Ada Enam Ciri Negara Kesejahteraan Indonesia

Jakarta, law-justice.co - Suatu ketika Bung Karno berkata: “Setiap bangsa harus mempunyai jalan pembangunan sendiri. Jalan yang dipilih harus sesuai karakter kesejarahan, kondisi geografis, keadaan sosial, ekonomi, dan politik negara itu.”

Pandangan Bung Karno ini yang saya ingat ketika merenungkan pertanyaan terjauh. Ke mana negara Indonesia ini harus diarahkan?

Apa model pembangunan atau bentuk pemerintahan yang harus dirujuk agar Indonesia sampai bahkan melampaui prediksi banyak lembaga internasional.

Indonesia diprediksi menjadi negara ekonomi keempat terbesar di dunia di tahun 2045⁽¹⁾. Tapi, bukankah pembangunan tak hanya soal ekonomi? Bukankah pusat pembangunan adalah manusia?

Indonesia harus pula diarahkan mencari model pembangunan yang membahagiakan warga negara. Apalagi di masa kini, PBB sudah pula mengembangkan indeks kebahagiaan untuk mengukur kemajuan pembangunan sebuah negara.

Walau kita tetap harus bertumpu dengan kesejarahan negara sendiri, namun referensi dunia luar dapat dijadikan perbandingan sebagai titik tolak. Sebuah model yang sungguh berhasil di negara lain dalam membangun ekonomi dan membahagiakan warga negara, dapat menjadi role model – yang dimodifikasi dengan situasi khas Indonesia.

Pada titik inilah kita menjadikan negara Skandinavia, khususnya Finlandia sebagai referensi untuk mengembangkan Negara Kesejahteraan Indonesia.

Berita itu cukup mencolok mata. Finlandia kembali terpilih sebagai negara yang paling mampu membahagiakan warganya keenam kali berturut-turut!⁽²⁾. Ada apa di Finlandia sehingga selalu teratas dalam hal membahagiakan warganya?

Apa yang dapat dicontoh dari Finlandia? Apa yang perlu kita tambahkan agar kita pun di Indonesia dapat mengembangkan model Negara Kesejahteraan Indonesia – yang berdasarkan kesejarahan kita sendiri?

Upaya menemukan dan merumuskan model pembangunan ekonomi, politik, dan budaya ala Indonesia, tentulah sebuah inisiatif yang perlu didorong. Selayaknya sebuah negara dibangun dengan sistem yang sesuai dengan kultur dan sejarah negara itu sendiri.

Namun kita tetap membutuhkan pembanding. Kita memerlukan data dan fakta, yang terukur, dengan tolak ukur negara lain, untuk mengetahui seberapa maju atau mundur upaya itu.

Dari begitu banyak eksperimen dan laboratorium sosial yang mengembangkan aneka pola pembangunan, yang manakah yang paling berhasil? Kita memerlukan indeks yang terukur untuk menilainya.

Melalui indeks data itu, kita dapat membedakan, mana pola pembangunan yang hanya bagus di atas kertas, yang puitis tapi hanya kuat sebagai wacana belaka? Dan model mana yang memang berujung kepada kebahagiaan dan kesejahteraan warga negaranya?

Kita bisa bandingkan beberapa sistem ekonomi politik yang ada. Sistem kapitalisme atau liberalisme diwakili Amerika Serikat. Sistem Sosialisme (Komunisme) diwakili Cina. Lalu kita masukkan juga Perancis yang disebut yang ikut memulai sistem sempalan, sistem Heterodoks.

Kita bandingkan pula dengan sistem alternatif, yang diwakili oleh Asia, misalnya seperti Jepang, dan Korea selatan. Dapat pula kita masukkan data Indonesia, yang akan dikembangkan menjadi Sistem Ekonomi Pancasila, Pancasilanomics, ataupun Nusantaranomics.

Data apa yang akan kita gunakan untuk membandingkannya? Perserikatan Bangsa-Bangsa kini mengembangkan 𝙒𝙤𝙧𝙡𝙙 𝙃𝙖𝙥𝙥𝙞𝙣𝙚𝙨𝙨 𝙄𝙣𝙙𝙚𝙭 untuk mengukur kemajuan negara.

Negara tak bisa dianggap maju hanya akibat kemajuan dan pertumbuhan ekonominya saja. Manusia tak hanya perlu roti. Bahkan juga kemajuan negara tak hanya bisa diukur dari level kesehatan dan pendidikan masyarakat saja.

Negara yang berhasil harus juga membuat penduduknya bahagia. Karena Itu kebahagian penduduknya, yang diketahui melalui 𝘴𝘦𝘭𝘧-𝘤𝘭𝘢𝘪𝘮 lewat survei opini publik harus memainkan kriteria sentral.

