JK Akui Diminta Hamas Jadi Mediator Damai dengan Israel

Jakarta, law-justice.co - Bekas Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla (JK) merespons permintaan Hamas agar dirinya menjadi mediator dalam konflik Palestina dan Israel.

JK menilai keadaan sudah begitu sulit. Ia tak yakin bisa menjadi mediator di saat organisasi setingkat PBB saja diabaikan.

"Kalau itu membantu bagaimana memberikan bantuan? Kalau mediator itu sudah agak sulit untuk menghadapi Israel, PBB saja tidak dianggap, negara Timur Tengah lainnya tidak dianggap," kata JK di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Selasa (7/5).

JK menegaskan kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan Malaysia, mendukung penuh perdamaian di Palestina. Dia meminta Hamas tak khawatir soal itu.

Meski begitu, ia menilai persoalan di Palestina seharusnya diselesaikan mulai dari urusan domestik. Dia menyoroti hubungan Hamas dengan Fatah.

"Kita usahakan sekarang bagaimana terjadi perdamaian dulu antara mereka, mereka berunding supaya lebih kuat," ujarnya.

Sebelumnya, Pejabat Biro Politik sekaligus Wakil Kepala Urusan Internasional Hamas Dr. Bassem Naim menemui JK di Kuala Lumpur, Malaysia, Senin (6/5).

Anggota delegasi JK Hamid Awaludin mengungkap keinginan Hamas menjadikan JK sebagai mediator abtara Palestina dengan Israel.

"Dunia pun sudah mengutuk tindakan kejam Israel tersebut, kecuali Amerika Serikat. Namun, seperti yang kita tahu Presiden AS Joe Biden dan PM Israel Benjamin Netanyahu kewalahan sendiri menghadapi rakyatnya yang memprotes tindakan pemerintah Israel," ucap Hamid, seperti dikutip Antara, Senin (6/5).***