Romo Magnis: Jokowi Mendukung Undang-undang yang Memperlemah KPK

Sabtu, 14/12/2019 20:33 WIB
Romo Magnis Suseno (law-justice.co/ Nikolaus Tolen)

Romo Magnis Suseno (law-justice.co/ Nikolaus Tolen)

law-justice.co - Pertama kali menginjakkan kakinya di bumi Indonesia pada Januari 1961, Maria Franz Anton Valerian Benedictus Ferdinand von Magnis, bukannya belajar Bahasa Indonesia, melainkan Bahasa Jawa. Pasalnya, untuk bisa melakukan pekerjaannya, ia harus memahami bahasa setempat.

Sepuluh bulan kemudian, Romo Magnis Suseso, demikian ia kemudian dikenal, dikirim ke desa Boro di Kulonprogo, Jawa Tengah, untuk melakukan tugas pertamanya di Indonesia sebagai pelayan Tuhan.

“Waktu itu saya sudah tahu sedikit tentang Presiden Soekarno. Saya juga mendengar Partai Komunis yang ada di Indonesia sangat kuat. Bagi Gereja Katolik, Komunis adalah bahaya terbesar dan mengkhawatirkan,” ujarnya saat ditemui di Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkarya yang didirikannya.

Hal itulah yang menguatkan tekad putra sulung dari pasangan Ferdinand Graf von Magnis dan Maria Anna Grafin von Magnis ini, memilih Indonesia sebagai sebagai tempatnya berkarya melayani umat Gereja Katolik.

Romo Magnis Suseno, kelahiran Silesia 26 Mei 1936, menyelesaikan gymnasium atau setara sekolah menengah pada tahun 1955. Selepas itu, ia langsung bergabung ke dalam Tarekat Yesuit. Lima tahun menjadi anggota Yesuit, Magnis mengajukan diri untuk dikirim ke Indonesia. Ia ingin membantu Gereja Katolik Indonesia agar bisa lepas dari ancaman Komunis yang pada saat itu sedang menguasai panggung politik di tanah air. “Saya merasa, barangkali saya lebih berguna bagi gereja di Indonesia itu daripada bagi gereja Jerman,” katanya.

Dari Giri Sonta, Romo Magnis kemudian dipercaya menjadi pendidik di Kolese Kanisius, Menteng, Jakarta Pusat. Disinilah dia mulai mengurus anak asrama, lalu mulai mengajar agama.

Dua tahun setelah itu, ia kembali dikirim ke tanah Jawa, kali ini ke Yogyakarta. Disana dia menjadi mahasiswa Teologi selama empat tahun, dari 1964-1968. Meskipun studinya belum selesai, dia ditahbiskan menjadi Romo Yesuit pada Tahun 1967 oleh Kardinal Yustinus Daryuwono.

Keluarga, khususnya kedua orang tua, awalnya keberatan dengan keputusan Magnis masuk dalam tarekat Yesuit dan meninggalkan Jerman untuk datang ke Indonesia.  Namun kedua orang tuanya akhirnya mendukung dengan datang ke Indonesia untuk mengikuti pentahbisannya. Magnis yang pada saat itu masih berkewarganegaraan Jerman mengaku sangat senang.

“Mereka datang ke Indonesia tahun 67 untuk mengadiri pentahbisan saya. Tiga minggu mereka di Indonesia. Waktu itu mereka mendapat kesan yang sangat baik tentang Indonesia, sehingga mereka merasa anaknya sudah tepat berada di Indonesia, sehingga mereka terima dengan baik,” kenangnya.

Pada tahun 1977, dia pun resmi menjadi warga negara Indonesia setelah tujuh tahun mengurusnya. Setelah itu dia pun menambahkan nama Suseno di belakang nama aslinya.

Kini, di usia 83, Romo Magnis tetap setia pada Indonesia. Ia mengaku tidak akan pulang ke Jerman lagi. Romo Magnis ingin mengakhiri hidupnya di Indonesia, bahkan menginginkan peristirahatan terakhirnya di Giri Sonta, tempatnya pertama kali belajar di Pulau Jawa. 

Berikut ini perbincangan lebih jauh dengan sang Indonesianis, dari soal PKI, ekstremisme egama, toleransi, politik indentitas, pendidikan hingga kebijakan Presiden Jokowi dalam memberantas korupsi:

Kedatangan Romo ke Indonesia sejak awal untuk membantu gereja agar bebas dari Komunisme, bagaimana keadaan Indonesia saat  itu?

