AS Sebut 7 Negara Arab Akan Normalisasi Hubungan dengan Israel

Jakarta, law-justice.co - Amerika Serikat (AS) menyatakan akan ada 7 negara Muslim dan Arab yang mengikuti jejak Uni Emirat Arab (UEA) serta Bahrain untuk menandatangani perjanjian normalisasi hubungan dengan Israel. AS menyebut para pemimpin politik dan bisnis dari negara-negara tersebut, kecewa dengan penolakan kepemimpinan Palestina pada proposal perdamaian yang diusulkan pemerintahan Donald Trump tahun 2019.

Dalam wawancara eksklusif dengan Arab News yang dikutip dari CNBCIndonesia.com, penasihat khusus Presiden AS, Avi Berkowitz, mengatakan penolakan pemimpin Palestina untuk bernegosiasi tidak akan lagi menghalangi negara lain untuk mengejar perdamaian dengan Israel.

"Kami membuat rencana yang membutuhkan solusi dua negara yang realistis," ujarnya, Senin (5/10/2020).

"(Rencana) ini menyerukan negara Palestina dengan ibu kota di wilayah Yerusalem Timur. Menyerukan akses gratis ke semua orang yang datang dengan damai ke semua situs suci, sehingga tidak ada yang bisa mengatakan bahwa dengan cara apapun mereka dikepung. US$ 50 miliar (juga ditawarkan) dalam investasi, serta persediaan untuk orang-orang yang telah mengungsi, masalah pengungsi."

Sayangnya, kata dia, para pemimpin Palestina juga tetap menolak hal tersebut. Ia, diklaimnya, membuat rakyatnya frustasi dengan tindakan para pemimpin mereka.

"Ini tidak diragukan lagi adalah sesuatu yang akan membuat kehidupan rakyat Palestina lebih baik dan akan mengubah arah kawasan. Ketika itu (diumumkan), banyak orang melihat bahwa Palestina menolak rencana tersebut bahkan sebelum dipublikasikan. Mereka bahkan tidak akan membacanya sebelum menolaknya, dan sejujurnya, itu tidak bisa diterima," paparnya.

Sebelumnya, perjanjian antara UEA dan Israel diumumkan pada 13 Agustus lalu. Bahrain mengumumkan kesepakatan serupa pada 11 September. Kedua perjanjian tersebut, yang dikenal sebagai Abraham Accords, ditengahi oleh Trump.

Mereka ditandatangani oleh masing-masing menteri luar negeri UEA dan Bahrain, serta dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih AS pada 15 September.

Sebagai imbalan untuk membangun hubungan diplomatik dan ekonomi penuh, Israel setuju untuk menangguhkan rencananya untuk mencaplok sebagian besar wilayah Tepi Barat yang sedang diduduki oleh mereka.