Sri Mulyani Akui RI Dapat Mukjizat Bisa Keluar Krisis Akibat Pandemi

Jakarta, law-justice.co - Indonesia adalah salah satu negara yang mampu mengatasi krisis akibat pandemi Covid-19 dengan baik. Ini tercermin dari kinerja perekonomian hingga defisitnya lebih baik dari banyak negara lain.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, hal ini dikarenakan pemerintah dan parlemen sangat kompak dalam membuat kebijakan untuk mengatasi krisis tersebut. Bahkan partai politik di Indonesia yang beragam begitu kompak.

"Kita dalam situasi kayak gini, demokratik sistem di Indonesia dan multi partai kita masih bisa punya kesamaan visi untuk bangun, itu menurut saya mukjizat," ujarnya dalam sosialisasi UU HPP di Jateng yang disiarkan dalam Youtube DJP dikutip Jumat (11/3/2022).

Ini lah yang membuat Indonesia berbeda dengan negara lainnya. Dimana pemerintah dan politisinya tidak sejalan. Bahkan di antara partai politik banyak yang saling bermusuhan.

"Ini nggak banyak negara demokrasi bisa gitu lho. Di negara AS, berantem terus demokrat sama republikan. Jadi musuhnya di dalam, musuhnya di luar. Kita, padahal ada warnanya biru, kuning, merah tapi semua punya kepedulian sama membangun Indonesia lebih baik," jelasnya.

Kekompakan ini tercermin dari begitu fleksibelnya APBN saat menghadapi pandemi. Dimana pada tahun 2020 bahkan dilakukan perubahan APBN berulang kali hingga muncul UU Nomor 2 tahun 2020.

UU ini memberikan kewenangan pemerintah untuk menetapkan defisit bisa di atas 3% selama tiga tahun berturut-turut yakni dari 2020 hingga 2023. Semua kebijakan dilakukan dengan cepat sehingga masyarakat yang paling tertekan dan terdampak begitu terbantu.

Saat ini, pemulihan ekonomi akan terus berlanjut sehingga pemerintah harus mengembalikan defisit sesuai dengan UU Keuangan Negara. Ini dinilai bisa terwujud karena para pelaku usaha kembali bisa membayar pajak.

"Kita membantu masyarakat hingga pelaku usaha dengan memberikan insentif dan saat mereka kembali bangkit mereka membayar pajak dan kita bisa melanjutkan konsolidasi fiskal," pungkasnya.