Orang Ini Sebut Desakan ICW ke Jokowi Copot Kepala BIN Salah Alamat

Kamis, 30/07/2020 15:41 WIB
ICW desak Presiden Jokowi copot Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan salah alamat (edunews.id)

ICW desak Presiden Jokowi copot Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan salah alamat (edunews.id)

Jakarta, law-justice.co - Desakan LSM Indonesian Corruption Watch (ICW) kepada Presiden Jokowi untuk mencopot Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan terkait kasus buronan Djoko Tjandra dinilai salah alamat. Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo.

"Kritik ICW salah alamat karena kasus Djoko Tjandra adalah murni urusan penegak hukum. Secara hukum, Badan Intelijen Negara (BIN) bukan Lembaga penegak hukum sehingga tidak tepat ICW menuntut pertanggungjawaban BIN dalam kasus buronan korupsi tersebut," katanya melalui keterangan tertulisnya, Kamis (30/7/2020).

kata Karyono, berdasarkan UU 17/2011 tentang Intelijen, fungsi pokok BIN adalah pengumpulan dan analisis informasi, bukan pada ranah pro Justitia yang notabene menjadi tugas pokok institusi kepolisian.

"Mekanisme penyaluran informasi dari BIN kepada institusi keamanan dan hukum bersifat tertutup. Bagaimana mungkin ICW menyimpulkan bahwa Kepala BIN Budi Gunawan tidak bekerja benar dalam kasus Djoko Tjandra? Darimana ICW mengetahui hal itu ketika prinsip diseminasi informasi intelijen bersifat tertutup? Saya menduga ini tuduhan apriori dan kental dengan nuansa politis. Kelihatanya ICW sedang bermain politik dalam isu ini," jelas Karyono.

Lebih lanjut pengamat politik ini menyatakan bahwa hanya Presiden yang tahu bagaimana BIN bekerja karena by law presiden adalah single user atau single client dari kerja intelijen.

"Kepala Badan Intelijen Negara melaporkan seluruh kinerjanya dan bertanggungjawab penuh kepada presiden sebagai pimpinan tertinggi. Maka, kalau ada pihak lain yang menafsir dan meraba-raba lalu dengan mudah menarik kesimpulan tentang kinerja BIN, besar kemungkinan pihak tersebut berhalusinasi atau sedang memainkan agenda politik tertentu’," katanya.

 

(Gisella Putri\Editor)

Share:



Berita Terkait

Komentar