Jebakan Birokrat Korup Buat Gubernur Anies, TGUPP Apa Kerjanya?

Sudah seminggu ini Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan direpotkan dengan berita baik online maupun medsos tentang polemik anggaran belanja daerah yang begitu menggugah akal sehat kita. Beberapa mata anggaran yang tidak logis muncul dipermukaan, sehingga rakyat DKi Jakarta mempertanyakan kemampuan Gubernur Anies dalam mengelola uang rakyat untuk pembangunan di DKI Jakarta.

 

Ada beberapa poin tentang mata anggaran belanja Provinsi DKI Jakarta yang membutuhkan pikiran obyektif kita terhadap penyusunan anggaran belanja pamerintah daerah. Misalkan belanja untuk keperluan sekolah yang dianggarkan  seperti pembelian lem aibon 82 milyar hanya untuk membeli lem Aibon, beli pulpen 30 milyar, serta belanja ATK lainnya. Tidakkah mereka sadar bahwa masih banyak rakyat DKI Jakarta yang hari ini hidup dibawah garis kemiskinan dan kenapa tidak dialokasikan anggaran bermasalah itu kepada mereka, ujar pengamat kebijakan publik, Dr.Safri Muis kepada Law-Justice.co di Jakarta, Senin (4/11).

 

Misalnya masih banyak lansia warga Jakarta yang dijanjikan oleh Gubernur Anies mendapat tunjangan 600 ribu perbulan tidak mendapatkan haknya. Banyak sekali keluhan yang lain tentang keadilan dan keberpihakan pemda DKI Jakarta terhadap rakyat Jakarta. Gubernur Anies memang lagi diuji dengan berbagai isu yang tidak berpihak kepada rakyat, tetapi isu ini menggelinding begitu saja.

 

Walaupun Anies berusaha untuk melakukan klarifikasi, tetapi beliau tidak bisa lepas dari kerja para birokrat bermental korup dan bermasalah yang ada di pemda DKI Jakarta. Begitu kokohnya para birokrat ini untuk memuluskan anggaran-anggaran yang tidak logis di mata rakyat. Sehingga anggaran-anggaran yang bermasalah itu terungkap dipublik, karena mata anggaran yang ada di pemerintahan seperti DKI Jakarta ini pastilah akan dipantau banyak pihak. Apalagi APBD DKI Jakarta untuk tahun 2020 ini mencapai 90 Triliun, tandas Safri.

 

Anies begitu repot seorang diri tanpa adanya Wakil Gubernur yang mendampingi. Sehingga peran yang melakukan pengawasan terhadap mata anggaran yang berjumlah ribuan item tidak terpantau secara detil. Bila ada Wakil Gubernur maka mata anggaran bermasalah tersebut bisa diantisipasi. Terlihat jelas bahwa Gubernur Anies terjebak oleh permainan para birokrat bawahannya yang nota bene adalah juga peninggalan rejim Gubernur lama, Ahok.

 

Wakil Gubernur bisa membantu Anies untuk melakukan pengawasan langsung disetiap mata anggaran yang dibuat oleh satuan kerja yang ada di pemerintahan DKI Jakarta. Akhirnya celah itu menjadi panggung kepada partai kecil seperti PSI, yang membuka mata anggaran tersebut walaupun anggaran tersebut masih dalam draft awal dan belum diketok oleh DPRD DKI Jakarta, tambah Safri.

 

Sebaiknya Gubernur Anies tetap fokus untuk menjalankan roda pemerintahan dan pembersihan birokrat yang bermasalah serta tidak tergoda oleh rayuan partai untuk mulai siap-siap maju dalam Pilpres 2024 nanti. Padahal masa jabatan Jokowi sebagai Presiden masih lama, lima tahun ke depan. Gubernur Anies tidak perlu untuk melayani permainan partai politik, apalagi yang memainkan ini adalah Partai Nasdem. Lewat Ketua Umumnya Partai Nasdem mulai melakukan safari politik terhadap Partai- Partai non koalisi di pemerintahan Jokowi periode kedua ini.

 

Rakyat bisa menyaksikan begitu gugupnya Anies Baswedan menjelaskan tentang mata anggaran yang bermasalah ini kepada rakyat DKI Jakarta. Kita sebagai rakyat langsung terperangah mengetahui belanja barang yang aneh sampai puluhan milyar. Ada apakah sebenarnya dengan Gubrrnur DKI Jakarta dan para birokratnya. Seceroboh itukah mereka menganggarkan setiap kegiatan dan belanja barang dan jasa di DKI Jakarta, tegas Safri.

 

 

Kemana Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang seharusnya ikut bertanggungjawab memelototi setiap satuan mata anggaran itu. Apa kerja TGUPP sehingga anggaran itu bisa lolos. Anies kurang melakukan pengawasan terhadap kinerja anak buahnya dan nyaris kecolongan. TGUPP perlu segera dievaluasi dan diganti orang-orangnya yang lebih kapabel dan kompeten, bukan hannya sekadar tempat penampungan bagi tim sukses Anies dalam Pilgub lalu.

 

Ingat Gubernur Anies rakyat Jakarta memilih anda, karena anda dianggap punya hati nurani, serta mempunyai visi kedepan membawa DKI Jakarta sebagai Provinsi yang layak dihuni dan mendaoatkan jaminan kesejahteraan dan keadilan sosial, tidak seperti Gubernur-Gubernur sebelum anda. Jendela Indonesia adalah DKI Jakarta, karena DKI Jakarta adalah ibu kota Republik Indonesia dan buktikan bahwa Anies Baswedan adalah memang Gubernur Indonesia seperti yang kerap disapa publik, ujar Safri mengakhiri wawancara.