Waktu itu saya sudah di Jogjakarta setahun. Kami mendapat macam-macam cerita dari orang-orang di Jakarta bahwa situasi  begitu tegang. Saya masih ingat bulan Mei tahun 65, PKI merayakan hari ulang tahun ke-45 secara besar-besaran di Jogjakarta, merah semua, sangat kelihatan.

Semua yang tidak berkaitan dengan partai komunis menutup pintu dan menghilang dari jalan-jalan. Jadi situasi sepertinya sudah tegang. Saya ingat bahwa seminggu sesudahnya, Ansor dan pemuda Katolik sama-sama mengadakan unjuk rasa, maksudnya siap untuk dikirim ke Malaysia, mengganyang Malaysia. Tapi sebetulnya waktu itu untuk menunjukkan bahwa kami sesungguhnya juga bisa melemparkan berapa puluh ribu orang ke jalan, kalau itu diperlukan.

Pada pagi hari, kami dengar di radio bahwa ada dewan revolusi yang mengambil alih kekuasaan, ya kami belum tahu apa yang terjadi, tapi kami semua menyangka bahwa itu kiri, sampai akhirnya jam delapan malam, RRI muncul lagi dengan Jenderal Soeharto mengatakan sudah ditindak, kami semua merasa lega.

Situasi di Jogjakarta tentu sangat tegang waktu itu. Kami semua tentu sangat mengkhawatirkan  Partai Komunis. Dan terus terang saja, kami merasa lega akhirnya datang MPR DPR, RPKAD memindahkan tentara itu dengan perayaan besar di stasiun kereta api.

Saya waktu itu merasa khawatir, jangan-jangan komunis muncul lagi. Bahwa pada akhir itu terjadi pembunuhan besar-besaran, lama-lama kami mengetahui itu sangat mengerikan, saya masih ingat kami menyambut gembira persitiwa tanggal 11 Maret tahun 1966, dimana Bung Karno menandatangani Surat Sebelas Maret untuk memberikan kekuasaan penuh kepada Soeharto, dan hari berikutnya PKI dilarang.

Jadi kami waktu itu melihatnya semua masih takut pada PKI, jadi mengharapkan bebas dari PKI. Betapa besar masyarakat yang dikorbankan, bahwa itu sebetulnya tidak perlu.  PKI bisa dilarang saja dan ditutup, tetapi itulah situasi yang kami alami.

Saya tidak pernah melihat mayat di sana meskipun terasa melihat pembersihan di desa, seperti di Jogjakarta Barat, dimana orang desa dipersenjatai dengan tongkat dan sebagainya, dan menangkap orang-orang atau tetangga yang komunis. Kalau kami, mengambil jarak sedikit, tidak ingin berhubungan dengan itu.

Bagaimana peran dan keadaaan gereja saat itu?

Gereja tidak bisa berperan banyak lagi, apalagi saya sebagai warga negara Jerman saat itu, tidak bisa apa-apa. Gereja pada dasarnya, sejauh yang saya lihat rasanya mendukung Soeharto, karena bukan hanya gereja Indonesia, tetapi gereja internasional memang menganggap bahaya terbesar di dunia adalah komunisme.

Kalau komunisme berkuasa, gereja itu dihancurkan. Contoh yang paling dekat adalah Tiongkok dan Vietnam, di sana dihancurkan. Dan Tiongkok itu tetapkan suatu gereja yang terpisah dari Roma dan sebagainya. Jadi karena itu, kami merasa lega, bahwa komunisme sebagai ancaman di Indonesia itu hilang. Baru kemudian muncul macam-macam masalah, pertanyaan, apakah memang tepat apa yang dilakukan Orde Baru?

Kami kebanyakan masih khawatir, jangan-jangan Presiden Soekarno yang menjadi presiden sampai tahun 1967 berusaha mengembalikan PKI, karena beliau tidak pernah mengutuk G30S dan sebagainya.

Bagaimana Romo melihat hubungan antar agama di Indonesia saat ini?

