Soal Pemilihan Menteri, Bambang Soesatyo Peringatkan Jokowi

Jakarta, law-justice.co - Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk lebih sensitif dalam memilih calon menteri kabinet periode kedua.

Menurut dia, persoalan yang terjadi di Indonesia belakangan ini harus menjadi masukan bagi pemerintah agar lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat.

Mantan Ketua DPR itu mengatakan, Presiden terpilih Joko Widodo bersama Wakil Presiden terpilih Ma`ruf Amin harus memilih menteri yang tidak sekadar pekerja keras seperti periode sebelumnya, tetapi juga sosok menteri yang responsif terhadap aspirasi masyarakat di semua daerah.

"Aspirasi dan ketidakpuasan antara daerah yang satu dengan lainnya pasti tidak sama, karena karakter daerah dan masyarakat Indonesia memang berbeda–beda," kata Bamsoet seperti dikutip dari akurat.co, Minggu (6/10/2019).

Dalam memilih sosok menteri memang hak prerogatif presiden. Namun, kata Bamsoet, Jokowi perlu mengutamakan sosok pekerja keras, responsif, dan komunikatif untuk calon menterinya.

"Sosok menteri yang mau bekerja keras tentu menjadi persyaratan utama. Syarat lain yang tidak kalah pentingnya adalah sosok menteri yang juga responsif dan komunikatif dengan semua elemen masyarakat," kata dia.

Politisi Golkar ini menyatakan, menteri yang komunikatif dengan publik amat diperlukan agar dia mau mendengar dan menyerap aspirasi publik.

"Penyerapan aspirasi itu kemudian direspons para menteri melalui program kerja dan kebijakan atau peraturan menteri," pungkas dia

Dia menyebutkan berbagai rangkaian unjuk rasa dan ledakan beberapa peristiwa, baik di Papua maupun beberapa kota di Jawa dan Sulawesi harus menjadi renungan bersama.

"Rangkaian pesan dari unjuk rasa dan peristiwa itu secara tidak langsung menjadi masukan bagi pemerintah baru nantinya, dan juga masukan bagi DPR, MPR dan DPD," ungkapnya.

Bahkan, Papua dalam lima tahun terakhir, pemerintah telah memberi perhatian lebih kepada Papua. Namun, segala seusatu yang telah dikerjakan di Papua itu ternyata belum bisa memuaskan semua elemen masyarakat di Papua.

"Berangkat dari kecenderungan itu, pemerintah bersama parlemen tentu harus mencari rumusan baru untuk menjawab aspirasi masyarakat Papua," tutup dia.