Jadi Menteri Jokowi Lagi, Ini Lima Kebijakan Kontroversial Luhut

Jakarta, law-justice.co - Presiden Joko Widodo kembali mempercayakan Luhut Binsar Pandjaitan masuk kabinet menteri di periode kedua pemerintahannya.

Luhut ditunjuk kembali memimpin Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi.

“Saya dipanggil, di-brief menangani bidang maritim dan investasi,” tutur Luhut di Istana Negara seperti melansir tempo.co.

Selama menjabat sebagai menteri di periode sebelumnya, tak jarang kebijakan Luhut kerap menuai kontroversi. Ia bahkan acap berseteru dengan Menteri Kelautan dan Perikanan 2014-2019, Susi Pudjiastuti, untuk sejumlah kebijakan yang berkaitan dengan perikanan.

Berikut sejumlah kebijakan Luhut Pandjaitan yang menuai kontroversi:

1. Mempercepat Larangan Ekspor Bijih Nikel

Luhut pernah mengatakan bahwa pemerintah bakal menerbitkan aturan yang melarang ekspor bijih nikel atau ore mulai 1 Januari 2020.

Dia mengatakan langkah ini dilakukan supaya industri nikel bisa memiliki nilai tambah.

Adapun pelarangan ini tercatat lebih cepat dua tahun dibandingkan rencana awal yang tertuang lewat Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017.

Beleid itu menyebut bahwa perusahaan yang telah membangun smelter diperbolehkan melakukan ekspor biji nikel hingga 2022. Sementara itu, saat ini aturan tersebut telah diproses di Kementerian Hukum dan HAM.

Luhut menjelaskan pelarangan ekspor ini juga diharapkan bisa menciptakan rantai pasok nikel domestik menjadi lebih baik.

Selain itu, pelarangan ekspor nikel ini juga tak akan mempengaruhi kondisi neraca ekspor impor pemerintah.

Namun rencana pemerintah ini ditentang oleh sejumlah pengusaha di antaranya yang tergabung dalam Asosiasi Penambang Nikel Indonesia.

Mereka resah karena pengusaha pertambangan nikel tengah gencar-gencarnya membangun pabrik pemurnian atau smelter dan per Agustus 2019 baru mencapai progress 30 persen.

Rencana penghentian ekspor bijih nikel dikhawatirkan malah secara tak langsung menyetop pembangunan 31 smelter karena kehabisan sumber pembiayaannya yang selama ini diperoleh dari hasil ekspor.

 

2. Perusahaan Cina Tawarkan Bantu Evaluasi BPJS Kesehatan

Pada Agustus 2019 lalu Luhut mengatakan perusahaan asuransi asal Cina, Ping An Insurance menawarkan untuk membantu mengevaluasi sistem teknologi informasi di BPJS Kesehatan.

Tawaran itu bermula dari pertemuannya dengan salah satu pemimpin Ping An Insurance ketika berkunjung ke Negeri Tirai Bambu.

Dari perbincangan tersebut terungkap perusahaan asuransi berbasis daring ini menggunakan teknologi kecerdasan buatan dan telah sukses membantu efisiensi bisnis mereka.

Perusahaan publik ini mengklaim telah memelopori menggunakan sistem manajemen kesehatan berbasis teknologi di 282 kota di Cina dan layanan itu telah dimanfaatkan lebih dari 403 juta orang.

"Pada pembicaraan tersebut pihak Ping An menyampaikan beberapa saran yang bisa dilakukan oleh BPJS untuk mengatasi defisitnya yang diperkirakan mencapai Rp 28,4 triliun" ujar Luhut.

Namun dalam perkembangannya, rencana ini ditolak oleh sejumlah pihak. Salah satunya datang dari Koordinator Bidang Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar.

Ia khawatir data publik yang terakses oleh pihak asing akan membahayakan ketahanan nasional.

 

3. Dorong Investasi Masuk dari Cina

Luhut kerap menarik investor Cina masuk menanamkan modalnya ke Indonesia. Menurut dia, Indonesia adalah pasar potensial yang sangat besar bagi Cina. Hubungan kedua negara pun selama tiga tahun belakangan ini sangat dekat.