Di situ saya kira ikut dan terlibat di dalam satu perkembangan yang juga bisa disebut learning process. Waktu saya datang, masalah agama tidak memainkan suatu peranan yang besar. Kami di Jogjakarta, misalnya selalu berpendapat bahwa adanya Islam itu merupakan salah satu jaminan bahwa Indonesia tidak akan menajdi komunis.

Kami memandang Islam positif. Secara politik, Katolik Indonesia mempunyai hubungan yang erat, terutama Partai Katolik dengan Masyumi, yang kemudian dilarang Soekarno. Dan itu kami anggap tanda pengaruh komunis atas Bung Karno, mengapa melarang Masyumi.

PMKRI itu dekat dengan HMI, menentang kampanye keras dan kotor PKI. Tetapi dari dalam kami tidak punya hubungan yang banyak dengan Islam. Saya waktu itu tidak tahu NU, bahkan dengan Muhammadiyah saya tidak tahu, padahal Jogja itu kota Muhammadiyah.

Kami berpendapat bahwa dengan kuatnya golongan nasionalis di Indonesia tidak mungkin lahir semcam ekstremisme yang akan memiliki ancaman. Tetapi pandangan kami itu mulai berubah di tahun 70-an, dari dua sudut.

Di satu pihak, kami semakin sadar bahwa pemerintahan Soeharto terlibat dalam pelanggaran hak sasi manusia, tidak hanya terhadap PKI. Tahun 70-an, ada ratusan ribu orang yang tidak bersalah ditahan dalam kamp konsentrasi, termasuk di Pulau Buru. Juga bahwa tidak mau ada kebebasan demokratis dan sebagainya. Karena itu kami merasa, tidak mungkin memberi dukungan 100 persen kepada rezim ini.

Di lain pihak kami menjadi sadar bahwa sebagai minoritas, Katolik itu hanya tiga persen di Indonesia, jika mau mempunyai masa depan di Indonesia, tidak boleh win-lose dengan orang-orang yang benaran Muslim, dan dibangun berdasarkan saling kepercayaan.

Tahun 70-an ada Romo Mangunwijaya, ada sahabat saya yang datang bersama saya dari Swiss, Romo Deiler, ada Romo Tanuwinata. Saya sendiri juga mulai terlibat, saya punya hubungan dengan HMI, sama Ketua HMI Pak Akbar Tandjung, karena dia adalah mantan murid saya di Kanisius. Sampai sekarang kami dekat.

Pak Akbar Tandjung yang mengundang saya masuk ke pertemuan DPP HMI, mendiskusikan situasi yang ada. Saya mulai berkenalan dengan Nurkholis Madjid saat periode ketua HMI diganti Akbar Tandjung.

Saya sangat terkesan dengan beliau, sehingga di suatu pertemuan romo-romo, langsung saya minta beliau menjadi mengajar Islamologi di STF, sebelum dia ke Amerika untuk studi. Dia diganti oleh pak Johan Effendi, orangnya baik sekali juga, dia orang HMI. Lalu muncul Gus Dur. Akhir tahun 70-an saya mulai berkenalan dengan Gus Dur. Hubungan dengan Islam semakin dekat.

Bersama mereka kita juga mengambil sikap yang wajar, yang lebih kritis, tidak memusuhi Pak Harto dan Orde baru. Sama seperti Nurkholis, Gus Dur itu adalah orang yang mampu mengambil sikap yang wajar, tidak menjadi antek juga. Sehingga di dalam kaum intelektual Katolik, mulai terjadi suatu kesadaran, kami akan terus berhubungan baik dengan intelektual-intelektual Islam.

Akhir tahun 80-an, Pak Harto melakukan yang bisa disebut kembali ke Islam. Dia mulai menyadari, d20 tahun anti Islam, sesuatu yang menurut saya kiri, kalau beliau anti ekstremisme, iya, tetapi Islam politik biasa, termasuk Masyumi bukan ekstremisme.

Harusnya, Islam politik dilibatkan juga sejak permulaan di dalam Orde Baru. Pak Harto melihat itu pada akhir tahun 80-an, waktu oposisi terhadapnya juga terjadi di angkatan bersenjata sudah semakin tinggi.

 Jadi dia perlu memperlebar basis, beliau pergi naik haji, beliau memberikan kedudukan negara kepada pengadilan negeri, dan beliau mengizinkan mendirikan ICMI dibawah Pak Habibie yang ditentang oleh Gus Dur. Gus Dur lalu mendirikan Forum Demokrasi dengan wakil dari macam-macam agama di dalamnya, saya juga terlibat didalamnya.

