Setelah ramai diberitakan soal Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang mengancam bakal menduduki gedung DPR/MPR apabila surat tuntutan pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka tak segera diproses, kini muncul pula tuntutan dari para Advokat supaya Gibran segera mundur dari jabatannya.
Dunia sedang menghadapi dinamika geo-politik dan geo-ekonomi yang kompleks, dari pertarungan dua kekuatan besar hingga krisis iklim dan fragmentasi ekonomi global. Namun di tengah ancaman tersebut, Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini menegaskan bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk tampil sebagai kekuatan strategis baru.
Ade Armando bukan figur biasa. Ia adalah akademisi, aktivis media sosial, dan tokoh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang konsisten membela kelompok kekuasaan, bahkan sering kali dengan nada keras terhadap pihak oposisi. Ketika ia menyebut Gibran sebagai "wapres terbaik sepanjang sejarah", publik menilai pujian itu bukan sekadar analisis tapi bentuk penjilatan politik yang berlebihan, mengingat usia jabatan Gibran saat itu belum genap satu tahun.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Imipas), Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka bisa jadi akan berkantor di Papua usai mendapat tugas khusus dari Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soal Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang mengamanatkan pemisahan jadwal pemilu nasional dari pemilu daerah, dengan jeda waktu 2 hingga 2,5 tahun, patutlah kita telaah secara mendalam.
Publik, bisa jadi, abai terhadap gerilya orang-orang Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri. Maklum, perhatian sedang terbetot ke sejumlah isu panas. Ijazah (palsu) Jokowi yang kena sakit kulit dan pemakzulan Wapres Gibran.
Gelar Perkara Khusus terkait dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo resmi digelar. Tapi alih-alih menghadirkan transparansi, negara justru memperagakan kebungkaman terstruktur.
Konflik Israel dan Iran sudah lama disadari publik namun prakteknya sering kali tersembunyi di balik tabir “perang bayangan” (proxy war). Kini konflik itu telah semakin terbuka bahkan bukan sekadar riak lokal di Asia Barat.
Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, beserta para Asisten Sekda, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dan Inspektorat, memiliki peran yang sangat penting dalam membantu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyelesaikan berbagai persoalan krusial di Jakarta.