"Cina telah menjadi partner yang sangat penting bagi Indonesia dan kedua pemerintahan telah bekerja sama dengan bekerja sama dengan erat satu sama lain dalam tiga tahun terakhir," kata Luhut. Berdasarkan data, investasi Cina (termasuk Hong Kong) di Indonesia pada 2017 sekitar US$ 5,5 miliar atau sekitar 17 persen dari keseluruhan investasi asing di Tanah Air.

Sejumlah proyek yang sudah dan akan melibatkan investor Cina di dalam negeri di antaranya: kereta cepat Jakarta - Bandung, konsorsium China`s Contemporary Amperex Technology Co Ltd (CATL) dalam pembangunan pabrik baterai dan daur ulang baterai lithium di Morowali, kerja sama One Belt One Road (OBOR), perusahaan pengembang properti dan kawasan industri China Fortune Land Developer.

Saking seringnya mengajak investor asal Negeri Tirai Bambu itu juga, Luhut sempat curhat dirinya sering disebut sebagai agen Cina.

"Ada yang bilang Luhut agen Cina, ada yang bilang dubes kehormatan Cina. Itu yang ngomong asbun saja," katanya, 12 September 2019.

Padahal sejatinya, kata Luhut, pemerintah terbuka dengan investasi dari mana pun. Sepanjang, investasi yang masuk menggunakan teknologi ramah lingkungan, bisa mendidik tenaga kerja lokal.

 

4. Dekat dengan Industri Sawit

Luhut merupakan salah satu menteri yang berkukuh memperjuangkan sawit. Menurut dia, sawit merupakan komoditas yang mesti dijaga karena mayoritas ekonomi masyarakat Indonesia masih bergantung pada sawit.

Di sebuah kesempatan, Luhut bahkan pernah bercerita soal upayanya memperjuangkan nasib sawit Indonesia di Parlemen Uni Eropa.

Perjuangan ini dilakukan di tengah adanya kebijakan negara-negara Uni Eropa yang melarang crude palm oil (CPO) masuk sebagai bahan baku biofuel.

Luhut juga pernah merancang one map policy alias kebijakan satu peta untuk memperbaiki tata ruang sebagai induk semua perizinan sawit.

Kebijakan ini pernah akan diluncurkan sebelum 17 Agustus 2018 tapi kemudian mundur.

Namun publik juga belum lupa bahwa nama Luhut muncul dalam dokumen Panama Papers. The Panama Papers adalah bocoran dokumen dari firma hukum Mossack Fonseca.

Kantor pengacara yang berbasis di Panama ini terkenal memiliki spesialisasi membuat perusahaan offshore rahasia di kawasan suaka pajak, seperti British Virgin Islands.

Dokumen Mossack Fonseca bocor pada awal 2015 pada surat kabar Jerman, Suddeustsche Zeitung.

Di dalam dokumen itu ditunjukkan Mayfair International Ltd didirikan pada 29 Juni 2006. Pada hari yang sama, perusahaan tersebut menunjuk Luhut Pandjaitan sebagai direkturnya.

Mayfair International Ltd beralamat di Suite 13, First Floor, Oliaji Trade Centre, Francis Rachel Street, Victoria, Mahe, Seychelles.

Ini merupakan negara kepulauan bekas jajahan Inggris yang bersebelahan dengan Pulau Madagaskar, terpencil di tengah Samudra Hindia, sekitar 1.600 kilometer ke arah timur daratan Afrika.

Negara itu juga dikenal menerapkan sistem suaka pajak (tax haven).

Adapun Luhut menyatakan tidak pernah mengenal perusahaan bernama Mayfair. "Saya tidak kenal," katanya kepada Tempo, Kamis, 21 April 2016.

 

5. Berseteru dengan Susi Pudjiastuti soal Cantrang

Luhut acap berseteru dengan Susi Pudjiastuti yang menjabat sebagai Menteri Kelautandan Perikanan di periode pemerintahan pertama Jokowi. Utamanya soal kebijakan cantrang.

Susi secara tegas melarang penangkapan ikan secara ilegal, termasuk dengan menggunakan cantrang. Dasar larangan penggunaan cantrang tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015.

Peraturan ini mulai efektif pada 2017 setelah 2 tahun ditangguhkan lantaran adanya temuan Ombudsman dan permintaan nelayan.

Namun, Luhut berbeda pendapat dengan menyebutkan cantrang memiliki banyak jenis yang tidak semua merusak lingkungan.