Rp 282,05 Triliun Anggaran PEN Belum Tersalurkan, Buat Apa Dananya?

Jakarta, law-justice.co - Sebanyak Rp 204,98 triliun dari total Rp 487,03 triliun anggaran Pemulihan Ekonomi dan Transformasi Ekonomi Nasional (PEN) telah disalurkan. Namun, masih ada anggaran PEN Rp 282,05 triliun yang belum terserap dan ditargetkan seluruh anggaran ini bisa diserap hingga akhir tahun 2020.

Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin membenarkan hal tersebut. Anggaran PEN untuk stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 yang sudah berhasil disalurkan sebesar Rp 204,98 triliun.

"Mengalami pertumbuhan 30 persen dari akhir Juli yaitu Rp 140,4 triliun. Dimana saat itu pertama kali Satgas ini dibentuk," ujar Budi Gunadi Sadikin, dilansir dari Beritasatu.com, Rabu (16/9/2020).

Budi menjelaskan total anggaran untuk PEN yang dialokasikan pemerintah sebesar Rp 695,2 triliun. Anggaran ini dituangkan dalam enam program, dengan rincian dua program ditangani Satgas Penanganan Covid-19 dengan total pagu anggaran Rp 208,17 triliun dan empat program menjadi tanggung jawab Satgas PEN dengan total pagu anggaran Rp 487,03 triliun.

Untuk dua program di bawah Satgas Penanganan Covid-19 adalah program kesehatan dengan pagu anggaran sebesar Rp 87,55 triliun, dan baru terealisasi sebesar Rp 16,31 triliun atau 18,36 persen. Kemudian, program insentif usaha dengan pagu anggaran sebesar 120,61 triliun, dan baru terserap sekitar Rp 19,77 triliun atau 16,39 persen.

Sedangkan empat program yang dikerjakan Satgas PEN, yaitu program pertama, perlindungan sosial dengan pagu anggaran Rp 203,90 triliun. Dari jumlah tersebut baru terserap sebesar Rp 120,36 triliun adan 59,03 persen.

"Paling besar pencapaiannya adalah program perlindungan sosial yang mencapai hampir 60 persen atau sekitar Rp 120 triliun. Ini yang kami harapkan harusnya sampai akhir tahun angka ini bisa mencapai totalnya Rp 203 triliun," kata Budi.

Kedua, program UMKM dengan pagu anggaran Rp 123,47 triliun, baru terserap sebesar 47,52 persen atau Rp 58,67 persen.

"Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, selain rakyat keluarga miskin, kita juga membantu teman-teman dari UMKM karena menyerap tenaga kerja dan menyumbang ekonomi paling besar. Ini juga realisasinya sudah naik cukup tinggi," jelas Budi.

Program ketiga adalah sektoral kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (pemda) dengan total pagu anggaran sebesar Rp 106,06 triliun. Baru terealisasi sebesar Rp 25,95 triliun atau 24,46 persen.

"Program ini juga meningkat cukup baik. Kita bisa mencapai 24,46 persen, tapi pertumbuhannya cukup baik," kata Budi.

Sedangkan program keempat yaitu pembayaran korporasi, penyerapannya masih nol persen dari pagu anggaran sebesar Rp 53,60 triliun.

"Memang yang masih menunggu adalah program pembiayaan korporasi. Ini di antaranya ada beberapa PMN yang mudah-mudahan di akhir September ini bisa cair gelondongannya cukup besar. Sehingga nanti ada kenaikan yang signifikan di akhir bulan ini," ungkapnya.

Budi menjelaskan, bila dilihat dari kemajuan secara mingguan, keempat program ini sudah bergerak dengan baik dalam sisi penyerapannya. Terlihat saat Satgas ini dibentuk pada Juli, penyerapannya masih bergerak di bawah 40 persen. Namun memasuki September ini, penyerapannya sudah mulai bergerak di atas 40 persen.

"Total (realisasi penyerapannya) 42 persen dari anggaran khusus untuk empat program ini sudah bisa kami capai. Khususnya perlindungan sosial yang sudah mencapai 60 persen dari anggaran dan UMKM yang sudah mencapai 50 persen dari anggaran," jelas Budi.