GNPF Ulama Ajukan Gugatan Class Action Desak Tunda Pilkada 2020

Kamis, 17/09/2020 03:01 WIB
GNPF Ulama Ajukan Gugatan Class Action Desak Tunda Pilkada 2020. (gelora).

GNPF Ulama Ajukan Gugatan Class Action Desak Tunda Pilkada 2020. (gelora).

Jakarta, law-justice.co - Pada haru Rabu, 16 September 2020 kemarin, Gerakan Nasional Pembela Fatwa (GNPF)-Ulama Sumatera Utara mengajukan gugatan class action ke Pengadilan Negeri Medan.

Mereka meminta agar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Medan ditunda mengingat penularan virus corona yang semakin tinggi.

"Kami menggugat KPU dan Bawaslu Kota Medan dalam penyelenggaraan Pilkada Kota Medan. GNPF-Ulama Sumut sudah memperhatikan dengan baik bahwa pilkada kali ini adalah pilkada horor," kata Ketua Pokja Pilkada GNPF-Ulama Sumut, Tumpal Panggabean seperti melansir cnnindonesia.com, Rabu 16 September 2020.

Tumpal menyebutkan bahwa Medan merupakan zona merah virus corona. Kasus positif yang bertambah dari hari ke hari membuat kondisi menjadi berbahaya jika pilkada tetap dilanjutkan.

"Lalu di situasi seperti ini, ada lembaga KPU dan Bawaslu dan stakeholder lainnya sedang melakukan tahapan pilkada, tentu ini sangat membahayakan bagi rakyat Kota Medan khususnya," urainya.

Tumpal khawatir jika Pilkada Medan tetap dilaksanakan, maka kasus Corona di Medan tak terbendung. Apalagi tak ada yang bisa menjamin protokol kesehatan bisa dilakukan saat Pilkada.

"Contoh kecil, tidak satupun calon yang mendaftar di Indonesia ini yang melakukan protokol dengan baik, termasuk Kota Medan. Yang ada adalah membawa massa di mana-mana," jelasnya.

Tumpal mengatakan pelaksanaan pilkada sebaiknya dilanjutkan jika Medan masuk dalam kategori zona hijau. Sangat berisiko jika tahapan pilkada dilanjutkan ketika Medan masih berstatus zona merah dengan tingkat risiko tinggi.

"Tapi ketika zona merah, maka kita meminta kepada stakeholder terkait, pemerintah, KPU, Bawaslu untuk menunda pilkada Kota Medan sampai betul-betul aman," sebut Tumpal.

Sementara itu, Koordinator Tim Advokasi Hukum GNPF-Ulama Sumut, Raja M Harahap, menyebut gugatan class action ini diajukan oleh 10 orang warga yang lahir dan besar di Kota Medan.

"Gugatan ini dilakukan berdasarkan prosedur class action sehingga kepentingan penggugat sudah mewakili hak-hak masyarakat lainnya," jelas Raja.

Diketahui, Pilkada Medan diikuti dua bakal pasangan calon yakni Akhyar Nasution - Salman Alfarisi yang mengantongi dukungan Partai Demokrat dan PKS. Kemudian pasangan Bobby Nasution dan Aulia Rachman telah mengantongi dukungan dari delapan partai politik antara lain PDIP, Gerindra, Golkar, NasDem, PPP, PAN, Hanura, dan PSI.

(Annisa\Editor)

Share:



Berita Terkait

Komentar