Sedikit info soal World Happiness Index. Pada bulan Juli 2011, Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi 65/309 Kebahagiaan: Menuju Definisi Pembangunan yang Holistik.

PBB mengundang negara-negara anggota untuk mengukur kebahagiaan rakyatnya dan menggunakan data. Basis data yang komprehensif dan akurat diperlukan untuk membantu memandu kebijakan publik.

Pada tanggal 2 April 2012, resolusi ini diikuti oleh Pertemuan Tingkat Tinggi PBB pertama untuk merumuskan Paradigma Ekonomi Baru. Saat itu tim diketuai oleh Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon dan Perdana Menteri Jigme Thinley dari Bhutan.

Bhutan harus disebut. Ia adalah bangsa yang pertama-tama memperkenalkan terminologi kebahagiaan nasional bruto. Saat itu dunia masih demam produk domestik bruto sebagai indikator pembangunan utama mereka.

Laporan Kebahagiaan Dunia pertama dirilis pada 1 April 2012. Laporan ini menarik perhatian internasional. Pada 2013, Laporan Kebahagiaan Dunia kedua diterbitkan, dan pada 2015 yang ketiga, dan seterusnya hingga saat ini.

Sejak 2016, laporan World Happiness Index dikeluarkan setiap tahun pada tanggal 20 Maret, bertepatan dengan Hari Kebahagiaan Internasional PBB.

Beberapa variabel diukur dalam World Happiness Index itu. Antara lain: “𝘩𝘦𝘢𝘭𝘵𝘩𝘺 𝘭𝘪𝘧𝘦 𝘦𝘹𝘱𝘦𝘤𝘵𝘢𝘯𝘤𝘺, 𝘧𝘳𝘦𝘦𝘥𝘰𝘮 𝘵𝘰 𝘮𝘢𝘬𝘦 𝘭𝘪𝘧𝘦 𝘤𝘩𝘰𝘪𝘤𝘦𝘴, 𝘨𝘳𝘰𝘴𝘴 𝘥𝘰𝘮𝘦𝘴𝘵𝘪𝘤 𝘱𝘳𝘰𝘥𝘶𝘤𝘵 (𝘎𝘋𝘗), 𝘨𝘦𝘯𝘦𝘳𝘰𝘴𝘪𝘵𝘺, 𝘴𝘰𝘤𝘪𝘢𝘭 𝘴𝘶𝘱𝘱𝘰𝘳𝘵 𝘧𝘳𝘰𝘮 𝘧𝘳𝘪𝘦𝘯𝘥𝘴, 𝘱𝘦𝘳𝘤𝘦𝘪𝘷𝘦𝘥 𝘤𝘰𝘳𝘳𝘶𝘱𝘵𝘪𝘰𝘯, 𝘢𝘴 𝘸𝘦𝘭𝘭 𝘢𝘴 𝘳𝘦𝘤𝘦𝘯𝘵 𝘦𝘮𝘰𝘵𝘪𝘰𝘯𝘴 𝘰𝘧 𝘵𝘩𝘦 𝘳𝘦𝘴𝘱𝘰𝘯𝘥𝘦𝘯𝘵𝘴, 𝘣𝘰𝘵𝘩 𝘨𝘰𝘰𝘥 𝘢𝘯𝘥 𝘣𝘢𝘥.“

Sekarang kita melihat data World Happines Index di tahun 2022. Amerika Serikat sebagai wakil pembangunan kapitalistik hanya di rangking ke-19. Sementara Cina sebagai wakil pembangunan Sosialistik/Komunisme hanya di rangking ke-82.

Bagaimana Perancis yang ikut memulai sistem hibrida, sempalan dan alternatif? Perancis hanya di rangking ke-21. Bagaimana dengan Jepang, sistem sempalan dari Asia? Jepang hanya di rangking ke-55. Korea Selatan rangking ke-61.

Bagaimana Indonesia yang akan maju dengan wacana Pancasilanomics? Indonesia jauh lebih merosot ke rangking ke- 80.

Data menunjukkan, benar bahwa sistem kapitalisme yang diwakili Amerika Serikat bukan terbaik. Ia hanya di rangking ke 19. Benar pula sistem sosialistik komunisme yang diwakili Cina bukan pula yang terbaik. Cina hanya di rangking 82.

Perancis di bawah Amerika Serikat yakni ke-21. Jepang dan Korea Selatan lebih buruk lagi (rangking ke-55 dan ke-61). Indonesia lebih buruk lagi (rangking ke-80)

Lalu sistem mana yang terbaik? Yang tertinggi dari sisi World Happiness Index ternyata adalah berbagai negara skandinavia. Antara lain? Finlandia, Denmark, Norwegia, dan Swedia.

