AHY Sebut Penegakan Hukum Era Jokowi Tumpul ke Kawan, KSP Beri Respons

Jakarta, law-justice.co - Kantor Staf Presiden (KSP) buka suara merespons kritikan yang dilayangkan Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terhadap pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) terkait penegakan hukum yang dinilai tajam ke lawan, namun tumpul ke kawan.

Tenaga Ahli Utama KSP, Ade Irfan Pulungan mengatakan pemerintah sangat terbuka dengan kritikan yang masuk dari pihak manapun. Namun, ada baiknya setiap kritikan yang masuk berdasarkan data dan fakta.

"Ketika menyampaikan statement ke publik kalau bisa dan harus bisa, jadi wajib menyampaikan fakta dan data yang ada. Jangan menarasikan sesuatu kalimat yang membuat kerusuhan, datanya harus lengkap, faktanya harus lengkap, biar membuktikannya itu ada," ujarnya dalam keterangan, Minggu (21/5).

Menurutnya, setelah kritikan tersebut keluar dari mulut AHY, pemerintah juga langsung mengevaluasi kinerja penegakan hukum pada masa pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ini membuktikan apakah yang disampaikan AHY benar terjadi.

Salah satunya yang jadi bahan evaluasi adalah kasus korupsi yang menimpa kader partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Angelina Sondakh pada saat itu. Dari kasus tersebut akan dilihat juga penegakan hukum di era SBY.

"Jadi dalam hukum, itu kan siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan," imbuhnya.

Dia berharap, ke depannya AHY bisa menyertai kritikan ataupun argumentasinya dengan data dan fakta yang ada. Sebab, kritikan tanpa ada fakta dan data yang kuat bisa dianggap sebagai fitnah.

"Kan sangat ironis levelnya AHY menyampaikan informasi tanpa data, nanti dianggap hoaks dan fitnah," pungkasnya.

Sebelumnya, dalam milad ke-21 PKS di Istora Senayan, AHY mengkritik tajam penegakan hukum di era pemerintahan Jokowi yang hanya tajam ke lawan.

"Banyak yang merasakan praktik penegakan hukum yang seolah tajam ke bawah, tumpul ke atas, tajam ke lawan tumpul ke kawan," kata AHY dalam sambutannya, Sabtu (20/5).