Soal Kode Etik, Firli Bahuri Kembali Dilaporkan, Ini 4 Pelanggarannya
Pertama, Firli Bahuri bersikukuh untuk mengambil alih penanganan yang saat itu dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Bukan Tak Mampu, KPK Dicurigai Tak Ingin Menangkap Harun Masiku
“Sejak awal ICW sudah memiliki keyakinan bahwa KPK bukan tidak mampu untuk meringkus mantan calon legislatif asal PDIP, Harun Masiku, akan tetapi memang tidak mau,” kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana.
Biaya Jadi Bupati 65 M, Ketua KPK: Kekayaan Hanya 18 M, Jadi Minus
Bukan soal baru lagi bahwa biaya politik di Indonesia sangat besar. Untuk menjadi seorang bupati atau wali kota saja, diperlukan biaya hingga puluhan miliar.
Sudah Ratusan Juta, Gaji Pimpinan KPK Sedang Dipertimbangkan Naik Lagi
Bila dijumlahkan maka Ketua KPK yang saat ini dijabat Firli Bahuri mendapatkan Rp 123.938.500. Sementara itu wakilnya yaitu Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron, dan Nawawi Pomolango menerima Rp 112.591.250.
Setahun UU Baru KPK: OTT Makin Jarang & yang Ditangani Makin Receh!
"Karena memang didesain, kalau menurut saya, baik dari legislatif maupun eksekutif bahwa KPK harus tidak lagi berkiprah di penindakan yang tegas atau law enforcement, (mengarah) ke pencegahan. Tapi pencegahan juga tidak berbuat banyak," sambung dia.
Gajinya Besar, Pimpinan KPK Tak Perlu Dapat Rumah dan Mobil Dinas
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menganggarkan belasan miliar rupiah untuk pengadaan mobil dinas pimpinan, Dewas, dan pejabat Eselon I dikritik keras oleh mantan pimpinan KPK Busyro Muqoddas. Menurut dia, jika hal itu benar terjadi, maka KPK yang dipimpin Firli Bahuri telah mengalami krisis kepemimpinan.
Mau Dibelikan Mobil Baru, Dewas KPK Ngaku Tak Tahu Siapa yang Usulkan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menganggarkan sekitar belasan miliar rupiah untuk membeli mobil dinas baru pada tahun 2021. Adapun pihak yang mendapatkan mobil baru tersebut adalah pimpinan KPK dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK serta pejabat Eselon I.
Pilkada 2020, 82 Persen Calon Kepala Daerah Dibiayai Perusahaan Swasta
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan calon kepala daerah saat ini lebih banyak dibantu pendanaannya dari pihak swasta dalam kontestasi Pilkada 2020. Dia menyebut sebanyak 82,3 persen yang telah terpantau oleh pihaknya.
KPK: Tahun Politik Rawan Praktik Korupsi
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan pada 2020 ini merupakan tahun politik dimana rawan praktik korupsi. Bahkan, dia pun mengingatkan calon kepala daerah dalam Pilkada 2020 agar tidak terlibat politik transaksional.
Mudik Sewa Heli Rp30 Juta, Ternyata Segini Kekayaan Firli Bahuri
Pertama pada 29 Maret 2019 untuk LHKPN 2018 dengan laporan kekayaan sebesar Rp 18.226.424.386. Ia melaporkan harta itu selaku Deputi Penindakan KPK.