Apa sebetulnya yang harus dilakukan Danantara? Apa signifikasinya lembaga ini bagi Pemerintahan Prabowo Gibran? Mengapa lembaga ini dibentuk dan dipayungi dengan cukup kuat oleh UU BUMN?
Gas elpiji 3 kg telah lama menjadi komoditas vital bagi masyarakat Indonesia, khususnya kalangan menengah ke bawah. Sebagai sumber energi terjangkau, gas ini digunakan untuk memasak di rumah tangga, usaha kecil, dan sektor informal.
Rencana kebijakan larangan bagi warung-warung kecil menjual gas elpiji 3 kg berdampak langsung pada kesulitan akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok ini.
Awalnya, penulis merasa sedikit lega karena Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengumumkan pemberian sanksi berat terhadap 8 (delapan) pegawai di instansinya.
Kelangkaan gas elpiji bersubsidi 3 kg atau yang lebih dikenal sebagai "gas melon" kembali menjadi isu nasional.
Pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Indonesia selama ini telah menimbulkan persoalan etis yang serius. Praktik eksploitasi yang berlebihan sering kali mengabaikan kepentingan generasi mendatang, keberlanjutan ekosistem, dan kesejahteraan masyarakat lokal.
Sekarang masyarakat baru tersadar, dan merasakan kerusakan sistemik yang dilakukan Jokowi. Bahkan laut dikapling dan dibuat sertifikat untuk kepentingan oligarki dan pasti untuk kepentingan pribadinya juga. Kami sejak lama mengkritisi dan mengungkap (dugaan) pelanggaran-pelanggaran hukum, termasuk pelanggaran konstitusi, yang dilakukan Jokowi, serta berbagai pelanggaran dan kebijakan publik yang bersifat manipulatif yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.
Muncung adalah Desa di Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang sebagai salah satu Desa yang terbabat PIK 2 melalui manipulasi PSN.
Setelah lengser dari posisinya sebagai presiden, Jokowi seolah olah menjadi bulan bulanan cemoohan orang orang yang tidak suka kepadanya. Prestasi yang telah ditorehkan selama dua periode memimpin Indonesia, seakan tenggelam oleh stigma kegagalannya.
Semestinya pendidikan di Indonesia memiliki kualitas jauh lebih maju dibandingkan Malaysia maupun Thailand. Hal ini dikarenakan sejak tahun 2004, pemerintah sudah dibekali anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN dan APBD.