PAN Soroti Beda Pendapat Wagub DKI-Kapolda Metro Soal Kondisi Jakarta

Jum'at, 18/06/2021 16:17 WIB
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay soroti perbedaan pendapat Wagub DKI dengan Kapolda Metrojaya soal kasus Covid-19 di DKI. (Foto: Dok. Saleh Daulay).

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay soroti perbedaan pendapat Wagub DKI dengan Kapolda Metrojaya soal kasus Covid-19 di DKI. (Foto: Dok. Saleh Daulay).

Jakarta, law-justice.co - Perbedaan pendapat terkait kondisi kasus Covid-19 di DKI Jakarta terjadi antara Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dengan Kapolda Metro Irjen Fadil Imran. Hal itu pun menjadi perhatian khusus dari politikus PAN Saleh Daulay.

"Itu berulang terus, banyak hal sudah kita saksikan sejak Covid ini terjadi," kata Anggota Komisi IX tersebut, Jumat (18/6/2021).

PAN menilai perbedaan pandangan di jajaran Satgas Covid-19 DKI terjadi berulang kali. Ketua Fraksi PAN ini meminta Satgas Covid-19 DKI dan pihak terkait berkoordinasi serius sebelum mengumumkan informasi terjadi Covid-19.

"Jadi sebetulnya kan semua pejabat yang berbicara di pubik itu memang harusnya koordinasi. Hasil koordinasi itu resmi dan itu yang harus disampaikan sehingga tidak ada perbedaan. Apalagi saya lihat yang berbicara ini kan semuanya ikut dalam bagian satgas Covid, artinya nggak ada alasan sebetulnya adanya perbedaan informasi," ujarnya.

Saleh mengatakan informasi yang tidak jelas dapat menimbulkan kesimpangsiuran di masyarakat. Dia menilai hal itu dapat merugikan masyarakat.

"Akibat ada statement beda itu menyebabkan kesimpangsiuran masyarakat, bisa menimbulkan spekulasi. Katakanlah ada yang membesarkan, ada yang anggap bahaya, ada yang anggap tak bisa tertolong dan itu sangat merugikan kita semua," lanjut Saleh.

"Makanya itu statement ke publik itu harus clear dulu dari hasil koordinasi sehingga dari hasil itu bisa dipahami." sambung Saleh.

Lebih lanjut terkait adanya lonjakan Covid, Saleh menilai pemerintah harus untuk mengambil langkah tegas. Saleh meminta pemerintah untuk saatnya mengambil langkah selain menerapkan PPKM.

"Ini kan PPKM tidak efektif juga, kalau masih dikatakan efektif ngga akan naik begini, jadi jangan bebal, karena memang tidak efektif, ini terbukti dengan naiknya covid," katanya.

"Kalaupun ada kebijakan lockdown atau WFH itu pemerintah harus segera merincikan. Kemenkes tidak bisa sendiri mengambil kebijakan itu karena itu kan terkait dengan kebijakan kelembagaan jadi harus melibatkan semua kementerian lembaga," lanjut Saleh.

Saleh menyebut dirinya selalu mengusulkan adanya lockdown akhir pekan. Dia berharap pemerintah mempertimbangkan usulan tersebut.

"Saya sering usul lockdown akhir pekan, malah ada yang meremehkan, padahal itu sebetulnya alternatif yang sangat cocok untuk dicoba. Daripada nggak dicoba sama sekali. Nggak ada inovasi program dan kebijakan yang baru untuk inovasi. Kalau ada perubahan coba lebih inovatif, dan itu saya kira akan mengurangi korban," tuturnya.

Ada perbedaan antara Irjen Fadil Imran dengan Ahmad Riza Patria soal `Jakarta tak baik-baik saja`. Hal itu terkait kondisi penyebaran Covid-19 di DKI.

"Sampaikan kepada masyarakat, Jakarta sedang tidak baik-baik saja," kata Irjen Fadil Imran kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (17/6).

Fadil mengatakan kondisi tak baik-baik saja itu terlihat dari tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy ratio (BOR) di sejumlah rumah sakit dan RSDC Wisma Atlet. Dia mengatakan jumlah orang yang masuk ke rumah sakit terus meningkat dari hari ke hari.

"Angka Covidterus naik, BOR terus naik, jumlah orang yang masuk rumah sakit masih meningkat," katanya.

Sedangkan, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, menyebut kasus Corona di Ibu Kota memang sedang tinggi. Meski demikian, kata dia, penanganan Covid di Jakarta masih terkendali.

"Ya kasusnya tinggi, tapi semua masih dalam kendali. Dalam kontrol dalam pengawasan dalam kendali," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (17/6/2021).

Kenaikan kasus Covid-19 di Jakarta disebutnya dibarengi dengan jumlah testing yang tinggi. Riza mengatakan jumlah testing di Jakarta sudah 9 kali lebih tinggi dari standar WHO.

"Kasus tinggi disebabkan karena tes PCR kita tinggi ya sampai 9x lipat dari standar yang diminta oleh WHO," jelasnya.

(Gisella Putri\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar