PBB: Jutaan Warga Afghanistan di Ambang Kematian

Jakarta, law-justice.co - Kembalinya Taliban yang menguasai Afghanistan membuat negara itu mengalami kehancuran, khususnya sektor ekonomi. Jutaan orang berada di ambang kematian karena mengalami kelaparan.

Oleh karena itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mendesak masyarakat internasional untuk mendanai seruan kemanusiaan PBB senilai USD 5 miliar atau sekira Rp71,5 triliun, melepaskan aset beku Afghanistan dan memulai sistem perbankannya untuk mencegah keruntuhan ekonomi dan sosial di negara tersebut.

Sekjen PBB itu mengatakan bahwa suhu beku dan aset beku merupakan kombinasi mematikan bagi rakyat Afghanistan. Selain itu, aturan dan kondisi yang mencegah uang digunakan untuk menyelamatkan nyawa dan ekonomi harus dihentikan dalam situasi darurat ini.

Seperti diketahui, ekonomi Afghanistan yang bergantung pada bantuan itu, sudah tersandung ketika Taliban merebut kekuasaan pada pertengahan Agustus di tengah kekacauan keberangkatan pasukan AS dan NATO setelah 20 tahun.

Komunitas internasional membekukan aset Afghanistan di luar negeri dan menghentikan dukungan ekonomi, menyatakan keengganannya untuk bekerja dengan Taliban.

Mengingat reputasi Taliban untuk kebrutalan selama pemerintahan 1996-2001 dan penolakan untuk mendidik anak perempuan dan mengizinkan perempuan bekerja.

PBB mengatakan 8,7 juta warga Afghanistan berada di ambang kelaparan, dan Guterres menuturkan sangat penting untuk secara cepat menyuntikkan likuiditas ke dalam ekonomi Afghanistan.

"Menghindari kehancuran yang akan menyebabkan kemiskinan, kelaparan dan kemelaratan bagi jutaan orang. Karena dengan situasi saat ini, Anda memiliki warga Afghanistan di ambang kematian" kata Guterres, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari India Today.

Lebih lanjut, Guterres menjelaskan Amerika Serikat (AS) memiliki peran yang sangat penting untuk dimainkan karena sebagian besar sistem keuangan di dunia beroperasi dalam dolar.

"Dan Amerika Serikat telah membekukan 7 miliar dolar AS dalam cadangan devisa Afghanistan, yang sebagian besar disimpan di AS," ucapnya.

Sementara itu, Kepala kemanusiaan PBB Martin Griffiths dan Peter Maurer, presiden Komite Internasional Palang Merah, dijadwalkan mengadakan pertemuan virtual Jumat dengan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken.

Guterres mengatakan salah satu alasan pertemuan itu adalah untuk mencoba dan menciptakan mekanisme yang memungkinkan suntikan dana yang efektif ke dalam ekonomi Afghanistan.

Ia juga mengatakan pendanaan internasional harus diizinkan untuk membayar gaji dokter, pekerja sanitasi, insinyur listrik dan pegawai negeri sipil lainnya serta membantu lembaga-lembaga Afghanistan memberikan perawatan kesehatan, pendidikan dan layanan penting lainnya.

Guterres menambahkan, bulan lalu, Bank Dunia mentransfer 280 juta dolar AS dari dana perwalian rekonstruksi yang dikelolanya untuk Afghanistan ke UNICEF, dan Program Pangan Dunia untuk operasi mereka di negara itu.

"Saya berharap sumber daya yang tersisa, lebih dari USD 1,2 miliar, akan tersedia untuk membantu rakyat Afghanistan bertahan hidup di musim dingin," katanya.

Tak hanya seruan kepada masyarakat dunia, Guterres mengatakan dia membuat seruan yang sama kepada para pemimpin Taliban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia yang mendasar, dan khususnya hak-hak perempuan dan anak perempuan, serta untuk membangun lembaga-lembaga pemerintah. Di mana semua orang Afghanistan merasa terwakili.

"Di seluruh Afghanistan, perempuan dan anak perempuan hilang dari kantor dan ruang kelas. Tidak ada negara yang bisa berkembang dengan menyangkal hak setengah dari penduduknya," ucap Guterres.