Bawa Nama Jokowi di Kisruh Demokrat, Relawan Kecam Bambang Widjojanto

Minggu, 14/03/2021 05:06 WIB
Relawan Jokowi kecam pernyataan Bambang Widjojanto yang bawa nama Presiden Jokowi di kisruh Partai Demokrat (Tribun)

Relawan Jokowi kecam pernyataan Bambang Widjojanto yang bawa nama Presiden Jokowi di kisruh Partai Demokrat (Tribun)

law-justice.co - Pernyataan Bambang Widjojanto, kuasa hukum Partai Demokrat yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dikecam oleh 21 kelompok sukrelawan Jokowi yang tergabung dalam Aliansi Kinerja Aspirasi Rakyat (AKAR). Pasalnya Bambang yang akrab disapa BW itu mengkaitkan nama Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan kisruh yang tengah terjadi di Partai Demokrat.

“Kami sebagai pendukung pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin mengecam keras pernyataan Bambang Widjojanto yang mengaitkan kisruh Demokrat dengan Presiden Jokowi," kata Koordinator AKAR Rudy Sinaga dalam keterangannya, Sabtu (13/3/2021).

Rudy menyebut, pernyataan Bambang sangat subjektif dan tidak berdasar. Rudy juga menyebut pernyataan Bambang terkesan sangat tendensius dan tidak tepat menyerang pemerintahan Jokowi. Ia menduga hal itu sengaja dilakukan untuk menekan menteri hukum dan HAM agar memenangkan legalitas PD kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Kami sebagai surelawan tidak rela Presiden Jokowi diseret-seret untuk kepentingan Bambang sebagai pengacara, terkait dengan hak politik Pak Moeldoko yang diminta menjadi Ketum Demokrat oleh KLB (Kongres Luar Biasa) Demokrat di Deliserdang. Pak Jokowi tidak ada urusan dengan kisruh Demokrat,” ucapnya.

Rudy lebih lanjut mengatakan, akar sebagai kelompok sukarelawan Jokowi, solid mendukung pemerintahan yang tegas, demokratis, terlebih lagi Presiden Jokowi dan bangsa Indonesia tengah mengalami krisis pandemi Covid-19.

“Biarkan Pak Jokowi bekerja mengatasi persoalan bangsa, soal kisruh Demokrat biarkan mekanisme hukum berjalan di kemenkumham," katanya.

Bambang Widjojanto sebelumnya menyebut, jika hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat Deli Serdang, Sumatera Utara yang menunjuk Moeldoko sebagai Ketua Umum disahkan pemerintah, maka akan menjadi bukti kebrutalan demokrasi era kepemimpinan Jokowi.

"Kalau kemudian ini diakomodasi, difasilitasi tindakan-tindakan seperti ini, ini bukan sekadar abal-abal, brutalitas demokratif terjadi di negara ini pada periode kepemimpinannya Pak Jokowi," kata BW kepada wartawan di PN Jakarta Pusat, Jumat (12/3/2021).

 

(Gisella Putri\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar