Alasan Pemerintahan Jokowi Naikan Harga BBM Dipertanyakan

Jakarta, law-justice.co - Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan mempertanyakan pernyataan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati yang menyebut masih ada Rp1.200 triliun belanja negara di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang masih belum terealisasi atau dibelanjakan.

Pakar Ekonomi itu terkesan heran. Pasalnya, surplus APBN begitu besar tapi PPN dan harga BBM dinaikkan dengan alasan APBN akan jebol.

“Ini jelas menunjukkan kegagalan pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Surplus APBN begitu besar tapi PPN dan harga BBM dinaikkan dengan alasan APBN AKAN JEBOL, yang terbukti hanya isapan jempol alias pembohongan publik, dan kejahatan kepada rakyat?” tweet Anthony Budiawan lewat akun Twitter pribadinya, @AnthonyBudiawan, Senin, 7 November 2022.

“Tingkat penyerapan APBN begitu rendah, inflasi pangan sangat tinggi, pemerintah seharusnya membelanjakan APBN untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelompok bawah. Tapi ini malah sebaliknya, menaikkan PPN dan harga BBM. Kok bisa pemerintah begitu jahat terhadap rakyatnya?” lanjutnya.

“Sisa uang belanja negara yang belum terserap itu, kata Febrio nantinya bisa menjadi dana tambahan atau cadangan untuk pemerintah untuk APBN 2023.” Apa tdk salah? Apa BKF tidak mengerti, bahwa APBN 2022 yang tidak terserap tidak bisa digunakan utk APBN 2023? Penyesatan informasi?” tegas Anthony.

Sebelumnya, Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, di sisa akhir tahun 2022, dari pagu belanja negara di dalam Perpres 98/2022 sebesar Rp3.106,4 triliun, pemerintah baru merealisasikan belanja sebesar Rp1.913,9 triliun.

Itu artinya belanja baru terserap 61,6% hingga 30 September 2022 dan masih ada Rp 1,192,5 triliun yang belum diserap atau dibelanjakan.

“Daftar belanja kita ada Rp3.000 triliun, kalau itu dieksekusi semuanya, itu masih ada Rp1.200 triliun yang akan di-spend (dibelanjakan) dalam dua bulan ke depan. That’s really big money,” jelas Sri Mulyani dalam seminar yang diselenggarakan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jumat (28/10/2022) dikutip dari CNBC.

Dengan anggaran belanja yang belum terserap tersebut, Sri Mulyani meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi pada Kuartal III-2022 masih akan kuat, bahkan diperkirakan lebih tinggi dari Kuartal II-2022 yang mencapai 5,44% (year on year/yoy).

Ini jelas menunjukkan kegagalan pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Surplus APBN begitu besar tapi PPN dan harga BBM dinaikkan dengan alasan APBN AKAN JEBOL, yang terbukti hanya isapan jempol alias pembohongan publik, dan kejahatan kepada rakyat?https://t.co/qRUsOPNSPl

— Anthony Budiawan (@AnthonyBudiawan) November 7, 2022