Di waktu reformasi, bukan  hanya intelektual, tetapi juga pimpinan gereja, uskup-uskup, Kardinal Julis Darmoatmodjo semakin dekat dengan tokoh-tokoh NU dan kemudian Muhammadiyah. Dan ini satu perkembangan yang sangat penting di Orde Baru, ketika banyak tokoh seperi Pak Habbie, Gus Dur, Amien Rais tidak mencoba membuat Indonesia menjadi negara Islam.

Amien Rais sebagai Ketua MPR terpilih, membawa MPR untuk memasukan amandemen-amandemen unsur demokratis penting dalam UUD dan juga memasukan hak-hak asasi manusia ke dalamnya, sehingga tahun 2000-2001 Indonesia menjadi demokrasi atas dasar Pancasila.

Itu sangat  bagus dan sudah tentu sangat beda dengan dulu. Umat katolik dan Kristen Protestan, kalau saya tidak salah mempunyai hubungan cukup dekat dengan yang sekarang disebut dengan Islam Moderat. Sejak akhir tahun 90-an sudah ada Banser yang menjaga gereja kita, dan juga hubungan dengan Muhammadiyah menjadi baik.

Itu sudah mulai dengan Amien Rais mengajak agar jangan dikelompokan. Beliau sebut MAR (Majelis Amanat Rakyat), di situ ada Frans Seda, ada saya, dan sebagainya diundang. Itu juga yang menjadi cikal bakal PAN, tetapi saya tidak ikut dalam pendirian PAN dan sebagainya.

Ini sebenarnya perkembangan yang cukup baik di mana hampir tidak saling kenal, sekarang toh ada hubungan makin saling percaya antara tokoh-tokoh NU, Muhammadiyah. Dan di akar rumput sering juga tokoh-tokoh Islam di wilayah paroki kita diundang, dan kalau kita diundang harus datang, itu perkembangan yang penting yang harus dianjutkan.

Komunkasi itu sangat perlu, jika tidak saling mengenal lalu tentu saling curiga dan sebagainya. Menjadi saling kenal bisa majua bersama, Indonesia bisa selalu silaturahim dan memperkenalkan diri. Di Jerman itu susah. Jerman tidak begitu ramah, tidak begitu mudah menerima tamu, dan sebagainya. Di sini gampang, kita bisa mampir.

Bagaimana dengan politik identitas  yang belakangan ini sering dipakai untuk mendapatkan kekuasaan?

Masalahnya begini, menurut saya dengan politik identitas sekarang tetap masih terbatas pada politik. Tetapi tentu juga bisa menajdi susah apalagi, kalau masyarakat dibagi antara halal dan haram, itu berbahaya sekali. Makin banyak tempat penghunian untuk orang yang halal dan tidak yang haram, dan sebagainya.

Di lain pihak saya juga punya pengalaman, tahun lalu ada unjuk rasa besar di bulan November, untuk membela bendera tauhid di medan merdeka itu. Pukul satu siang, saya harus ke Kementerian Agama lewat Jalan Medan Merdeka Selatan naik taksi.

Mereak tidak beringas terhadap saya, malah mereka minta foro-foto dan mengantarkan saya ke Kementrian Agama. Sangat menyenangkan, tidak ada permusuhan sedikit pun. Ini sebetulnya tanda bahwa itu belum menjadi personal, tetapi harus diwaspadai.

Soal kebijakan pemerintahan sekarang untuk mencegah politik identitas ini, apakah sudah benar?

Pemerintahan sekarang sebetulnya berusaha ke arah yang betul. Yang mereka sebut radikalisme, itu karena justru oleh mainstream Islam sendiri juga dikhawatirkan. Dan pemerintah sekarang mendapat dukungan luas dari masyarakat, yang merupakan semacam sinergi koalisi antara Islam yang mainstream atau istilah mereka Islam Moderat, NU dan Muhammadiyah dengan non muslim. Jadi ini sebetulnya sudah di arah yang betul.