Ini adalah pembangunan yang disebut 𝙉𝙤𝙧𝙙𝙞𝙘 𝙈𝙤𝙙𝙚𝙡. Negara itu menganut sistem Negara Kesejahteraan.

Negara kesejahteraan Skandinavia (Nordic Model) memiliki enam ciri khusus. Kombinasi enam kriteria ini yang membuat negara skandinavia selalu masuk top 10 pembangunan yang berhasil, baik diukur melalui World Happiness Index ataupun Human Development Index.

Pertama, mereka adalah negara yang sangat besar sekali membiayai welfare program

Mereka tak hanya menggratiskan atau membuat sangat mudah dijangkau aneka fasilitas untuk umum: pendidikan, kesehatan, perumahan, tunjangan pengangguran, jaminan hari tua, pensiun, bahkan bantuan untuk bayi yang lahir, bantuan hiburan untuk para senior, usia lanjut.

Luasnya cakupan welfare program Nordic Model ini membuatnya disebut 𝙜𝙚𝙣𝙚𝙧𝙤𝙪𝙨 𝙬𝙚𝙡𝙛𝙖𝙧𝙚 𝙨𝙩𝙖𝙩𝙚.

Kedua, Soal Pajak Sangat Tinggi

Siapakah yang membiayai welfare program yang gila-gilaan itu? Yang membiayainya adalah masyarakat sendiri melalui pajak yang juga tingginya gila-gilaan.

Lihatlah data ini. Tarif pajak rata-rata di dunia sebesar 31,37%. Rata- rata Eropa: 32%. Rata-rata OECD (Amerika Serikat, Kanada, Perancis hingga Turki) adalah 41,58%.

Namun di negara-negara Nordik, tarif pajak lebih tinggi dengan Denmark sebesar 55,56%, Finlandia sebesar 51,25%, Islandia sebesar 46,22%, Norwegia sebesar 47,2% dan Swedia sebesar 57% .

Negara kesejahteraan Skandinavia sering pula disebut Robin Hood modern yang dilegalkan. Itu karena negara memungut pajak yang besar, terutama dari orang kaya, untuk dibagikan kepada masyarakat luas.

Ketiga, Kondisi Ekonomi yang Maju

Pemerintah di Skandinavia (Nordic Model) sanggup menyediakan program kesejahteraan yang dahsyat karena rata rata penghasilan masyarakatnya juga cukup tinggi.

GDP per kapita rata rata penduduk di negara Skandinavia di tahun 2022 di atas 50 ribu USD per tahun. Jika dirupiahkan, sekitar 700 juta rupiah setahun. Atau penghasilan rata rata penduduk sekitar 60 juta rupiah sebulan.

Bandingkan dengan GDP rata rata rata Indonesia di tahun yang sama. Di Indonesia, angkanya di bawah 4,000 USD per tahun. GDP rata rata orang Indonesia hanya seperduabelas (1/12) negara skandinavia.

Keempat, Pemerintah di Negara Skandinavia Mempraktekkan Full-Democracy

Di sana, tak hanya diselenggarakan pemilu reguler yang bersih dan terbuka. Dalam sistem Full Democracy, hak asasi manusia juga dilindungi. Warga negara bebas memilih gaya hidupnya sendiri, sejauh tidak melakukan pemaksaaan dan kekerasan soal gaya hidupnya kepada orang lain.

LGBT juga dibiarkan hidup di sana. Pernikahan sesama jenis itu dilegalkan di negara Swedia, Finlandia, dan juga Norwegia. Tentu saja tetap ada warga di sana yang tak setuju Pernikahan Sejenis. Mereka yang tak setuju dibolehkan, tapi mereka tak bisa melarang warga lain yang setuju same sex marriage.

Kelima, Hal Penting Lainnya dari Negara Kesejahteraan di Nardic Countries adalah Hadirnya Pemerintah yang Bersih dari Korupsi

Transparency International setiap tahun mengukur level korupsi sebuah negara. Rangking teratas, negara yang paling bersih korupsi acap kali ditempati oleh negara ini.

Di tahun 2021, negara yang paling bersih korupsi adalah Denmark (1), Finlandia (2), Norwegia (3), dan Swedia (4).

Keenam, Ciri Tak Kalah Krusial di Sana Adalah Agama Tak Lagi Dianggap Penting

Di bawah 30 persen populasi dì berbagai negara skandinavia menganggap agama penting.

Rusakkah sebuah negara yang tak menganggap agama penting? Untuk kasus negara skandinavia, itu tak menghalangi terbentuknya pemerintahan yang paling bersih, dan populasi masyarakat yang kini dianggap paling bahagia.

