Bahlil Harus Segera Dicopot dari Kursi Menteri

Presiden Joko Widodo didesak untuk mencopot Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia.

Desakan itu, lantaran Bahlil dianggap memiliki mental pejabat era Orde Baru yang kerap menggunakan bahasa halus untuk mengecoh rakyat Pulau Rempang.

Pasalnya, Pemerintah Kota Batam belum mengetahui lahan mana yang bakal dijadikan pusat relokasi warga Pulau Rempang yang berjumlah ribuan orang itu untuk kepentingan investasi Rempang Eco City.

Analis politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga berpendapat bahwa menteri seperti Bahlil tidak cocok menjabat sebagai pembantu negara di era Reformasi ini.

“Mental pejabat seperti itu sesungguhnya sudah tak cocok di era Reformasi. Pejabat sudah tak boleh mengecoh rakyatnya untuk kepentingan elite, apalagi hanya untuk investor,” tegas Jamiluddin Ritonga.

Menurutnya, pemerintah tidak lagi berpihak pada rakyat, sehingga Jokowi sebagai pemimpin negara harus tegas dengan para menteri yang tidak berpihak pada rakyat kecil.

“Pejabat seperti itu sudah mengingkari prinsip berdemokrasi. Rakyat tidak lagi dipandang sebagai pemilik negara. Karena itu, ia akan seenaknya memindahkan rakyatnya bila tak sejalan dengan kepentingan elite,” jelasnya.

“Karena itu, pemimpin seperti itu sudah seharusnya dicopot. Pemimpin tipe ini memang tak layak di era demokrasi,” tutupnya.