Kita di Indonesia mempunyai mayoritas Islam yang mendukung pemerintahan Indonesia berdasarkan Pancasila. Asal itu bisa dipertahankan, kita boleh di Indonesia. Tentu saja, akhirnya pemerintah akan diukur dari satu hal, yaitu apakah berhasil meningkatkan taraf hidup 50 persen masyarakat berpendapatan rendah. Kalau 50 persen berpendapatan rendah mendapat kesan bahwa dalam demokrasi Jokowi, anak-anak mereka punya harapan untuk hidup lebih baik, ekstremisme tidak akan laku.

Tentu saja kalau yang terjadi seperti sekarang yang terjadi di Chile, Prancis dan Peru yang sudah berbulan-bulan ada gerakan revolusi keras dari bagian bawah masyarakat, bukan dari ekstrem kiri kanan. Kalau mereka mendapat kesan bahwa pembangunan hanya untuk mereka yang di atas, bagi mereka yang di Jakarta, bagi mereka yang di shopping mall, ini menjadi gawat.

Dan mereka akan mengatakan ini bukan negara kami. Mereka yang tolak itu, akan katakan negara Pancasila bukan negara kami, itu negara para orang kaya. Penting sekali juga korupsi ditindak keras, tetapi kalau ada kesan bahwa lunak terhadap korupsi, bahaya sekali.

Kalau ada kesan ini, mereka terbuka pada alternatif, lalu ada kelompok yang mengatakan, tentu kalian harus mengikuti jalan Allah, supaya kalian bisa keluar dari kemiskinan. Mereka melihat jalan Pancasila yang ditawarkan dari Soekarno hingga sekarang hanya mempertahankan mereka dalam kemiskinan, bahaya sekali. Mereka akan merasa sudah 70-an tahun merdeka, kami mulai bosan dengan itu, itu bohong. Itu bisa dengan mudah akan mendapatkan ekstremisme agama.

Jadi sangat penting pemerintah Jokowi, betul-betul berhasil lebih daripada pemerintahan Jokowi pertama dalam membuat masyarakat bahwa mereka sebetulnya nyaman. Tidak hanya di Jakarta, tetapi seluruh Indonesia, tidak hanya di Jawa, meskipun dengan 60 persen penduduknya adalah kunci, tetapi di seluruh Indonesia, ya kita akan aman.

Pembangunan infrastruktur yang sedang giat dilakukan justru menimbulkan masalah, bagaimana Romo melihat hal ini? 

Tidak cukup hanya membangun infrastruktur, meskipun  infrastruktur itu jelas sekali penting, tetapi 50 persen masyarakat bawah tidak akan mendapatkan keuntungan dari infrastruktur selama 10 tahun ke depan. Jadi sebelum tahun 2029,  mereka tidak  merasakan. Jangan sampai di waktu itu mereka merasa semakin miskin.

Jangan orang kecil merasa dibiarkan, misalnya saja BPJS. Itu suatu permulaan yang sangat bagus, tapi belum beres, masih kacau, banyak  kekurangannya. Ini segera harus dibereskan sehingga kita, kalau kita punya sistem asuransi kesehatan, dimana penyakit-penyakit biasa masayarakat ditangani secara memuaskan, itu luar biasa, akan sangat dihargai. Saya tahu maksud pemerintahan Jokowi seperti itu, karena itu harus diprioritaskan betul-betul, itu akan dirasakan.

BPJS sekarang masih susah sekali, orang dapat duitnya sangat susah. Dia sudah hampir mati, belum bisa masuk ICU, karena belum beres hal seperti itu. Oke pada permulaan hal seperti itu bisa dimengerti, tapi sekarang sudah berapa tahun, seharusnya itu sudah diubah. Jokowi harus melihat hal seperti itu, kalau tidak, akan ada kecelakaan besar yang dimanfaatkan oleh pemancing ekstremisme.

Pendapat Romo mengenai kebijakan Jokowi terhadap pemberantasan korupsi?

Saya sebetulnya berpendapat bahwa pemberantasan korupsi adalah syarat mutlak untuk berhasil menyehatkan ekonomi Indonesia. Kita memperhatikan bahwa misalnya dalam beberapa bulan yang lalu ada 30 perusahaan yang meninggalkan Tiongkok karena merasa keamanan hukum tidak terjamin, tak satu pun yang pindah ke Indonesia. Mereka ke Vietnam, Malaysia, Thailand.