Bagaimana dengan rencana Negara Kesejahteraan Indonesia? Apapun wacana yang dikembangkan dalam perumusan itu, enam point yang menjadi karakter Negara Kesejahteraan Nordic Countries dapat menjadi rujukan.

Mengidealkan terbentuknya pola pembangunan yang muncul dari rahim kultur dan sejarah Indonesia sendiri itu cita-cita yang layak didorong.

Namun agar wacana itu tak hanya Indah sebagai wacana, tak hanya puitis di atas kertas, model negara kesejahteraan Nordic Countries perlu direnungkan.

Lima dari Enam ciri Negara Kesejahteraan Skandinavia di atas dapat diterapkan di Indonesia. Point satu hingga lima di atas dapat pula dijadikan ciri yang perlu dicapai dalam model Negara Kesejahteraan Indonesia.

Hanya satu saja yang perlu dimodifikasi agar sesuai dengan kesejarahan Indonesia. Itu adalah point keenam yang berhubungan dengan peran agama di masyarakat.

Di negara Skandinavia, masyarakat yang menganggap agama penting hanya di bawah 30 persen, rata-rata. Sementara di Indonesia, berdasarkan survei LSI Denny JA (2022), lebih dari 90 persen menganggap agama sangat penting dalam hidupnya.

Kondisi budaya ini tak bisa diabaikan agar model pembangunan yang dibuat mengakar dalam budaya Indonesia sendiri.

Karena itu ciri keenam untuk Negara Kesejahteraan Skandinavia perlu dimodifikasi. Di sana, agama tak penting. Tapi di Indonesia, agama dianggap sangatlah penting oleh penduduknya.

Modifikasi ciri keenam ini untuk kasus Indonesia dapat dibagi dalam 𝙙𝙪𝙖 𝙩𝙖𝙝𝙖𝙥.

𝗧𝗮𝗵𝗮𝗽 𝗽𝗲𝗿𝘁𝗮𝗺𝗮, 𝗞𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲𝗿𝗶𝗮𝗻 𝗔𝗴𝗮𝗺𝗮 𝗱𝗶𝗵𝗮𝗱𝗶𝗿𝗸𝗮𝗻 𝘀𝗲𝗯𝗮𝗴𝗮𝗶 𝗯𝗮𝗴𝗶𝗮𝗻 𝗱𝗮𝗿𝗶 𝗺𝗼𝗱𝗲𝗹 𝗽𝗲𝗺𝗲𝗿𝗶𝗻𝘁𝗮𝗵𝗮𝗻 Negara Kesejahteraan Indonesia. Bisa dikatakan ini variasi model demokrasi ala Indonesia.

Hadirnya Kementerian Agama di Indonesia menjadi cara positif dan kompromis agar Indonesia mengakomodasi agama yang menggores batin Indonesia teramat dalam. Di sisi lain, ia juga menjadi cara agar peran agama di ruang publik hanya dibatasi di Kementrian Agama saja.

Sedangkan kementerian lain, dan dalam kehidupan ekonomi, politik dan hukum nasional, semua itu tunduk kepada prinsip public policy yang berdasarkan ilmu pengetahuan.

Apakah dalam model Negara Kesejahteraan Indonesia, hadirnya Kementerian Agama akan permanen? Pada waktunya, ketika prosentase pentingnya agama di kalangan publik luas merosot di bawah 50 persen, Kementerian Agama dapat ditransformasikan menjadi Kementerian Spiritualitas dan Kebahagiaan.

Kementerian Spiritualitas dan Kebahagian akan menggali sumber spiritualitas lebih luas lagi. Tak hanya dari agama formal, sumber spiritualitas juga digali dari kearifan lokal lain, dan perkembangan terakhir ilmu pengetahuan, seperti positive psychology dan Neuroscience.

Kembali pada pernyataan Bung Karno: Bangunlah bangsamu berdasarkan kepribadian dan kesejarahan bangsamu sendiri.

Kita menerjemahkan seruan Bung Karno itu dengan mengembangkan konsep Negara Kesejahteraan Indonesia. Ia modifikasi dari Negara Kesejahteraan Skandinavia yang dinafasi oleh kultur dan spiritualitas yang sedang dominan di Indonesia. *

Juni 2023

𝗖𝗔𝗧𝗔𝗧𝗔𝗡

(1) Indonesia diprediksi menjadi negara keempat terbesar secara ekonomi di dunia di tahun 2045:
https://asia.nikkei.com/Economy/Indonesia-set-to-become-fourth-largest-economy

(2) Finlandia terpilih menjadi negara paling membahagiakan warga enam kali berturut- turut di tahun 2023:
https://nypost.com/2023/03/20/finland-declared-happiest-country-for-sixth-time-in-a-row/amp/