Anthony Budiawan - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)

Rupiah Keok Hadapi Dolar, Bukan Semata Karena Iran-Israel

Kurs rupiah tidak melemah. Tetapi kurs dolar AS yang menguat terhadap rupiah. Begitu kata Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kurs dolar memang melonjak cukup tinggi. Tembus Rp16.302 per dolar AS pada 16 April 2024. Bahkan kurs spot sempat menyentuh Rp16.337 per dolar AS pada keesokan harinya.

Lowongan Kerja PT Pegadaian untuk Lulusan IT

PT Pegadaian kembali membuka lowongan kerja. Kali ini lowongan kerja diperuntukkan bagi para lulusan S1 Teknik Informatika (IT) yang tertarik bekerja sebagai Entry Level sampai dengan mid level officer di bidang aplikasi dan business analyst.

DR.IR. Sugiyono, MSI

Prediksi Putusan PHPU MK: Progresif ataukah Konservatif?

Aspek ketidakbebasan, ketidakjujuran (curang), dan ketidakadilan terkesan sangat kuat dipertentangkan dan diharapkan oleh tim kuasa hukum paslon Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.

KH Jamaluddin F Hasyim, Ketua Koordinasi Dakwah Islam (KODI) DKI Jakarta

Untung Rugi Ketika `Aseng` Memperkuat Islam

Etnis China tersebut terkenal ulet dan pekerja keras sehingga, ditambah kemampuan lobi dan dukungan pejabat pribumi, mereka menjadi etnis yang sangat kuat dan berpengaruh. Bahkan di luar ranah ekonomi, kekayaan yang mereka miliki membawa pengaruh sangat kuat ke dalam aspek kehidupan lain. Bahkan di dunia politik pengaruh mereka bisa ikut menentukan kemenangan calon tertentu.

Anthony Budiawan - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)

Ada Dusta Di Balik Jawaban Sri Mulyani di Mahkamah Konstitusi

Menteri Keuangan Sri Mulyani (dan tiga menteri lainnya) dimintai keterangan oleh Mahkamah Konstitusi pada 5 April 2024 yang lalu. Keterangan yang disampaikan Sri Mulyani banyak yang tidak sesuai fakta. Begitu juga dengan jawaban Sri Mulyani atas pertanyaan hakim Mahkamah Konstitusi, banyak yang tidak sesuai fakta.

Tony Rosyid, Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

Menguji MK Versus Amicus Curiae Universitas

Banyak pihak yang mengkritik proses pemilu. Sekedar membuka kembali daya ingat kita terhadap film dokumenter berjudul "Dirty Vote". Ini hasil riset, kata para produsernya. Dalam film 

Denny Indrayana - Guru Besar Hukum Tata Negara

MK, Pilpres 2024, dan “Kentut Inkonstitusional” Presiden Jokowi

Sebelum lebih jauh menulis, saya berkewajiban dan berutang untuk menjelaskan kenapa menggunakan frasa, “kentut inkonstitusional” dalam tulisan ini. Bukan hal mudah bagi saya untuk menuliskan frasa tersebut, terutama karena sopan-santun dan rasa bahasa yang tidak nyaman untuk dibaca. Tetapi, melalui pertimbangan yang mendalam, akhirnya saya tetap menggunakan frasa itu, karena beberapa alasan.

A. Fahrur Rozi, Pengamat politik dan hukum ketatanegaraan.

MK Melampaui Kewenangan Konstitusional

Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) kali ini cukup kompleks. Ada sejumlah diskursus penting yang menuntut progresifitas berkebaharuan dalam sistem kenegaraan kita.  

Anthony Budiawan – Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)

Bansos Beras Langgar Konstitusi

Presiden Joko Widodo memutuskan perpanjangan pemberian Bantuan Sosial Beras sampai Juni 2024, dan Bantuan Langsung Tunai untuk November dan Desember 2023. Keputusan diambil dalam rapat kabinet / rapat terbatas 6 November 2023, dengan alasan ada ancaman El Nino. Pemberian Bantuan Sosial Beras (sebelumnya dinamakan Bantuan Sosial Pangan) tersebut dikoordinasikan oleh Bapanas (Badan Pangan Nasional) dan dilaksanakan atau disalurkan oleh Perum Bulog (Badan Urusan Logistik).

Anthony Budiawan – Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)

Bansos Pangan Beras oleh Bapanas & Bulog Melanggar UU Pangan &UU Kesos

Presiden Joko Widodo memutuskan perpanjangan pemberian Bantuan Sosial Beras sampai Juni 2024, dan Bantuan Langsung Tunai untuk November dan Desember 2023. Keputusan diambil dalam rapat kabinet / rapat terbatas 6 November 2023, dengan alasan ada ancaman El Nino.