Nama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri msuk dalam bursa Pilres 2024. Hal itu dinilai wajar karena Firli adalah tokoh antikorupsi. Dia bahkan disebut tidak ada kelemahan yang signifikan, selain belum memiliki partai politik (parpol) sebagai kendaraan untuk Pilpres 2024.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri meminta partai politik untuk menemukan sistem yang benar demi melahirkan kader dan wakil rakyat tanpa adanya uang rekomendasi. Hal itu disampaikan Firli di acara pembekalan Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu 2022 bagi Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda, Rabu (22/6/2022).
Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango menanggapi viralnya baliho dukungan terhadap Ketua KPK Firli Bahuri jadi Capres 2024. Nawawi menilai dukungan ke KPK sebaiknya menampilkan wajah DPO Harun Masiku.
Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) mengomentari soal munculnya spanduk dukungan Ketua KPK Firli Bahuri untuk maju Pilpres 2024. MAKI mendesak Dewan Pengawas (Dewas) KPK untuk mengingatkan pimpinan KPK agar tidak tergoda politik.
Zulhas meminta Firli ikut mendorong untuk menghapus syarat-syarat pemilu yang berpotensi terjadi politik transaksional. Salah satunya soal Threshold 20 persen.
Dalam setahun terakhir, harta kekayaan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri bertambah Rp 1,1 miliar lebih.
Salah satu nama yang kerap dibicarakan untuk kandidat calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang adalah Firli Bahuri. Ketua KPK itu disebut sebagai sosok alternatif lantaran konsistensinya dalam menciptakan Indonesia yang bebas dari korupsi.
Selain Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, salah satu nama alternatif untuk calon presiden 2024 mendatang adalah Firli Bahuri. Sebagai tokoh antikorupsi, Firli dianggap merupakan sosok yang mempunyai integritas kuat dan kompetensi yang mumpuni. Sehingga, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini berpeluang besar menjadi calon pemimpin bangsa yang terbaik di 2024.
Nama Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kerap disebut dalam kasus dugaan korupsi e-KTP. Namun, belakangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa belum ada bukti cukup yang menunjukkan bahwa keduanya terlibat.
Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Firli Bahuri merepons soal baliho yang bergambarkan dirinya muncul di wilayah Lampung Selatan. Firli mengaku tidak tahu dengan hal tersebut.