Ini pertanyaan serius, mengapa tidak ke Indonesia yang memiliki tenaga kerja  yang bagus dan tentang pendidikan, juga saya kira tidak lebih jelek daripada Vietnam.

Ya, dengan segala macam korupsi, jangan-jangan pemerintah gembira dengan mempermudah korupsi, akan mempermudah penanaman modal ke luar negeri, itu keliru sama sekali. Tindakan seperti Pak Thohir yang memecat dirut Garuda, itulah yang diharapkan,  tentu tidak hanya satu tindakan, semuanya harus ke arah itu.

Nah, saya bersama sekian  banyak tokoh yang saya anggap tahu masalah, ada Pak Emil Salim atau tokoh yang lain yang ikut pertemuan bersama Pak Jokowi, berpendapat bahwa undang-undang mengenai KPK memperlemah KPK. Itu juga tidak pernah dijawab, kok bisa seperti itu. 

Tetapi saya mengkritik karena Pak Jokowi mendukung undang-undang yang memperlemah KPK. Kalau seorang mantan gubernur yang dihukum karena korupsi diberi grasi, itu memberikan kesan yang sangat buruk, apapun pertimbangannya. Jangan-jangan, orang bilang, Jokowi soft dengan korupsi.

Korupsi di beberapa negara di dunia menghancurkan kemajuan ekonomi. Jangan pikir industri 4.0 bisa jalan kalau masalah korupsi masih belum tuntas . Semuanya jadi hanya dibikin setengah-setengah dan kongkalikong dan sebagainya.

Saya baru saja dari Libanon bersama dengan Pak Din Syamsuddin, bersama dengan seorang tokoh Muhammadiyah.  Kami diundang untuk ikut seminar mengenai hubungan antar agama.

Nah, di situ saya sudah baca sebelumnya bahwa Libanon itu sudah berada pada pinggir malapetaka ekonomis. Karena disitu orang-orang kaya dengan korupsi memindahkan bank-bank negara ke tangan mereka. Dan mereka sekarang banyak yang meninggalkan Libanon, sekarang listrik hampir sudah tidak jalan lagi, jadi gelap, kereta api tidak lagi jalan. Dua hari setelah kami tinggalkan Libanon, demo besar-besaran terjadi dan samapai sekarang berjalan. Jangan sampai itu terjadi di Indonesia.

Ini suatu yang betul-betul harus diperhatikan. Menurut saya, Pak Jokowi masih punya segala kesempatan untuk membereskannya, tetapi beliau harus sadar bahwa itu tantangan. Bukan berarti saya tidak punya harapan kepada Pak Jokowi, tapi saya harus mengkritik terhadap sesuatu yang kurang dari optimal.

Salah satu yang juga menjadi masalah adalah soal pendidikan. Namun, untuk mengatasi hal ini Jokowi malah memilih Nadiem Makarim jadi Mendikbud. Bahkan wacananya ingin mengganti kurikulum. Sebagai tokoh pendidikan, bagaimana menurut Romo?

Saya tidak punya pendapat. Beliau itu tentu dipilih karena dia justru orang dari luar, orang yang bisa bertindak dan terbuka pada kesempatan-kesempatan yang ada. Tentu dia harus belajar , bahwa tantangan dalam bidang pendidikan itu tidak sama dengan perusahaan transportasi dan sebagainya.

Kalau dia memang mempunyai kemampuan industri 4.0, itu sebetulnya dia mesti, dan barangkali sadar bahwa sebagai menteri pendidikan dia juga harus belajar, yang penting  mengetahui manakah masalahnya.

Saya bukan ahli pendidikan, jelas harus ada satu perubahan yang mendalam. Saya sama sekali tidak mampu mengusulkan sesuatu mengenai kurikulum, meskipun saya punya sedikit ide. Tapi yang jelas, samapai sekarang, baik pendidikan negeri maupun swasta, seperti dalam pesantren dan sebagainya adalah pendidikan yang berdasarkan hafalan, pendidikan dengan metode mengisi botol.

Murid harus diam, harus disiplin, harus menghormati guru,harus mencium tangan guru. Tangan saya kadang dicium, dan saya merasa sedikit aneh kalau tangan saya dicium. Tetapi sebetulnya kita mengharapkan siswa yang bertanya. Seperti anak yang masih kecil sering sekali bertanya, tetapi ketika di sekolah jadi tidak bertanya, itu keliru.

