Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menilai Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) lambat dalam merespons kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya di Cirebon.
Sekretaris Indonesian Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera memeriksa lima Gubernur periode 2018-2022 yang diduga menerima aliran dana dari PT Asuransi Bangun Askrida (ABA).
Direktur Eksekutif Sentral Politika, Subiran Paridamos menganggap bahwa Yusril Ihza Mahendra bakal memperoleh jabatan strategis di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka usai memutuskan mundur dari kursi Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB).
Mantan Menteri Pertanian (Mentan RI), Syahrul Yasin Limpo (SYL) disebut menitipkan seorang penyanyi dangdut bernama Nayunda Nabila menjadi honorer di Kementerian Pertanian dan digaji Rp 4,3 juta per bulan.
Sebagai informasi, peringkat perguruan tinggi bisa memberikan gambaran penting tentang kualitas dan kontribusi perguruan tinggi dalam dunia akademis dan penelitian.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan (DPP PDIP), Said Abdullah menyatakan bahwa pertemuan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam rangkaian World Water Forum Ke-10 di Bali merupakan bentuk keteladanan.
Bekas Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendi Hutahaean irit bicara setelah diklarifikasi KPK selama tujuh jam terkait dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Senin 20 Mei 2024.
Saya tidak setuju Starlink diijinkan beroperasi di Indonesia. Starlink tak hanya berpotensi membangkrutkan perusahaan nasional di bidang telekomunikasi & internet service provider, seperti group telkom, indosat dll, tapi Starlink jg bisa dimanfaatkan kekuatan sparatisme seperti KKB/OPM dll, untuk komunikasi mereka tanpa terdeteksi negara atau pemerintah Indonesia.
Anggota TNI AL Lettu Eko Damara yang bunuh diri di Yahukimo, Papua Pegunungan, beberapa waktu lalu, disebut terlilit utang hingga Rp819 juta. Persoalan itu diduga pemicu Eko bunuh diri.
Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Fahri Hamzah menilai usulan agar politik uang (money politic) dilegalkan dalam pemilihan umum (Pemilu), sebagai tanda bahwa partai politik telah kehilangan akal untuk mengatasi kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam pemilu.