Jokowi Beri Sinyal Mahfud MD Jadi Menteri di Bidang Hukum

Jakarta, law-justice.co - Hingga saat ini, Mahfud MD mengaku belum mengetahui posisi persis yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo dalam kabinetnya.

Namun, ia diajak Presiden berbicara masalah hukum yang menjadi sorotan belakangan ini. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut sempat berbicara dengan Jokowi soal peegakkan hukum yang dianggap khalayak agak menurun.

Selain itu, keduanya membahas mengenai masalah pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Demikian dilansir dari Katadata.co.id.

“Penegakkan hukum harus dimotori lembaga eksekutif,” kata Mahfud usai bertemu Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2019).

Mahfud juga mengatakan tak perlu menawar posisi lagi karena Presiden sudah mengetahui latar belakangnya. Namun ia memprediksi bisa menduduki jabatan di kementerian sektor hukum, politik, hingga agama.

“Seperti yang selama ini diisukan saja,” katanya.

Selain itu, Mahfud dan Jokowi juga berdiskusi mengenai masalah pemberantasan korupsi di berbagai sektor. Menurut Mahfud, Jokowi memiliki data yang detail dan terukur mengenai hal-hal yang jadi masalah korupsi di Indonesia.

Pembahasan keduanya juga menyinggung upaya deradikalisasi di Tanah Air. Mahfud mengatakan saat ini isu primordial tengah marak terjadi dan menyebabkan konflik di tengah masyarakat.

“Supaya disatukan kembali dalam konsep kebersatuan dalam keberagaman,” kata Mahfud.

Selain Mahfud, Jokowi sepanjang hari ini telah memanggil pendiri Go-Jek Nadiem Makarim, bos Mahaka Group Erick Thohir, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, hingga Komisaris Utama Net Mediatama Televisi Wishnutama.