Tito Mau Evaluasi Sistem Pemilu Langsung, PKS: Hati-Hati Pak Tito

law-justice.co - Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan, sepakat untuk evaluasi terhadap Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung. Hal itu menanggapi pernyataan Mendagri Tito Karnavian yang bilang Pilkada secara langsung banyak mudaratnya. Mardani menilai, Tito harus lebih hati–hati membuat pernyataan.

“Perlu hati–hati membuat pernyataan. Perlu data dan fakta yang kuat. Kita terbuka untuk membahasnya. Namun semua sisi harus dilihat,” ujar Mardani seperti dikutip dari Dailymail, Kamis (7/11/2019).

Anggota Komisi II itu mengatakan, PKS dalam posisi mendukung untuk melakukan evaluasi terhadap sistem Pilkada langsung. Dia menilai, ada pro dan kontra dari penerapan sistem secara langsung.

“PKS pada posisi kita evaluasi dan bahas bersama,” kata Mardani.

Mardani menjelaskan, Pilkada secara langsung selama ini memakan biaya politik yang tinggi. Apalagi sarat dengan politik uang. Tetapi, positifnya menurut dia hasil Pilkada kuat karena legitimasi langsung masyarakat.

“Waktu kampanye kelamaan, biaya masih tinggi, money politic masih ada tapi hasilnya legitimasi kuat karena dipilih langsung dan bertanggung jawab langsung pada masyarakat,” kata dia.

“Perbaiki sistemnya, hasilnya akan bagus,” imbuhnya.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung untuk dikaji ulang. Dia mempertanyakan, apakah sistem pemilihan langsung tersebut masih relevan hingga sekarang.

“Kalau saya sendiri justru pertanyaan saya adalah, apakah sistem politik pemilu Pilkada ini masih relevan setelah 20 tahun,” ujar Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2019) lalu

Tito menilai, sistem pemilihan secara langsung banyak mudaratnya. Dia mengakui ada manfaatnya terkait partisipasi politik, tetapi biaya politiknya terlalu tinggi hingga memicu kepala daerah terpilih melakukan tindak pidana korupsi.

“Kita lihat mudaratnya juga ada, politik biaya tinggi. Kepala daerah kalau enggak punya Rp 30 miliar, mau jadi Bupati mana berani dia. Udah mahar politik,” ucapnya.

Mantan Kapolri itu menyatakan, Kemendagri akan melakukan riset akademik terkait sistem Pilkada secara langsung. Dia mengatakan, bisa saja opsinya tetap dilakukan secara langsung dengan catatan solusi untuk mengurangi dampak negatif.

“Tapi bagaimana solusi mengurangi dampak negatifnya, supaya enggak terjadi korupsi biar tidak terjadi OTT lagi. Tinggal pilih aja, kok kepala daerah yang mau di–OTT,” kata Tito.