Radhar Tribaskoro
Esensi Kebohongan dan Kebodohan Qodari
Bansos adalah upaya pemerintah untuk memberikan dukungan kepada masyarakat yang membutuhkan, misalnya orang miskin, mengalami bencana, atau dalam situasi khusus yang memerlukan bantuan segera. Dalam konteks ini, bansos adalah bagian dari tanggung jawab sosial pemerintah kepada warganya.
Frangky Selamat, Dosen Tetap Program Studi Sarjana Manajemen, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Tarumanagara
Saat Lebih Pahami Konsumen dengan `Face Recognition` & `Neuro Science`
Filosofi manajemen pemasaran adalah meraih keuntungan berdasarkan kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan dianggap kunci keberlanjutan usaha karena pelanggan yang puas cenderung setia, dan pelanggan yang setia akan memberikan keuntungan bagi perusahaan, dengan sejumlah alasan.
M Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan
Apabila Mahkamah Konstitusi Berkompromi, Reformasi atau Revolusi?
Front Penegak Daulat Rakyat (F-PDR) dan elemen aksi lain menggelar mimbar rakyat di area Patung Kuda untuk mendukung Hakim MK agar memiliki keberanian.
Ari Yusuf Amir - Ketua Tim Hukum Nasional AMIN
Pelajaran Akhlak dari Bocah Bukhara
Dengan kesungguhan orang dewasa, ia terlihat khusyu’ membaca Al-Quran. Ia juga menyambut dan meladeni dengan riang para jamaah yang berbagi makanan. Memang, di Masjid Nabawi yang megah dan syahdu itu, para jamaah selalu berupaya untuk berbagi makanan kepada jamaah lainnya demi mengharap berkah dari keutamaan berbagi. Ia mengumpulkan makanan yang didapatnya dengan wajah bahagia.
Anthony Budiawan - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)
Kritisi Kesaksian Menteri Sosial di Sidang MK
Menteri Sosial Tri Rismaharini (Risma), satu dari empat Menteri yang diminta kesaksiannya dalam sidang di Mahkamah Konstitusi, 5 April 2024. Dalam kesaksiannya, Risma mengungkap, total anggaran perlindungan sosial tahun 2024 yang ada di Kementerian Sosial sebesar Rp78 triliun, lebih rendah dari anggaran tahun 2023 yang mencapai Rp87 triliun.
Anthony Budiawan - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)
Kritik Atas Kesaksian Menkeu di MK
Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam kesaksiannya di Mahkamah Konstitusi mengatakan, antara lain, bahwa rencana perpanjangan BLT El Nino Tunai, yang namanya kemudian diganti dengan BLT Mitigasi Risiko Pangan, diputus dalam Rapat Kabinet / Rapat Terbatas pada 6 November 2023. Pernyataan Sri Mulyani nampaknya tidak tepat.
Radhar Tribaskoro, Mantan Komisioner KPU Jawa Barat
Soal Kebohongan dan Kebodohan Qodari
Bansos adalah upaya pemerintah untuk memberikan dukungan kepada masyarakat yang membutuhkan, misalnya orang miskin, mengalami bencana, atau dalam situasi khusus yang memerlukan bantuan segera. Dalam konteks ini, bansos adalah bagian dari tanggung jawab sosial pemerintah kepada warganya.
Nawaitu Redaksi
Menelisik Putusan Mahkamah Konstitusi Soal Dugaan Pemilu Curang
Hari hari terakhir ini perhatian publik tertuju pada sidang sidang yang di gelar di Mahkamah Konstitusi (MK) atas dugaan adanya pemilu curang yang ditanganinya. Saat ini proses sidang tengah berlangsung dengan memanggil saksi saksi yang terkait dengan perkara dugaan pemilu curang yang di sidang MK. Diantara yang dipanggi MK ada jajaran Menteri, para pakar dibidang masing masing dan juga pihak terkait lainya.
Alman Helvas Ali, Konsultan Defense Industry and Market
Penyerapan Sumber Pembiayaan untuk Belanja Senjata Negara
Guna mendukung pelaksanaan Minimum Essential Force (MEF) 2020-2024, Menteri Keuangan telah menerbitkan penetapan anggaran sebesar US$25 miliar dari April 2021 sampai April 2023. Nilai tersebut sama dengan alokasi Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (DRPLN-JM) 2020-2024 untuk Kementerian Pertahanan yang disetujui oleh Presiden Joko Widodo dalam sidang kabinet terbatas pada 28 November 2023 di Istana Bogor.
Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)
Menelisik Kesaksian Menteri dan Menteri Koordinator dalam Sidang di MK
Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam kesaksiannya di Mahkamah Konstitusi mengatakan, antara lain, bahwa rencana perpanjangan BLT El Nino Tunai, yang namanya kemudian diganti dengan BLT Mitigasi Risiko Pangan, diputus dalam Rapat Kabinet / Rapat Terbatas pada 6 November 2023. Pernyataan Sri Mulyani nampaknya tidak tepat.