PKS Siap Tampung Rakyat yang Kecewa Pada Pemerintahan Jokowi

Jakarta, law-justice.co - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu mengingatkan kepada jajaran partainya bahwa dalam Munas PKS beberapa waktu lalu PKS menargetkan capaian kursi di Pemilihan Legislatif 2024 sebanyak 15 persen.

Hal ini disampaikan Syaikhu dalam pidato pada Musyawarah Wilayah V Serentak PKS yang disiarkan di kanal YouTube PKSTV, Minggu (27/12/2020).

"Target capaian legislatif nasional 2024 minimal 15 persen dan juga ikut serta dalam mengusung kader PKS sebagai Capres dan Cawapres di Pilpres 2024," kata Syaikhu.

Dia mengingatkan bahwa target tersebut bukanlah hal yang mustahil, namun bukan juga sesuatu yang ringan. Untuk itu, dia meminta agar seluruh pengurus PKS menjadikan Munas sebagai acuan dalam merumuskan program kerja kedepannya.

"Ini bukan sesuatu yang ringan tapi bukan sesuatu yang mustahil, saya minta bagi pengurus di pusat wilayah dan daerah menjadikan munas sebagai acuan dalam rumuskan proker kedepan," ujarnya.

Dia pun mengungkit survei litbang Kompas pada Oktober 2020 yang menyebut terdapat sekitar 52,5 persen masyarakat yang tidak puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi.

Suara itu, kata Syaikhu, harus dipastikan mampu berlabuh ke PKS. Menurut dia, hal tersebut adalah momentum untuk mewujudkan target kemenangan partainya.

"Itu bukan angka yang kecil, suara rakyat yang tidak puas tersebut harus dipastikan mampu berlabuh di PKS. Harapan masyarakat terhadap PKS sangat besar, ini momentum membuat PKS sebagai partai yang semakin besar semakin dicintai dan mendapat kepercayaan publik secara luas. Dengan kerja keras bersama Insya Allah 2024 adalah momentum kemenangan Partai Keadilan Sejahtera," paparnya.

Adapun, pada hari ini, PKS melakukan proses suksesi dan konsolidasinya dengan menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) pada 27 Desember 2020 dan Musyawarah Daerah (Musda) pada 28 Desember 2020.

Muswil dan Musda dilaksanakan virtual dan secara serentak di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Sementara itu Sekretaris Jenderal PKS, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, soal pelantikan DPTW Virtual, mengatakan terobosan ini dilaksanakan demi digelar di tengah pandemi Covid-19.

"Sampai saat ini kita masih pada masa pandemi Covid-19, sehingga pertemuan fisik dengan dalam jumlah yang banyak kita hindari. Hal ini yang mendorong PKS untuk melaksanakan kegiatan ini secara serentak dan dalam waktu bersamaan secara daring menggunakan teleconference. Ini adalah terobosan agar protokol kesehatan tetap terjaga dan mekanisme organisasi tetap berjalan sebagaimana mestinya," ujar Habib Aboe Bakar dalam keterangannya, Sabtu (26/12/2020) kemarin.

Aboe mengatakan, peserta kegiatan akan terbagi menjadi dua. Secara fisik dan ada juga yang hadir secara virtual.

"Kehadiran peserta ada yang melalui daring ada pula yang luring. Kegiatan utama berada di DPP PKS yang akan dihadiri secara terbatas oleh para pimpinan PKS, antara lain Presiden PKS, Sekjen, Bendum, Ketua MPP, Ketua DSP, dan para Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan Wilayah. Kemudian di seluruh Provinsi nantinya para pengurus DPW akan mengikuti kegiatan kegiatan ini secara bersama-sama. Selain itu para pengurus di berbagai tingkatan, anggota legislatif PKS di berbagai tingkatan, Kepala Daerah di berbagai tingkatan, dan seluruh kader serta simpatisan PKS juga akan mengikuti secara daring," jelas Aboe.