Megawati Sebut Presiden Petugas Partai, Demokrat Sentil Begini

Jakarta, law-justice.co - Pernyataan Ketum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, yang menyatakan bahwa Presiden RI merupakan petugas partai ditanggapi oleh Benny Kabur Harman.

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Demokrat itu mengatakan, presiden yang terpilih pasti akan berkonsentrasi serta menjalankan visi dan misi partai politik pengusungnya.

"Saya sebetulnya sangat setuju dengan pandangan dengan yang terhormat Ibu Megawati yang pernah menyampaikan presiden itu tugas partai. Dalam konteks semacam itu partai politik kekuatan rakyat, partai politik yang mengusung seorang calon presiden," ujar Benny dalam diskusi publik HUT ke-20 Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Senin (30/8/2021).

"Kalau sudah terpilih, pasti dia konsentrasi dengan partai politiknya. Sebagai petugas partai, dia akan menjalankan visi dan misi partainya," sambungnya.

Benny menjelaskan, kondisi tersebut merupakan sistem politik dan sistem demokrasi yang dianut Indonesia saat ini. Menurutnya, tugas presiden sama seperti anggota legislatif terpilih yakni berkomunikasi dan berkonsultasi dengan partai politik pengusung.

"Presiden dalam mengajukan nama duta besar pasti akan konsultasi dengan partai politiknya, tidak mungkin tidak, dan sebagainya," ungkap Benny.

Ia mengingatkan, reformasi atau tata kelola partai politik yang baik perlu dilakukan agar partai politik mengutamakan kepentingan rakyat. Menurutnya, partai politik harus bisa memiliki visi dan misi yang sejalan dengan rakyat untuk menciptakan kader-kader berkualitas.

Kondisi tersebut, kata Benny, merupakan sistem politik dan sistem demokrasi yang dianut Indonesia saat ini. Menurutnya, tugas presiden sama seperti anggota legislatif terpilih yakni berkomunikasi dan berkonsultasi dengan partai politik pengusung.

Bila tata kelola dan kualitas partai politik buruk, Benny berkata, maka pemimpin-pemimpin yang direkrut akan buruk juga.

"Misal dia pakai money politic, dia akan berusaha mengembalikan uang yang dia pakai untuk partai politik. Ini kenapa banyak menteri dan kepala daerah yang terjerat korupsi," ujar Benny.

Lebih lanjut, anggota Komisi III DPR RI itu menjelaskan, partai politik harus menjadi kekuatan rakyat dan mampu memahami ide dan cita-cita negara, meluruskan masalah-masalah yang dihadapi rakyat, serta membuat agenda untuk menyelesaikan masalah-masalah rakyat.

Menurutnya, partai politik juga wajib menyiapkan kader, calon pemimpin untuk presiden, menteri, dan DPR untuk menyelesaikan masalah rakyat, untuk mencapai cita-cita negara.

Benny menambahkan, partai politik di Indonesia saat ini masih jauh dari ideal. Partai politik, menurutnya, sering hanya mengutamakan kehendak kelompok tertentu dan belum menjadi kekuatan rakyat.

"Rekrutmen partai politik bermasalah. Demokrasi internal partai politik belum jalan dan tidak ada transparansi dalam menentukan kebijakan. Kesadaran rakyat dengan parpol masih kurang. Kemudian masalah iuran anggota partai enggak jalan," pungkasnya.