Waketum Gerindra Puji Cara Negara Komunis Atasi Corona

Jakarta, law-justice.co - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono mengatakan pandemi Covid-19 telah membuktikan bahwa hanya negara-negara dengan sistem sosialis yang mampu melawan wabah mematikan itu. Menurut dia, negara-negara liberal justru kedodoran menghadapi pandemi global itu.

Arief mennyatakan bahwa Tiongkok, Vietnam, dan Kuba berhasil menahan penyebaran dan penularan coronavirus. "Sementara negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Italia, Spanyol Jerman, Jepang dan Korea Selatan menderita atas serangan corona," ujarnya, Jumat (17/4).

Arief menyatakan, pandemi virus corona juga membuktikan negara dengan teknologi semaju apa pun tetapi sistem politiknya tidak solid seperti Tiongkok, Vietnam dan Kuba, tidak akan mampu melindungi rakyatnya dari serangan wabah corona. Aktivis di serikat pekerja BUMN itu menegaskan, negara-negara liberal tidak memiliki sistem solid yang kuat untuk mengendalikan penyebaran virus corona.

"Makanya lockdown di negara liberal berdampak lebih merusak, tidak seperti yang terjadi di China yang sistemnya solid dan masyarakatnya tertempa dalam disiplin yang kuat," kata dia.

Arief berpendapat Tiongkok, Vietnam dan Kuba bisa demikian karena ketiga negara itu dipimpin oleh rezim komunis dengan teori revolusioner yang tepat sesuai perkembangan masyarakat dalam dan luar negeri.

"Sementara negara-negara liberal yang mengaku demokratis padahal dikuasai kepentingan bisnis koorporasi, hanya akan berisi pertentangan kepentingan bisnis semata," ulasnya.

Dalam situasi perang melawan wabah, kata Arief, partai-partai komunis di negara sosialis berada di baris terdepan. Sementara di negara liberal, tuturnya, korporasi bersaing untuk mengambil kesempatan mencari untung besar.

Menurut Arief, Indonesia seharusnya memetik pelajaran penting dari pengalaman dua sistem yang berbeda saat ini sebelum terlambat. Kalau pemerintahan tidak solid seperti sekarang, Arief mengkhawatirkan Indonesia tidak akan berhasil membendung pandemi corona.

"Presiden instruksinya menyelamatkan rakyat, malah elite politik dari pusat sampai daerah mengajukan lockdow, padahal tidak siap memenuhi kebutuhan rakyat. Bansos yang digelontorkan tidak sampai ke rakyat, APD (alat pelindung diri, red) tidak sampai di RS kabupaten apalagi puskesmas. Kasihan rakyat kita, tidak ada yang serius," ujarnya.

Arief menegaskan, nyawa rakyat harus diutamakan, sementara elite tidak boleh mencari keuntungan di tengah penderitaan. Presiden, kata Arief, berhak menindak aparatnya yang menyelewengkan wewenang.

"Jangan lagi ada bisnis di kalangan elite. Semua diurus secara transparan. Yang melanggar langsung copot atau ditangkap. Ini urusan nyawa rakyat," tutupnya.(jpnn)