Rekam Jejak soal Lingkungan Bisa `Jegal` Ganjar (2)

Jakarta, law-justice.co - Walhi juga mencermati bencana ekologis seperti banjir, tanah longsor, dan banjir rob yang terjadi di Jawa Tengah.

Kata Edo, banjir di provinsi ini semakin buruk tiap tahun akibat perubahan fungsi kawasan tangkapan air menjadi perumahan dan kawasan industri.

Pada Mei 2022 lalu, polisi setempat menyebut setidaknya 8.000 kepala keluarga terdampak banjir rob yang menerjang pesisir Semarang atau dekat Pelabuhan Tanjung Mas.

Sejumlah peneliti meyakini penurunan muka tanah menjadi faktor yang ikut berperan dalam menyebabkan banjir rob parah di sana.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, menurut Edo, Ganjar tak memiliki rencana yang matang selain mengandalkan tanggul laut Semarang-Demak yang bakal dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Selama dua kali menjabat pemimpin Jawa Tengah pun, sambungnya, politisi PDI Perjuangan itu disebut tidak pernah menelurkan kebijakan progresif yang berpihak pada lingkungan.

"Sejauh ini saya tidak melihat ada kebijakan yang melindungi atau memperbaiki lingkungan. Karena yang dia lakukan justru merevisi kebijakan tata ruang dan diarahkan membuka kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri."

"Itu kan memperparah daya dukung dan daya tampung lingkungan di Jawa Tengah."

"Pertanyaannya sekarang bagaimana dengan kepentingan masyarakat yang membutuhkan ruang hidup?"

Politisi PDI Perjuangan, Aria Bima, menampik tudingan Ganjar Pranowo tidak berpihak pada warganya yang sedang berkonflik dengan korporasi.

Menurut dia, keputusan yang diambil Ganjar dalam kasus Kendeng dan Wadas adalah bentuk ketegasan demi "kepentingan yang lebih besar".

"Yang jelas pemimpin harus ada sikap. Bahwa sikap itu membuat hal blunder bagi beberapa orang, tapi motifnya untuk kepentingan yang lebih besar," imbuh Aria Bima kepada BBC News Indonesia.

Sebagai kepala daerah, klaimnya, Ganjar harus memajukan wilayah yang dipimpinnya dengan cara menerima kehadiran perusahaan serta proyek besar.

Itu mengapa, Ganjar harus berdiri di tengah-tengah.

"Kalau pabrik semen terkendala, infrastruktur terkendala, semua tidak ada yang bisa jalan. Tidak akan ada proyek di Jawa Tengah."

"Lagian itu proyek besar, memang proyek perusahaan Ganjar? Itu kan untuk kepentingan publik."

Bima juga menilai Ganjar cukup demokratis dan berani bertanggung jawab untuk menyelesaikan kasus-kasus atau konflik yang terjadi di Jawa Tengah.

 

Sumber: BBC News Indonesia