Bicara Pilpres 2024, Firli Tak Ingin Partai Jual Surat Rekomendasi

Jum'at, 06/05/2022 14:34 WIB
Ketua KPK Firli Bahuri (Foto: Humas KPK)

Ketua KPK Firli Bahuri (Foto: Humas KPK)

Jakarta, law-justice.co - Salah satu nama yang kerap dibicarakan untuk kandidat calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang adalah Firli Bahuri. Ketua KPK itu disebut sebagai sosok alternatif lantaran konsistensinya dalam menciptakan Indonesia yang bebas dari korupsi.

Namun demikian, Firli Bahuri kembali menegaskan bahwa dirinya masih fokus pada upaya-upaya pemberantasan korupsi, salah satunya dengan mengimplementasikan orkestrasi pemberantasan korupsi yang kerap ia dengungkan. Bagi Firli Bahuri, hal mendesak yang harus dilakukan dalam menyambut pesta demokrasi adalah tentang peran penting politik dan partai politik dalam pemberantasan korupsi.

“Jadi saya kira perlu diangkat perbaikan sistem politik dan peran pimpinan parpol untuk menghentikan korupsi,” ujarnya, Jumat (6/5).

Firli Bahuri tidak ingin ada lagi partai yang menjual surat rekomendasi. Apalagi sampai terstigma bahwa sekarang parpol sudah ada harganya, sehingga proses yang sarat dengan transaksional bisa dilakukan.

Jika begitu keadaannya, maka mereka yang memiliki kapital atau uang banyak akan buru-buru menawar surat dukungan parpol. Prinsipnya, siapa cepat dia dapat. Sebab kelompok pemilik modal akan berpikir bahwa untuk meraih kekuasaan, maka mereka harus menguasai terlebih dahulu parpol yang ada.

“Untuk kuasai parpol, raih dulu elektabilitas hasil survei. Nah itulah sebabnya orang mengejar popularitas dan elektabilitas dengan berbagai cara, termasuk mengunakan uang kertas untuk menambah kualitas isi tas,” tegas Firli Bahuri.

“Padahal seharusnya yang dimunculkan adalah kapabilitas, kredibilitas, dan integritas,” lanjutnya.

Firli Bahuri tidak sebatas berwacana soal keyakinannya itu bahkan sudah menyiapkan langkah konkret untuk memastikan partai politik tetap menjaga integritas demokrasi dan anti korupsi.

Salah satunya dalah dengan mengumpulkan para pemimpin partai pada pertengahan bulan ini.

“Nanti tanggal 18 Mei 2022, saat pertemuan dengan pimpinan parpol, sekjen parpol, dan bendum parpol, akan saya bicara juga integritas demokrasi, kekuasaan, dan korupsi,” tegas Firli Bahuri.

“Hal prioritas, urgent, dan fundamental untuk mewujudkan negara, kita bersihkan dan bebaskan dulu Indonesia dari korupsi,” tutupnya.

(Gisella Putri\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar