Rekam Jejak soal Lingkungan Bisa `Jegal` Ganjar (3)

Jakarta, law-justice.co - Ganjar Pranowo resmi ditunjuk oleh Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Sukarnoputri sebagai calon presiden partai berlambang banteng itu dalam Pilpres 2024. Keputusan tersebut diumumumkan saat Rapat DPP PDI Perjuangan yang ke-140 di Istana Batutulis, Bogor.

Presiden Joko Widodo mengatakan Gubernur Jawa Tengah tersebut sebagai sosok yang dekat dengan rakyat dan selalu turun ke bawah.

Dalam acara itu, Ganjar menyampaikan apresiasinya atas keputusan PDIP memilihnya sebagai bakal capres pada Pilpres 2024. Ia menyebutnya sebagai tugas yang tidak mudah dan memohon dukungan dari pihak-pihak.

"Sebuah kehormatan buat saya mendapatkan penugasan sebagai kader partai. Tentu ini tugas yang tidak mudah maka kiranya kawan yang hadir semua baik secara luring maupun daring kami mohon dukungan."

"Kami mohon kritikan dan saran. Inilah momentum buat kita untuk mengonsolidasikan kekuatan untuk bersatu, one for all, all for one," ungkap Ganjar.

Mengapa isu lingkungan penting?
Deputi Eksternal LSM Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Edo Rahman, mengatakan presiden Indonesia yang menang Pilpres 2024 harus menyadari bahwa Indonesia dalam kondisi kritis terutama dalam hal lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Dan dampak dari krisis iklim atau lingkungan itu adalah masyarakat.

"Ini harus jadi perhatian pemimpin ke depan. Dibutuhkan kebijakan-kebijakan yang lebih kuat mengarah pada penyelamatan lingkungan hidup," ujar Edo.

Sepanjang 2022, Indonesia disebut telah mengalami 3.544 bencana, sekitar 90% di antaranya bencana hidrometeorologi.

Adapun menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), tren bencana hidrometeorologi Indonesia telah mengalami peningkatan selama 40 tahun terakhir.

Bank Indonesia menganalisis, kerugian ekonomi akibat cuaca ekstrem mencapai lebih dari Rp100 triliun per tahun.

Karenanya, pemerintah didorong menyusun Rancangan Undang-Undang Perubahan Iklim. Dengan adanya beleid itu akan kian menguatkan komitmen untuk menurunkan emisi gas karbon.

"Untuk menurunkan emisi perlu payung hukum yang lebih mengikat."

"Ditambah ada satu badan atau lembaga khusus mengurus bagaimana agar isu perubahan iklim jadi acuan pengambilan keputusan di Indonesia."

Sumber: BBC News Indonesia