Ketika Kejujuran Krisdayanti Dipuji Tapi Bikin Rakyat `Kejang-kejang`

Jakarta, law-justice.co - Fraksi PDI Perjuangan membantah telah menegur Krisdayanti usai blak-blakan kepada publik soal gaji dan tunjangan yang didapat selama menjadi anggota DPR RI.

Krisdayanti mendapat teguran dari Ketua fraksi PDI Perjuangan Utut Adianto, setelah polemik "nyanyian" Krisdayanti terkait gaji dan tunjangan anggota dewan.

"Enggak ada teguran apa-apa, justru diapresiasi baik oleh pimpinan fraksi," kata anggota DPR RI FPDIP, Masinton Pasaribu saat menjadi narasumber dalam diskusi daring Polemik bertajuk `Gaji dan Kinerja Wakil Rakyat yang Terhormat`, Sabtu siang (18/9/2021).

Meski Masinton mengamini, ada yang perlu diluruskan dari pernyataan Krisdayanti terkait gaji dan tunjangan anggota DPR RI tersebut. Menurutnya, gaji anggota dewan tidak sebanyak yang diungkapkan Krisdayanti beberapa waktu lalu.

"Nah terus ada beberapa yang perlu diluruskan memang," tuturnya.

Masinton menegaskan, masalah gaji dan tunjangan anggota legislatif di Senayan telah ditentukan oleh UU dan Peraturan Pemerintah (PP) 75/2000. "Itu udah standar gaji dan tunjangan itu," katanya.

Diuraikan Masinton, gaji pokok anggota DPR RI Rp 4,2 juta setiap bulannya. Namun, mengacu peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, memang ada tunjangan kerja-kerja legislasi hingga tunjangan untuk keluarga.

"Ada tunjangan untuk suami-istri, ada tunjangan anak, uang sidang, ada tunjangan jabatan, ada tunjangan beras untuk empat orang Rp 198 ribu, kira-kira begitu ya," tuturnya.

"Ada tunjangan kehormatan, tunjangan komunikasi, dan kalau ditotal itu kira-kira lebih kurang Rp 60 jutalah, persisnya saya enggak pernah perhatikan detailnya. Kira-kira masuk segitulah," demikian Masinton Pasaribu.

Selain Masinton, turut hadir dalam diskusi daring tersebut yakni Politikus Gerindra Ferry Juliantono, Politikus Demokrat Imelda Sari, Ketua Formappi Lucius Karus, Pakar Komunikasi Politik Lely Arrianie dan mantan Anggota DPR RI Periode 2009-2014 Erick Satria Wardhana.

Krisdayanti sebelumnya dipanggil Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto, setelah bicara blak-blakan terkait gaji dan tunjangan ratusan juga anggota dewan, termasuk dana reses. Hal itu diketahui dari unggahan foto di akun Instagram milik Krisdayanti, @krisdayantilemos, pada Kamis (16/9/2021).

Anggota dewan yang karib disapa KD itu mengunggah foto bersama Ketua Fraksi PDIP DPR Utut Adiyanto dan Sekretaris Fraksi PDIP DPR Bambang Wuryanto.

"Satu rumah, satu visi, satu misi. Alhamdulillah. Izin senior, bersama Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR Drs Utut Adianto & Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Bambang Wuryanto Merdekaaa!" tulis KD dalam postingan instragram pribadinya.

 

Bikin Rakyat `Kejang-kejang`

Pernyataan anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan Krisdayanti terkait gaji dan tunjangan wakil rakyat sepatunya diapresiasi. Sebab melalui Krisdayanti, publik akhirnya mengetahui gaji fantastis anggota DPR RI.

Demikian disampaikan Ketua Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus saat menjadi narasumber dalam diskusi daring Polemik bertajuk "Gaji dan Kinerja Wakil Rakyat yang Terhormat" pada Sabtu siang (18/9/2021).

"Kenapa harus diapresiasi? karena sudah lama kita menunggu anggota DPR bisa memberitahukan kepada publik berapa pendapatan dan tunjangan yang mereka peroleh dari jabatannya sebagai anggota DPR," kata Lucius.

Menurutnya, selama ini para anggota dewan tertutup soal gaji dari rakyat yang masuk kantong saku mereka itu. Bahkan sangat sulit menjawab itu dan cenderung memberikan jawaban diplomatis dan tidak menyebutkan nominal seperti yang dilakukan Krisdayanti.

"Ketika Krisdayanti menyebut angka-angka itu, lalu kita semua jadi terkejut, bukan karena kita baru tahu DPR punya begitu banyak tunjangan, tapi angkanya sangat fantastis sampai Rp 450 juta, walaupun sudah dijelaskan kegunaan dan lain sebagainya," tuturnya.

Atas dasar pengakuan Krisdayanti itu, Lucius semakin bertanya kepada para anggota DPR RI yang mendapat mandat dari masyarakat untuk menyuarakan aspirasi. Dengan gaji tinggi, kinerja DPR sejauh ini masih minim.

"Saya kira angka Rp 450 juta itu membuat kita terkaget-kaget dan kejang, justru dengan anggaran sebesar itu, dengan tunjangan sebesar itu, kita tidak melihat efeknya pada kinerja DPR," pungkasnya.

Selain Lucius Karus, turut hadir dalam diskusi daring tersebut yakni Politikus Gerindra Ferry Juliantono, Politikus Demokrat Imelda Sari, Politikus PDIP Masinton Pasaribu, Pakar Komunikasi Politik Lely Arrianie dan mantan Anggota DPR RI Periode 2009-2014 Erick Satria Wardhana.