Rizal Ramli: Presidential Threshold Buat Demokrasi Jadi Kriminal

Jakarta, law-justice.co - Politikus senior, Rizal Ramli sebagai penggugat presidential threshold (PT) 20 persen agar dihapuskan memberikan argumentasi kepada hakim Mahkamah Konstitusi pada sidang gugatan perdana yang digelar secara virtual, Senin (21/9/2020). Dirinya berargumen semenjak masih menjadi mahasiswa dirinya telah memperjuangkan agar sistem di Indonesia berbasis demokrasi bukan otoriter.

"Saya sejak muda, waktu mahasiswa di ITB, memang berjuang agar Indonesia menjadi negara demokratis. Akibatnya kita dipenjara militer tiga bulan dan dipenjara di Sukamiskin satu tahun," ujar Rizal, dikutip dari RMOL.id.

Rizal menambahkan, perjuangannya itu hanya berlandaskan kekhawatiran jika Indonesia menganut sistem otoriter. Beruntung, sambung Rizal, pasca tumbangnya Presiden Soeharto, sistem Indonesia berubah menjadi demokrasi.

Namun mantan Menko Maritim itu menyayangkan, sejak dimulainya sistem demokrasi di Indonesia hingga saat ini perjalananya demokrasi di Indonesia semakin menghkawatirkan.

"Tapi dalam perjalananya, demokrasi bukan hanya prosedural melainkan sudah berubah menjadi apa yang kami sebut demokrasi kriminal," katanya.

Artinya, dalam demokrasi kriminal seperti sekarang ini, peranan politik uang atau politik uang menjadi sangat dominan di dalam sistem politik di Indonesia saat ini. Dan menurut Rizal, salah satu tonggak atau basis dari demokrasi kriminal ialah adanya ambang batas atau threshold sebesar 20 persen.

"Ini terjadi dari mulai tingkatan pemilihan bupati, walikota yang harus bayar parpol Rp 20 hingga Rp 40 miliar bahkan lebih. Gubernur dari Rp 100 sampai Rp 300 miliar, kalau presiden nilainya lebih dari itu," jelasnya.

Dengan adanya PT sebesar 20 persen. Otomatis menciptakan sebuah sistem di mana setiap calon pemimpin harus mampu membayar partai politik lantaran wajib memiliki dukungan sebesar 20 persen dari partai politik agar bisa ikut dalam kontestasi pemilihan.

"Akibatnya setelah dia terpilih, mereka lupa dengan tanggung jawabnya kepada rakyat atau kepada bangsa dan negaranya," kata Rizal.