Di sekolah harusnya lebih semangat untuk bertanya, dipuji kalau dia bertanya, dicoba dijelaskan, supaya dia menajdi kritis, sehingga dia tahu apakah itu masuk akal atau tidak. Kalau hanya membaca itu akan mematikan kreativitas dan  kita akan ketinggalan. Itu yang harus dilihat oleh Pak Nadiem, bagaimana itu bisa digerakan.

Saya sendiri sudah beberapa kali ikut membuat usulan, dan saya yakin bahwa itu disenangi, karena didengar dengan penuh perhatian, tapi sesudah seminar, hilang dilupakan. Itu pertanyaan mengenai bagaimana membentuk nilai, bagaimana membentuk perasaan kemanusiaan yang dalam, bagaimana mewujudkan nilai kebangsaan.

Nilai kebangsaan sangat penting,  karena radikalisme agama, justru bisa maju dimana orang tidak lagi peduli dengan bangsanya. Nah, bagaimana itu diciptakan. Kalau kebangsaan tentu saja dari pelajaran sejarah yang bagus.

Saya ingat pelajaran sejarah di SMA, selalu kami sukai itu, tidak pernah ada masalah, dan sangat membentuk perasaan Jerman saya pada waktu itu. Pelajaran sejarah harus enak, harus guru yang tahu yang menceritakan. Harus membuat orang bangga, bahwa dia Indonesia sedih setiap kali Indonesia membuat salah atau kalah dan sebagainya.

Yang kedua, lebih penting lagi, di sini sama sekali tidak ada. Di Jerman dari sembilan tahun, enam setengah tahun dari umur 12-19 tahun, tidak lagi belajar mengenai gramatikal Jerman yang susah dan membosankan. Itu untuk orang Jerman saja, kadang-kadang.

Tetapi dengan membacakan dan membaca sastra Jerman, selama enam tahun, baik klasik misalnya Goethe, walaupun sudah 300 tahun yang lalu masih tetap bagus untuk dibaca samapai sastra kontemporer , sastra abad 20, kami baca bersama, kadang kami membaca lalu diskusi.

Sastra adalah bentuk ungkapan manusia yang paling bagus untuk mewujudkan nilai. Karena sastrawan yang bagus melukiskan manusia. Ada yang setia, ada yang curang, ada kasih dan kebencian, ada kesetiaan dan pengkhianatan, ada marah dan ada rekonsiliasi, ada balas dendam dan malapaetaka dan penyelamatan,

Indonesia itu punya sastra yang mutu. Di luar negeri juga banyak sastra Indonesia yang diterjemahkan. Tapi, apa itu dibaca?  Jadi harus dengan membaca. Termasuk saya,  waktu belajar Bahasa Indonesia, saya baca Pramoedya Ananta Toer. Itu cara membentuk nilai-nilai, tidak dengan memberi pelajaran, nilai A kejujuran, nilai B Keadilan.

Di sastra kita mengalami apa yang tidak adil, apa yang adil, betapa bagus kalau orang mau jujur dan rekonsiliasi. Ini usul saya. Itu diperlukan kalau mau melawan radikalisme.

Saya kadan merasa sedikit capek, bahwa sepertinya usulan seperti itu tidak pernah ada yang memperhatikan. Dan ini mungkin hanya saya yang membuat usulan itu di seluruh Indonesia, saya diantara 267 juta orang, tapi tenggelam.

Dengan sekian banyak pengalaman selama tinggal di sini,  bagaimana kesan Romo pada Indonesia?

Bagi saya jelas Indonesia maju, dan Indonesia belum betul-betul kehilangan semangatnya. Tetapi tentu ada tantangan baru, misalnya polarisasi agama sebagai ancaman dengan munculnya ekstremisme agama, karena itu meluas.

Ada yang mengaanggap diri  yang benar, yang lain semua kafir, termasuk dari agama sendiri. Itu tentu lama-lama akan berbahaya. Saya berpendapat bahwa, subtansi budaya Indonesia masih ada, belum hilang,  jadi kita tidak perlu takut identitas Indonesia hilang. Tetapi tentu harus ikut dalam modernisasi, salah satu tantangan kalau bukan ancaman, tentu media sosial.*

(Nikolaus Tolen\Reko Alum)
Share:


Berita Terkait

Komentar