Ngeri! KPK Sebut Ada 5 dari 8 PLatform Kartu Prakerja Sarat KKN

Jakarta, law-justice.co - Program Kartu Prakerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi dipersoalkan oleh publik sejak munculnya 8 nama platform yang siap bekerja sama karena diduga penuh dengan kepentingan pribadi. Kini, hal serupa didapat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut KPK, dari 8 platform digital tersebut ada 5 yang berpotensi bermasalah. Pasalnya, kelima platform tersebut sarat dengan konflik kepentingan atau KKN karena tidak memiliki mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah.

"Terdapat konflik kepentingan pada 5 dari 8 platform digital dengan lembaga penyedia pelatihan," kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, dalam konferensi pers di Jakarta seperti dikutip dari wartaekonomi.co, Kamis (18/6/2020).

Lebih lanjut dia mengungkapkan bahwa ada 250 pelatihan dari 1.895 pelatihan yang tersedia dijalankan oleh platform yang sarat dengan konflik kepentingan tersebut.

"Kurasi materi pelatihan tidak dilakukan dengan kompetensi yang memadai. Pelatihan yang memenuhi syarat baik materi maupun penyampaian secara daring hanya 13% dari 1.895 pelatihan," jelasnya.

Menurutnya, pemerintah tak seharusnya membayar, karena materi pelatihan gratis tersedia di internet. Dia mengungkapkan dari 1.895 video pelatihan yang disediakan oleh 8 platform digital tersebut, 89% ada di internet, termasuk di laman pra kerja itu sendiri.

"Banyak pelatihan-pelatihan yang disediakan secara gratis juga tersedia di dalam program kartu prakerja," tutupnya.